alexametrics
28 C
Probolinggo
Monday, 17 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Inspektorat Sudah Beri Sanksi Pemdes Pandean

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Inspektorat Kabupaten Pasuruan sudah memberikan sanksi pada Pemdes Pandean atas kosongnya PADes Pandean tahun 2019. Namun, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Irianto menyampaikan hal ini saat hearing dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Hearing membahas polemik kosongnya PADes Pandaan tahun 2019.

Menurut Irianto, tidak ada kerugian negara yang terjadi, walaupun PADes Pandean tahun 2019 kosong. Sebab, kosongnya PADes Pandean terjadi karena kesalahan administrasi.

Kesalahan yang dimaksud yaitu, Pemdes tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran di APBDes. “Seharusnya, dana yang masuk itu ditulis. Begitu juga peruntukannya atau pengeluarannya, juga harusnya ditulis,” bebernya.

Meski begitu, penggunaan anggaran dalam APBDes ada bentuknya. Di antaranya, untuk membangun masjid dan makam.

Kesalahan administrasi ini pun sudah ditindaklanjuti. Yakni dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran.

“Sudah ada sanksinya. Karena kesalahan administrasi, sanksinya teguran,” imbuhnya usai hearing dengan komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin (22/4).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman mengungkapkan, seharusnya inspektorat lebih cermat dalam menganalisis. Karena setiap pendapatan yang digunakan, harusnya ada pajak.

“Lalu bagaimana dengan pajaknya. Apakah tidak ada pelanggaran jika tidak dikenai pajak pendapatan yang masuk dan digunakan tersebut,” imbuhnya.

Walapun yang terjadi mal administrasi, pihaknya memandang hal ini perlu disikapi. Sehingga, diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Dan jangan sampai hal tersebut jadi tameng pemegang jabatan untuk bermain-main dengan “pendapatan”.

“Kami merekomendasikan agar ada bimtek bagi kades, BPD, serta pendamping desa. Kami juga akan jadikan ini sebagai catatan untuk mengundang ahli dari Unair dan universitas lain. Kami juga minta agar Inspektorat lebih jeli lagi dalam menangani kasus,” timpalnya.

Seperti diberitakan, PADes Pandean dalam APBDes 2019 diketahui kosong. Sehingga, menimbulkan tanda tanya besar.

Sebab, desa setempat memiliki kekayaan yang melimpah dari limbah afalan perusahaan di PIER. Setidaknya ada kontrak Rp 600 juta. Sayangnya, hal itu tak tertulis dalam APBDes Pandaan.

Warga pun curiga ada kecurangan yang dilakukan Pemdes.  Bahkan, kasus itu sempat dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Namun, dalam audit yang dilakukan Inspektorat, tidak ditemukan kerugian negara dalam masalah itu. Yang ada hanya kesalahan administrasi. Sebab, dana yang masuk dan keluar tidak dicatat. Hanya dimusyawarahkan. (one/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Inspektorat Kabupaten Pasuruan sudah memberikan sanksi pada Pemdes Pandean atas kosongnya PADes Pandean tahun 2019. Namun, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Irianto menyampaikan hal ini saat hearing dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Hearing membahas polemik kosongnya PADes Pandaan tahun 2019.

Menurut Irianto, tidak ada kerugian negara yang terjadi, walaupun PADes Pandean tahun 2019 kosong. Sebab, kosongnya PADes Pandean terjadi karena kesalahan administrasi.

Mobile_AP_Half Page

Kesalahan yang dimaksud yaitu, Pemdes tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran di APBDes. “Seharusnya, dana yang masuk itu ditulis. Begitu juga peruntukannya atau pengeluarannya, juga harusnya ditulis,” bebernya.

Meski begitu, penggunaan anggaran dalam APBDes ada bentuknya. Di antaranya, untuk membangun masjid dan makam.

Kesalahan administrasi ini pun sudah ditindaklanjuti. Yakni dengan memberikan sanksi administrasi berupa teguran.

“Sudah ada sanksinya. Karena kesalahan administrasi, sanksinya teguran,” imbuhnya usai hearing dengan komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin (22/4).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman mengungkapkan, seharusnya inspektorat lebih cermat dalam menganalisis. Karena setiap pendapatan yang digunakan, harusnya ada pajak.

“Lalu bagaimana dengan pajaknya. Apakah tidak ada pelanggaran jika tidak dikenai pajak pendapatan yang masuk dan digunakan tersebut,” imbuhnya.

Walapun yang terjadi mal administrasi, pihaknya memandang hal ini perlu disikapi. Sehingga, diharapkan kejadian serupa tidak terulang. Dan jangan sampai hal tersebut jadi tameng pemegang jabatan untuk bermain-main dengan “pendapatan”.

“Kami merekomendasikan agar ada bimtek bagi kades, BPD, serta pendamping desa. Kami juga akan jadikan ini sebagai catatan untuk mengundang ahli dari Unair dan universitas lain. Kami juga minta agar Inspektorat lebih jeli lagi dalam menangani kasus,” timpalnya.

Seperti diberitakan, PADes Pandean dalam APBDes 2019 diketahui kosong. Sehingga, menimbulkan tanda tanya besar.

Sebab, desa setempat memiliki kekayaan yang melimpah dari limbah afalan perusahaan di PIER. Setidaknya ada kontrak Rp 600 juta. Sayangnya, hal itu tak tertulis dalam APBDes Pandaan.

Warga pun curiga ada kecurangan yang dilakukan Pemdes.  Bahkan, kasus itu sempat dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Namun, dalam audit yang dilakukan Inspektorat, tidak ditemukan kerugian negara dalam masalah itu. Yang ada hanya kesalahan administrasi. Sebab, dana yang masuk dan keluar tidak dicatat. Hanya dimusyawarahkan. (one/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2