alexametrics
24.2 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Dewan Kab Pasuruan Ubah Tatib-Kode Etik, Apa Saja?

BANGIL, Radar Bromo DPRD Kabupaten Pasuruan berencana mengubah tata tertib dan kode etik dewan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah regulasi yang juga mengalami perubahan.

Salah satunya, Perda tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang disahkan sebelumnya. Rencana perubahan tatib dan kode etik DPRD Kabupaten Pasuruan ditandai dengan sidang paripurna, Rabu (22/12).

Paripurna yang dilangsungkan secara internal, itu juga menetapkan pimpinan pansus perubahan tatib dan kode etik. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo menjelaskan, perubahan tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Pasuruan, antara lain, diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Termasuk Perda tentang SOTK.

Sebab, keberadaan perda SOTK berkaitan dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra masing-masing komisi. Sementara, mitra masing-masing komisi diatur pula dalam tata tertib. ”Salah satunya, berkaitan dengan Perda SOTK,” beber Rusdi.

Lalu, apakah perubahan tersebut dilakukan terkait juga dengan rencana perubahan alat kelengkapan dewan (AKD)? Hingga saat ini, masa jabatan dewan sudah memasuki 2,5 tahun atau setengah periode. Sehingga ada peluang untuk melakukan perubahan pimpinan komisi maupun perubahan alat kelengkapan dewan. Baik badan kehormatan (BK), badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), maupun lainnya.

Rusdi menegaskan, perubahan tidak terkait hal-hal tersebut. Tapi, lebih pada penyesuaian dengan SOTK. Dalam paripurna yang dilangsungkan Rabu (22/12), juga diputuskan pimpinan pansus. Shobih Asrori didapuk sebagai ketua Pansus Perubahan Tatib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Pasuruan.

BANGIL, Radar Bromo DPRD Kabupaten Pasuruan berencana mengubah tata tertib dan kode etik dewan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah regulasi yang juga mengalami perubahan.

Salah satunya, Perda tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang disahkan sebelumnya. Rencana perubahan tatib dan kode etik DPRD Kabupaten Pasuruan ditandai dengan sidang paripurna, Rabu (22/12).

Paripurna yang dilangsungkan secara internal, itu juga menetapkan pimpinan pansus perubahan tatib dan kode etik. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo menjelaskan, perubahan tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Pasuruan, antara lain, diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Termasuk Perda tentang SOTK.

Sebab, keberadaan perda SOTK berkaitan dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra masing-masing komisi. Sementara, mitra masing-masing komisi diatur pula dalam tata tertib. ”Salah satunya, berkaitan dengan Perda SOTK,” beber Rusdi.

Lalu, apakah perubahan tersebut dilakukan terkait juga dengan rencana perubahan alat kelengkapan dewan (AKD)? Hingga saat ini, masa jabatan dewan sudah memasuki 2,5 tahun atau setengah periode. Sehingga ada peluang untuk melakukan perubahan pimpinan komisi maupun perubahan alat kelengkapan dewan. Baik badan kehormatan (BK), badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), maupun lainnya.

Rusdi menegaskan, perubahan tidak terkait hal-hal tersebut. Tapi, lebih pada penyesuaian dengan SOTK. Dalam paripurna yang dilangsungkan Rabu (22/12), juga diputuskan pimpinan pansus. Shobih Asrori didapuk sebagai ketua Pansus Perubahan Tatib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Pasuruan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/