DPRD Kabupaten Pasuruan Minta Standar Harga Lebih Realistis, Ini Alasannya
BANGIL, Radar Bromo - Penyusunan kerangka APBD Kabupaten Pasuruan 2027, mulai dipersiapkan.
Salah satu yang menjadi perhatian, adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH), agar belanja daerah lebih realistis, efisien, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Hal itu mengemuka, dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Tim Standar Satuan Harga (SSH), yang terdiri atas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, pembahasan SSH menjadi tahapan penting.
akan menjadi acuan penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai RKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD hingga APBD.
Menurutnya, seluruh standar harga harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan anggaran.
"Langkah ini dilakukan, agar seluruh kegiatan pemerintah daerah maupun sekretariat DPRD, sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan," ujarnya.
Samsul mencontohkan penetapan harga paket konsumsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), harga nasi kotak berada pada kisaran Rp 35 ribu hingga Rp 50 ribu per paket.
Namun, Pemkab Pasuruan memilih menetapkan angka tengah, sebesar Rp 40 ribu melalui peraturan bupati.
"Yang jelas, penentuan standar harga satuan kegiatan di pemerintah daerah maupun sekretariat DPRD, harus memiliki payung hukum. Baik melalui perda maupun perbup," tegasnya.
