BANGIL, Radar Bromo - Perluasan subsidi iuran BPJS Kesehatan hingga kelompok masyarakat desil 8, berpotensi mengubah peta belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai menghitung kemampuan fiskal, untuk mengantisipasi tambahan tanggungan tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah (TKD).
Persoalannya, pembagian beban iuran antara pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi masih dibahas melalui sejumlah alternatif skema.
Perbedaan pembagian itu akan menentukan seberapa besar anggaran daerah yang harus disiapkan.
Dalam skema pertama, iuran peserta desil 1–4 ditanggung APBN. Pembiayaan kelompok desil 5–6 menjadi tanggungan APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7–8 dibebankan kepada APBD provinsi.
Alternatif lainnya, tanggungan APBN tetap untuk desil 1–4. Namun, pembiayaan desil 5 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, sementara desil 6 ditanggung pemerintah provinsi.
Perbedaan batas kelompok penerima tersebut, bukan perkara administratif semata.
Semakin luas kelompok yang dibebankan kepada kabupaten, semakin besar pula potensi kebutuhan anggaran untuk membayar iuran peserta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan Diano Vela Fery Santoso mengatakan, pemkab mulai menindaklanjuti arahan bupati, dengan mengkaji konsekuensi penerapan skema baru tersebut.
Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bagian Hukum.
