alexametrics
24 C
Probolinggo
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

15 Ribu KPM di Kab Pasuruan Dinonaktifkan karena NIK Tidak Valid

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Sekitar 15 ribu penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Pasuruan dinonaktifkan. Penyebabnya, nomor induk kependudukan (NIK) penerima BPNT itu diketahui tidak valid.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, diduga kondisi itu terjadi karena adanya pengetikan nama dan NIK yang salah. Sebab, pengerjaannya dilakukan secara manual.

“Kalau misalkan ada kesalahan nama, kesalahan pengetikan NIK, itu kan bisa jadi sifatnya manual. Bisa jadi waktu entry NIK itu salah,” kata Yudha.

Untuk mengatasi hal itu, Yudha menilai, perlu adanya kesamaan data. Saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Sosial tengah melakukan pemadanan data. Dari situ, nantinya akan diketahui apakah memang data yang diberikan itu benar atau tidak.

“Ketika sudah benar, maka nanti akan dikembalikan kepada Dinas Sosial. Sudah kami lakukan dengan temen-temen di Dipenduk Capil,” jelas Yudha.

Saat ditanya kemungkinan kesalahan pencetakan e-KTP, Yudha menyebut, harus dicek kesalahannya di mana. Namun, tidak mungkin jika kesalahan itu ada pada pencetakan KTP. Sebab, pencetakan KTP sendiri sudah terpusat melalui sistem.

“Ya harus dicek. Kesalahannya di mana? Kalau proses di KTP perekaman segala macam kan sudah tersistem secara nasional? Tetapi kami tidak tahu data itu divalidasi oleh sistem atau manual. Kalau manual, kan bisa jadi ada kesalahan. Ini yang harus dikonfirmasi,” tuturnya. (sid/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Sekitar 15 ribu penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Pasuruan dinonaktifkan. Penyebabnya, nomor induk kependudukan (NIK) penerima BPNT itu diketahui tidak valid.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, diduga kondisi itu terjadi karena adanya pengetikan nama dan NIK yang salah. Sebab, pengerjaannya dilakukan secara manual.

“Kalau misalkan ada kesalahan nama, kesalahan pengetikan NIK, itu kan bisa jadi sifatnya manual. Bisa jadi waktu entry NIK itu salah,” kata Yudha.

Mobile_AP_Half Page

Untuk mengatasi hal itu, Yudha menilai, perlu adanya kesamaan data. Saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Sosial tengah melakukan pemadanan data. Dari situ, nantinya akan diketahui apakah memang data yang diberikan itu benar atau tidak.

“Ketika sudah benar, maka nanti akan dikembalikan kepada Dinas Sosial. Sudah kami lakukan dengan temen-temen di Dipenduk Capil,” jelas Yudha.

Saat ditanya kemungkinan kesalahan pencetakan e-KTP, Yudha menyebut, harus dicek kesalahannya di mana. Namun, tidak mungkin jika kesalahan itu ada pada pencetakan KTP. Sebab, pencetakan KTP sendiri sudah terpusat melalui sistem.

“Ya harus dicek. Kesalahannya di mana? Kalau proses di KTP perekaman segala macam kan sudah tersistem secara nasional? Tetapi kami tidak tahu data itu divalidasi oleh sistem atau manual. Kalau manual, kan bisa jadi ada kesalahan. Ini yang harus dikonfirmasi,” tuturnya. (sid/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2