alexametrics
29.8 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Normalisasi Bangiltak, Bupati: Minta Bantuan Pusat untuk Relokasi

BANGIL, Radar Bromo – Relokasi rumah warga untuk normalisasi Bangiltak atau Kalimati mulai diajukan ke pusat. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengajukan anggaran untuk merelokasi rumah warga yang terdampak.

Gus Irsyad -panggilannya- menegaskan, normalisasi Bangiltak merupakan salah satu solusi dalam mengatasi banjir di wilayah Bangil dan Beji. Program tersebut bakal direalisasikan BBWS Brantas melalui pendanaan APBN.

Nilainya tidaklah sedikit. Mencapai lebih dari Rp 600 Miliar. “Dana itu untuk mengeruk atau membangun sudetan pada Kalimati,” jelasnya.

Normalisasi itupun harus disertai dengan relokasi warga. Sebab, di lahan yang sekarang akan dinormalisasi banyak berdiri rumah warga.

“Pada program ini, Pemkab Pasuruan berkewajiban menyiapkan lahan relokasi untuk warga yang terdampak,” lanjutnya.

Namun, tidak mudah. Sebab, anggarannya juga besar. Dalam hitung-hitungan awal, bisa menelan hingga Rp 250 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan bangunan warga, serta fasilitas publik yang mencapai kurang lebih 1.280 bidang. Tersebar di tiga kecamatan. Selain di Kecamatan Beji, ada Kecamatan Gempol dan Bangil.

Di Kecamatan Gempol, mencakup Desa Gempol dan Legok. Sedangkan di Kecamatan Beji, meliputi Desa Cangkringmalang, Kedungringin, Kedungboto dan Pagak. Dan di Kecamatan Bangil, ada Kelurahan Kalianyar dan Desa Tambakan.

Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, akan sulit kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Pasuruan. Terlebih masih ada refocusing anggaran untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 tahun ini.

Karena itulah, Pemkab Pasuruan mengajukan bantuan anggaran dalam normalisasi ini. Tidak lain anggaran untuk relokasi lahan yang terdampak.

“Kami sudah menyampaikan ke pemerintah pusat saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan ada support untuk merelokasi rumah warga,” bebernya.

Normalisasi Kalimati sendiri seharusnya dimulai tahun 2021. Targetnya, normalisasi selesai di tahun 2023. (one/hn)

BANGIL, Radar Bromo – Relokasi rumah warga untuk normalisasi Bangiltak atau Kalimati mulai diajukan ke pusat. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengajukan anggaran untuk merelokasi rumah warga yang terdampak.

Gus Irsyad -panggilannya- menegaskan, normalisasi Bangiltak merupakan salah satu solusi dalam mengatasi banjir di wilayah Bangil dan Beji. Program tersebut bakal direalisasikan BBWS Brantas melalui pendanaan APBN.

Nilainya tidaklah sedikit. Mencapai lebih dari Rp 600 Miliar. “Dana itu untuk mengeruk atau membangun sudetan pada Kalimati,” jelasnya.

Normalisasi itupun harus disertai dengan relokasi warga. Sebab, di lahan yang sekarang akan dinormalisasi banyak berdiri rumah warga.

“Pada program ini, Pemkab Pasuruan berkewajiban menyiapkan lahan relokasi untuk warga yang terdampak,” lanjutnya.

Namun, tidak mudah. Sebab, anggarannya juga besar. Dalam hitung-hitungan awal, bisa menelan hingga Rp 250 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan bangunan warga, serta fasilitas publik yang mencapai kurang lebih 1.280 bidang. Tersebar di tiga kecamatan. Selain di Kecamatan Beji, ada Kecamatan Gempol dan Bangil.

Di Kecamatan Gempol, mencakup Desa Gempol dan Legok. Sedangkan di Kecamatan Beji, meliputi Desa Cangkringmalang, Kedungringin, Kedungboto dan Pagak. Dan di Kecamatan Bangil, ada Kelurahan Kalianyar dan Desa Tambakan.

Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, akan sulit kalau hanya mengandalkan APBD Kabupaten Pasuruan. Terlebih masih ada refocusing anggaran untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 tahun ini.

Karena itulah, Pemkab Pasuruan mengajukan bantuan anggaran dalam normalisasi ini. Tidak lain anggaran untuk relokasi lahan yang terdampak.

“Kami sudah menyampaikan ke pemerintah pusat saat berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Mudah-mudahan ada support untuk merelokasi rumah warga,” bebernya.

Normalisasi Kalimati sendiri seharusnya dimulai tahun 2021. Targetnya, normalisasi selesai di tahun 2023. (one/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/