Mulai Selasa Ini, Pemkab Pasuruan Berlakukan Kerja di Rumah Sebagian

PURWOREJO, Radar Bromo – Mulai hari ini (24/3) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mulai memberlakukan work from home (WFH) bagi sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kebijakan diungkapkan oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf setelah rapat koordinasi Forkompimda dan mengevaluasi terkait penyebaran Covid-19 di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Pasuruan. “Mulai besok (hari ini), ASN sudah diberlakukan WFH. Hal ini salah satu langkah terkait sosial distance sehingga pekerjaan ASN yang bisa dilakukan di rumah, maka dikerjakan di rumah,” terangnya.

Pria yang akrab disapa dengan Gus Irsyad itu mengatakan, tidak semua ASN akan bekerja di rumah. Untuk ASN yang bekerja di pelayanan, tetap masuk agar tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat.

“Jadi, kami harap masyarakat juga membantu untuk menekan penyebaran Covid-19, harus melakukan social distance, kalau bisa di rumah saja. Hal ini juga kami lakukan dengan mulai mem-WFH ASN di lingkungan Pemkab,” terangnya.

Terkait local lockdown, Bupati masih belum bisa berbicara banyak. Ini lantaran kebijakan lockdown memang kewenangan pusat.

Agus Sutiadji, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Pasuruan yang juga Komandan Satgas Covid-19 di Kabupaten Pasuruan menambahkan, WFH untuk ASN sudah mulai diberlakukan kemarin, namun efektif hari ini. Dan WFH ini akan dilakukan sampai 2 minggu ke depan.

“Tidak semua ASN bekerja di rumah, Untuk tingkat atasan tetap masuk. Misal di OPD, kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang tetap masuk. Untuk bawahnya selama bisa dikerjakan di rumah, maka bisa WFH,” terangnya.

Namun, untuk semua ASN yang bagian langsung pelayanan ke masyarakat dipastikan tetap masuk. Semua ASN yang diberlakukan WFH juga wajib melaporkan hasil pekerjaan setiap harinya. “Jadi, pekerjaan tetap wajib lapor, hanya saja dikerjaan di rumah,” terangnya.

Sedangkan terkait kebijakan pelajar, Sekda mengatakan akan mengevaluasi kembali apakah perlu memperpanjang belajar di rumah seperti yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur.

Terkait kebijakan di Perusahaan. Pemkab Pasuruan menyerahkan kepada Perusahaan. Namun, Pemkab melihat perusahaan saat ini sudah lebih komitmen dalam melakukan protokol kesehatan. (eka/mie)