Bupati Jawab Kritik Soal Denda Pajak, Tegaskan Lebih Ringan Ketimbang Daerah Lain

BANGIL, Radar Bromo - Besaran denda administratif dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pasuruan mendapat sorotan Fraksi Golkar.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menilai, nominal denda yang diusulkan justru lebih ringan dibandingkan sejumlah daerah sekitar.

Dalam jawaban atas pemandangan umum fraksi, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan-menjelaskan, rancangan aturan tersebut menetapkan denda Rp 50 ribu bagi wajib pajak orang pribadi. Sementara wajib pajak badan usaha dikenai denda Rp 100 ribu.

Menurut dia, besaran itu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pasal 70 ayat (4).

Ketentuan tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah, untuk mengatur lebih lanjut sanksi administratif melalui peraturan daerah.

"Penetapan denda ini jauh lebih kecil dari daerah sekitar Kabupaten Pasuruan, yang berkisar antara Rp 100 ribu untuk orang pribadi dan Rp 500 ribu untuk badan usaha," ujar Mas Rusdi.

Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas catatan Fraksi Golkar. Sebelumnya, fraksi tersebut mengingatkan agar penerapan denda, tidak berubah menjadi jebakan administratif bagi pelaku usaha kecil.

Juru Bicara Fraksi Golkar Sugiarto menilai, nominal denda perlu diimbangi sosialisasi yang masif dan edukasi secara humanis.

Sebab, tidak semua wajib pajak memahami ketentuan pelaporan, termasuk tenggat 15 hari kerja. Keterbatasan akses teknologi juga berpotensi menyulitkan pelaku UMKM.

Fraksi Golkar turut meminta pemerintah menyiapkan kanal pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang mudah, murah, dan terintegrasi secara digital.