alexametrics
25C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

Paripurna, Bupati Pasuruan Jawab Sejumlah Kritikan Fraksi

BANGIL, Radar Bromo – Sejumlah sorotan Dewan atas kinerja Pemkab Pasuruan yang dilayangkan saat pandangan umum (PU) fraksi, kemarin dijawab Bupati Pasuruan. Mulai layanan kependudukan hingga masalah banjir dan sejumlah kritikan lainnya.

Jawaban itu dilayangkan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dalam paripurna ketiga pembahasan RAPBD yang kembali digelar secara virtual. Berkaitan dengan layanan KTP elektronik misalnya. Menurut Irsyad, Pemkab meluncurkan program Kenduren Mas yang merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk pengurusan adminduk dengan mekanisme jemput bola.

Bahkan, untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, Pemkab juga sedang menguji coba penerapan layanan adminduk di tingkat desa dan kelurahan. “Kami mengeluarkan program kios e-Pakladi yang saat ini sudah berjalan di 34 desa dari 12 kecamatan,” beber Irsyad.

Ia juga menepis, jika Pemkab dianggap tidak memberikan perhatian terhadap pengembangan wisata di desa-desa. Karena, support infrastruktur, pengembangan SDM hingga sarana dan prasarana diberikan untuk pengembangan wisata tersebut.

“Kebijakan tersebut, melalui penyuluhan dan bimtek tata kelola destinasi wisata desa, hingga pembentukan pokdarwis. Kami juga memfasilitasi kerja sama dan CSR untuk pengembangan obyek wisata desa dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan,” tuturnya.

Begitupun dengan masalah untuk mendukung kesejahteraan honorer K2 dan THL di lingkungan pendidikan. Sepanjang 2020, ada kenaikan honor Rp 400 ribu untuk 437 tenaga K2. Total anggaran yang dikeluarkan, mencapai Rp 7, 1 miliar.

Jumlah tersebut, belum termasuk untuk THL sebanyak 3.875 orang. Tenaga THL tersebut, sudah mendapatkan kenaikan Rp 400 ribu per bulannya. Pemkab sendiri menggerojok dana hingga Rp 28 Miliar untuk THL tersebut.

“Peningkatan kesejahteraan guru honorer ataupun THL, perangkat desa, BPD dan kepala desa, kami sudah memperhitungkan kenaikannya sesuai peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” sampainya.

Irsyad juga menegaskan terkait penanganan banjir yang dilakukan. Menurutnya, berbagai langkah telah dilakukan. Termasuk berkoordinasi dengan kementrian PUPR untuk melakukan normalisasi sungai kedunglarangan, hingga Kali Rejoso serta kali Welang. Bahkan, kegiatan normalisasi tersebut telah dilakukan.

“Kami juga melakukan kajian rencana kontigensi yang melibatkan LPPM Brawijaya, berkaitan dengan risiko, hingga ancaman bencana di banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan,” sambung dia.

Tidak hanya kritikan masalah banjir. Sejumlah kritikan lain, dijawab Bupati Pasuruan. Termasuk masalah kelangkaan pupuk, hingga masalah konflik agraria di wilayah Lekok. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU