Realisasi Belanja Kabupaten Pasuruan yang Belum Optimal Jadi Warning Dewan

BANGIL, Radar Bromo – Seluruh komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disahkan menjadi Perda. Namun bukan tanpa syarat.

Ada sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait realisasi belanja daerah yang dinilai belum optimal.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (29/6) siang. Seluruh fraksi menyatakan menerima LPj APBD itu.

Namun meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan masing-masing komisi.

Salah satu sorotan datang dari Komisi I. Wakil Ketua Komisi I Muhammad Ghozali menilai, serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) mitra komisinya masih belum maksimal. Secara umum, realisasi belanja baru berada di kisaran 70 persen dari perencanaan anggaran.

“Ke depan, kami berharap optimalisasi belanja dilakukan sesuai skala prioritas dan superprioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat, maupun pelayanan publik,” katanya.

Komisi I juga meminta seluruh OPD memiliki kesamaan persepsi dalam menerjemahkan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurut Ghozali, sinkronisasi antarlembaga menjadi syarat penting agar pembangunan berjalan efektif dan selaras dengan program prioritas kepala daerah.