Perubahan APBD Kab Pasuruan Dipastikan Dibahas Dewan Baru usai Lima Fraksi Kekeh Menolak

TETAP HADIR: Fraksi yang menolak hasil dari pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2019. Senin (19/8), mereka tetap datang meski paripurna gagal digelar. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Rapat paripurna penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2019 dan KUA PPAS 2020 yang diagendakan Senin (19/8), benar-benar tak terlaksana. Penyebabnya, lima fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan, menolak untuk menyepakati hasil dari pembahasan KUPA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS 2020 tersebut.

Lima fraksi yang dimaksud, adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gabungan.

Ketua Fraksi Gerindra, Rohani Siswanto mengungkapkan, ketidak sepakatan tersebut, bukan berarti ada aksi boikot yang dilakukan masing-masing fraksi. Buktinya, ia dan rekan-rekannya yang lain, datang untuk menghadiri paripurna. Namun kenyataannya, paripurna tidak digelar.

“Kami memang tidak sepakat dengan KUPA PPAS perubahan 2019 dan KUA PPAS 2020. Tapi, kami tegaskan, ini bukan aksi boikot,” kata Rohani.

Politisi yang lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim ini menegaskan, ketidaksepakatan untuk penandatanganan KUPA PPAS dan KUA PPAS tersebut, didasari adanya beberapa pertimbangan. Salah satunya, dipengaruhi struktur rancangan APBD 2020, yang tercantum dalam KUA PPAS 2020, masih berpedoman pada Permendagri lama. Yakni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia memandang, hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, tentang pedoman APBD anggaran 2020.

“Ada beberapa perbedaan. Sementara Pemkab untuk KUA PPAS 2020, masih menggunakan regulasi yang lama. Karena dalam regulasi yang baru, harus lebih terperinci. Karena itulah, pemkab harus menghitung ulang, supaya penganggarannya lebih terperinci,” sambungnya.

Yang lebih menjadi perhatian, ujarnya, berkaitan dengan hibah dan bansos yang dialokasikan Pemkab. Dalam APBD induk, Pemkab menyiapkan hibah yang cukup besar. Mencapai Rp 165 miliar.

Dari jumlah itu, ada hibah di Dispendik yang mencapai Rp 133 miliar. Baik dari anggaran Pemkab maupun dari anggaran Pemprov. Hibah tersebut, untuk sejumlah kegiatan, seperti madin, TPQ dan lainnya. Besarnya, bahkan melebihi kebutuhan wajib.

“Hibah seharusnya, tidak mengalahkan anggaran kebutuhan wajib. Untuk anggaran BOS saja, di bawah itu (Rp 133 miliar, red). Tapi kenyataannya, anggaran pilihan atau hibah ini, malah sangat tinggi melampaui kebutuhan wajib,” sampainya.

Lain lainnya, berkaitan dengan evaluasi APBD induk yang diserahkan ke pihak desa. Pihaknya mencatat ada dana Rp 82 miliar yang diserahkan ke desa. Hanya saja, sampai saat ini, dana tersebut belum terperinci hingga KUPA dan PPASP 2019.

Hal-hal inilah, yang membuatnya dan rekan-rekan fraksi yang lain, memilih untuk tidak menyepakati penandatanganan kesepakatan KUPA PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020. Sebab, pihaknya memandang masih perlu mengetahui perhitungan kembali, penganggaran untuk KUA PPAS 2020 seperti yang diatur dalam PP.

Pihaknya juga memandang, Pemkab perlu untuk menata hibah dan bansos. Karena seharusnya, kebutuhan wajib lebih diprioritaskan, ketimbang urusan sunnah.

Senada diungkapkan Ketua Fraksi Gabungan (PPP, PKS dan Hanura), Saifullah Damanhuri. Pihaknya memandang, sikap yang diambilnya itu, karena berkaitan dengan regulasi.

“Jadi, sikap kami sama. Ini bukan boikot. Tetapi, inilah yang harus kami ambil (tidak sepakat tanda tangan, red),” ulasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Andri Wahyudi menegaskan, prinsip dari ketidak sepakatan itu, adalah masih banyaknya yang belum terjamahkan dalam penganggaran yang ada. Pemkab pun dinilainya belum konsisten, dalam penyiapan anggaran.

“Banggar sudah rapat dua kali. Tapi gagal sepakat. Dan hari ini, kami mempertahankan sikap tersebut. Mungkin, di awal, kami salah dalam pembahasan. Tapi, kami tidak ingin salah diakhir pembahasan. Kami ingin khusnul khotimah jelang berakhirnya masa tugas periode ini,” tukasnya.

Anggota Fraksi Demokrat, Jaelani menguraikan, ketikdak sepakatan tersebut dipengaruhi, sikap Pemkab. Ia menilai, dalam beberapa penganggaran, Pemkab tidak transparan.

Ketua Fraksi Nasdem, Joko Cahyono menuturkan, sikap yang diambil fraksinya dengan tidak menyepakati KUPA PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS 2020, adalah bentuk teguran untuk Pemkab. Teguran yang dimaksudnya, adalah teguran sayang, sebagai partner legislatif.

“Bukan kami benci Bupati ataupun Pemkab. Tapi justru sikap kami ini, bentuk rasa sayang, sebagai seorang sahabat untuk mengingatkan,” urainya.

Dasarnya, karena Pemkab lebih mengutamakan urusan sunnah, ketimbang urusan wajib. Hal ini dinilainya, tidak ada keseimbangan. Karena urusan wajib, seperti penanganan sekolah dasar menjadi urusan kedua, setelah penanganan sunnah. Misalnya seperti rehab madrasah.

“Banyak sekolah yang rusak dan membutuhkan pembenahan. Seharusnya itu yang didahulukan. Karena itulah yang menjadi kebutuhan wajib. Hibah pun, seharusnya menggunakan proposal terlebih dahulu. Tapi mana proposalnya?,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan program-program Pemkab. Mulai dari jeglongan sewu (banyak jalan rusak, red), ataupun kekeringan. Padahal, banyak sumber-sumber air di Kabupaten Pasuruan.

“Tapi apa, banyak daerah di Kabupaten Pasuruan, yang mengalami kekeringan,” tegas dia.

Belum lagi, masalah HIV AIDS yang merajalela. Selama ini, dinilainya tidak ada program nyata, untuk menanggulanginya. “Teman-teman dewan ini, memberikan teguran sayang kepada Bupati. Berkali-kali WTP didapatkan dan inspektorat selalu memantau keuangan OPD. Tapi kenyataannya apa? Dispora sampai terkena kasus,” ucapnya.

Dasar inilah, yang membuatnya ia dan rekan-rekan dewan akhirnya tidak mencapai kata sepakat. “Kami samakan sikap. Ini bukan boikot,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)-Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2019 dan KUA-PPAS 2020, terancam kembali molor. Sebab, sejauh ini belum ada kesepatan antara dewan dan pemkab terkait pembahasan anggaran. (one/fun)