alexametrics
27 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

DPRD Minta Perbup Kebidanan di Kab Pasuruan Diubah

BANGIL, Radar Bromo–Tenaga bidan akan kesulitan membuka praktik mandiri. Hal ini lantaran regulasi yang ditetapkan Pemkab Pasuruan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karena itulah, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan meminta agar ada perubahan regulasi tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman. Menurutnya, kepemilikan izin praktik bidan bisa terganjal dengan Perbup yang dikeluarkan Pemkab.

Dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Surat Edaran Menpan tahun 2013 itu, bidan yang ingin memiliki izin praktik harus menempuh prodi profesi kebidanan yang berakreditasi B. Sementara, di wilayah Jatim, disebutkan Kasiman belum ada yang berakreditasi B.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Profesi Bidan. Dalam regulasi baru itu, tenaga bidan bisa memiliki izin praktik, harus memiliki sertifikasi atau ijazah profesi bidan. “Regulasi ini, jelas akan memberatkan para tenaga bidan yang ingin membuka praktik bidan ke depannya,” ujar Kasiman.

Hal senada diungkapkan Eko Suryono, sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia memandang, regulasi yang dikeluarkan pemkab akan menyulitkan tenaga bidan untuk bisa mengantongi izin praktik.

“Hal ini berdasarkan pengakuan beberapa bidan yang mengadu ke kami. Mereka mengadukan adanya regulasi yang dianggap bakal membuat mereka kesulitan untuk mengurus izin praktik bidan,” jelasnya.

Untuk itulah, pihaknya memandang, perbup terkait prodi bidan itu, harus dicabut. Selanjutnya, digantikan dengan baru. Di mana, tidak mengharuskan mereka belajar di prodi kebidanan yang berakreditasi B.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Pasuruan Ana Latifa menyampaikan, kebijakan tersebut baru diberlakukan pada 2025 nanti. Sejauh ini para bidan yang memiliki izin praktik, masih berlaku izin praktiknya. Namun, mereka harus menyesuaikan aturan yang ada pada 2025. “Terkait dengan ada-tidaknya lembaga pendidikan kebidanan yang berakreditasi B, masih didata,” ulasnya.

Sementara itu, Staf Bagian Hukum Pemkab Arif menguraikan, perubahan perbup sah-sah saja dilakukan. Namun, tidak bisa melakukan perubahan serta merta, jika dinas terkait tidak melakukan perubahan. Karena itu, pihaknya menunggu draf perubahan perbup dari dinas terkait.

“Pada prinsipnya, kami menunggu penyelesaian di internal (dinas terkait, Red) dan juga drafnya. Baru bisa diproses,” ulasnya. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo–Tenaga bidan akan kesulitan membuka praktik mandiri. Hal ini lantaran regulasi yang ditetapkan Pemkab Pasuruan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Karena itulah, Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan meminta agar ada perubahan regulasi tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman. Menurutnya, kepemilikan izin praktik bidan bisa terganjal dengan Perbup yang dikeluarkan Pemkab.

Dalam Perbup Nomor 35 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari Surat Edaran Menpan tahun 2013 itu, bidan yang ingin memiliki izin praktik harus menempuh prodi profesi kebidanan yang berakreditasi B. Sementara, di wilayah Jatim, disebutkan Kasiman belum ada yang berakreditasi B.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Profesi Bidan. Dalam regulasi baru itu, tenaga bidan bisa memiliki izin praktik, harus memiliki sertifikasi atau ijazah profesi bidan. “Regulasi ini, jelas akan memberatkan para tenaga bidan yang ingin membuka praktik bidan ke depannya,” ujar Kasiman.

Hal senada diungkapkan Eko Suryono, sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia memandang, regulasi yang dikeluarkan pemkab akan menyulitkan tenaga bidan untuk bisa mengantongi izin praktik.

“Hal ini berdasarkan pengakuan beberapa bidan yang mengadu ke kami. Mereka mengadukan adanya regulasi yang dianggap bakal membuat mereka kesulitan untuk mengurus izin praktik bidan,” jelasnya.

Untuk itulah, pihaknya memandang, perbup terkait prodi bidan itu, harus dicabut. Selanjutnya, digantikan dengan baru. Di mana, tidak mengharuskan mereka belajar di prodi kebidanan yang berakreditasi B.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Pasuruan Ana Latifa menyampaikan, kebijakan tersebut baru diberlakukan pada 2025 nanti. Sejauh ini para bidan yang memiliki izin praktik, masih berlaku izin praktiknya. Namun, mereka harus menyesuaikan aturan yang ada pada 2025. “Terkait dengan ada-tidaknya lembaga pendidikan kebidanan yang berakreditasi B, masih didata,” ulasnya.

Sementara itu, Staf Bagian Hukum Pemkab Arif menguraikan, perubahan perbup sah-sah saja dilakukan. Namun, tidak bisa melakukan perubahan serta merta, jika dinas terkait tidak melakukan perubahan. Karena itu, pihaknya menunggu draf perubahan perbup dari dinas terkait.

“Pada prinsipnya, kami menunggu penyelesaian di internal (dinas terkait, Red) dan juga drafnya. Baru bisa diproses,” ulasnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/