alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Tak Ada Anggaran Relokasi Warga, Normalisasi Kalimati Terancam Gagal

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi Kalimati atau Bangiltak, terancam tak akan terealisasi. Sebab, tidak ada anggaran yang memadai untuk merelokasi ribuan warga yang tinggal di tepian Kalimati.

Padahal, relokasi warga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Relokasi seharusnya dilakukan paling lambat tahun 2022 mendatang. Namun, hingga kini gedung dan lahan untuk relokasi warga belum mampu disediakan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Ihwan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Imam Nurwahyudi menguraikan, rencana pengerukan Kalimati terancam batal dijalankan. Sebab, masih ada penolakan dari sebagian warga yang terdampak. Di sisi lain, anggaran untuk relokasi warga belum mampu disiapkan.

“Butuh dana ratusan miliar untuk relokasi. Anggaran itu untuk penyiapan lahan dan bangunan bagi warga yang akan direlokasi. Dan hal itu belum tersedia untuk tahun depan,” bebernya.

Selain menyiapkan lahan untuk permukiman baru bagi warga, menurut pemerintah juga memilih tugas penyiapan lahan lain. Yakni untuk walet atau tanah hasil pengerukan. Sebab, tidak semua tanah hasil pengerukan baik untuk dijadikan tanggul.

“Lahan untuk walet juga dibutuhkan. Tapi, tahun depan masih belum mampu disiapkan,” imbuhnya.

Sejumlah kendala itu yang membuat rencana pengerukan Kalimati terancam gagal terlaksana. Program tersebut digadang-gadang bisa dijalankan sejak 2021 hingga 2023. Sementara, sampai saat ini belum ada progres yang signifikan.

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi Kalimati atau Bangiltak, terancam tak akan terealisasi. Sebab, tidak ada anggaran yang memadai untuk merelokasi ribuan warga yang tinggal di tepian Kalimati.

Padahal, relokasi warga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Relokasi seharusnya dilakukan paling lambat tahun 2022 mendatang. Namun, hingga kini gedung dan lahan untuk relokasi warga belum mampu disediakan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Ihwan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Imam Nurwahyudi menguraikan, rencana pengerukan Kalimati terancam batal dijalankan. Sebab, masih ada penolakan dari sebagian warga yang terdampak. Di sisi lain, anggaran untuk relokasi warga belum mampu disiapkan.

“Butuh dana ratusan miliar untuk relokasi. Anggaran itu untuk penyiapan lahan dan bangunan bagi warga yang akan direlokasi. Dan hal itu belum tersedia untuk tahun depan,” bebernya.

Selain menyiapkan lahan untuk permukiman baru bagi warga, menurut pemerintah juga memilih tugas penyiapan lahan lain. Yakni untuk walet atau tanah hasil pengerukan. Sebab, tidak semua tanah hasil pengerukan baik untuk dijadikan tanggul.

“Lahan untuk walet juga dibutuhkan. Tapi, tahun depan masih belum mampu disiapkan,” imbuhnya.

Sejumlah kendala itu yang membuat rencana pengerukan Kalimati terancam gagal terlaksana. Program tersebut digadang-gadang bisa dijalankan sejak 2021 hingga 2023. Sementara, sampai saat ini belum ada progres yang signifikan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/