alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

Dewan Soroti Longgarnya Pembelajaran Tatap Muka Madin dan TPQ

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Longgarnya pembelajaran tatap muka untuk Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan legislatif. Pasalnya, kelonggaran tersebut, dianggap tidak memberi rasa berkeadilan.

Hal tersebut dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman. Menurutnya, kebijakan tersebut jelas tidak berkeadilan. Karena pandemi Covid-19 tidak pilih kelompok didik. Semuanya, berisiko terpapar.

Harusnya, perlu ada keseimbangan. “Kalau Madin dan TPQ boleh tatap muka, lembaga pendidikan dasar, SD dan SMP seharusnya juga boleh tatap muka. Atau kalau tidak boleh, ya semuanya tidak boleh,” jelasnya.

Tinggal penerapan protokoler kesehatan ketat. Karena penerapan tersebut, kalau bisa dilakukan di TPQ dan Madin tentunya bisa dilakukan di SD ataupun SMP.

Karenanya,  ia berharap kebijakan yang dikeluarkan tidak setengah hati. Harus ada pemerataan. Karena juga menyangkut masa depan anak bangsa.

“Jangan hanya berpihak pada kebijakan parsial dengan hanya berpihak pada TPQ dan Madin. Padahal, sekolah umum juga diperlukan,” sampainya.

Sebelumnya, Wabup Mujib Imron pernah menyatakan, kalau pembelajaran Madin dan TPQ diperkenankan untuk tatap muka.

Pertimbangannya, guru Madin ataupun TPQ serta santri, berada di satu wilayah atau kampung setempat. Berbeda dengan SD ataupun SMP, yang bisa berasal atau tinggal di wilayah berbeda. Sehingga risiko penularan semakin besar. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Longgarnya pembelajaran tatap muka untuk Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan legislatif. Pasalnya, kelonggaran tersebut, dianggap tidak memberi rasa berkeadilan.

Hal tersebut dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman. Menurutnya, kebijakan tersebut jelas tidak berkeadilan. Karena pandemi Covid-19 tidak pilih kelompok didik. Semuanya, berisiko terpapar.

Harusnya, perlu ada keseimbangan. “Kalau Madin dan TPQ boleh tatap muka, lembaga pendidikan dasar, SD dan SMP seharusnya juga boleh tatap muka. Atau kalau tidak boleh, ya semuanya tidak boleh,” jelasnya.

Mobile_AP_Half Page

Tinggal penerapan protokoler kesehatan ketat. Karena penerapan tersebut, kalau bisa dilakukan di TPQ dan Madin tentunya bisa dilakukan di SD ataupun SMP.

Karenanya,  ia berharap kebijakan yang dikeluarkan tidak setengah hati. Harus ada pemerataan. Karena juga menyangkut masa depan anak bangsa.

“Jangan hanya berpihak pada kebijakan parsial dengan hanya berpihak pada TPQ dan Madin. Padahal, sekolah umum juga diperlukan,” sampainya.

Sebelumnya, Wabup Mujib Imron pernah menyatakan, kalau pembelajaran Madin dan TPQ diperkenankan untuk tatap muka.

Pertimbangannya, guru Madin ataupun TPQ serta santri, berada di satu wilayah atau kampung setempat. Berbeda dengan SD ataupun SMP, yang bisa berasal atau tinggal di wilayah berbeda. Sehingga risiko penularan semakin besar. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2