alexametrics
27.9 C
Probolinggo
Wednesday, 16 June 2021
Desktop_AP_Top Banner

Paripurna Perubahan Perda Desa di Kab Pasuruan Gagal

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan terganjal. Usul perubahan perda tentang pemerintahan desa berbuntut interupsi dalam sidang paripurna DPRD, Senin (19/4). Sidang paripurna ditunda.

Usul komisi I itu menyangkut perubahan ketiga Raperda No. 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Isinya, antara lain berkaitan dengan pencalonan kepala desa yang berjumlah 2 sampai 5 orang. Legislatif memandang mereka bisa diloloskan saja selama syarat administrasi lengkap dan bisa membaca dan menulis.

Tidak perlu ada uji akademis. Tujuannya, menghindari gagal lolosnya semua calon. Sebab, kalau semua calon gagal lolos, ujung-ujungnya jabatan kepala desa diisi pejabat sementara. Itu terjadi pada pilkades serentak sebelumnya. Beberapa calon tidak lolos. Akibatnya, kursi kades kosong dan hanya diisi Pj.

Usul perubahan itu disampaikan oleh komisi I dalam sidang paripurna dengan agenda persetujuan raperda prakarsa DPRD tahun 2021 dan penetapan pansus raperda prakarsa DPRD tahun 2021. Sidang berlangsung mulai sekitar pukul 12.30. Namun, baru mulai, sidang sudah diinterupsi.

Interupsi itu muncul dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono. Politikus yang juga sekretaris FPKB itu menilai ada kejanggalan dalam pengusulan raperda oleh komisi I. Rudi menyatakan usul itu tidak sesuai dengan tata tertib DPRD.

”Pihak pengusul seharusnya melibatkan bapemperda. Mengingat, bapemperda mempunyai tugas menyusun rancangan program pembentukan perda. Tapi, hal itu tidak dilakukan,” papar Rudi.

Selain itu, kajian akademiknya patut dipertanyakan. Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin mengungkap, naskah akademik baru diterima dari pengusul satu jam sebelum sidang. Karena itu, bapemperda belum bisa mempelajari naskah akademik tersebut. ”Kami minta sebaikanya ditunda,” timpalnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo meminta pengusul berkoordinasi dulu dengan bapemperda. Usul penundaan sidang itu pun akhirnya disetujui Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Dion –sapaannya— memutuskan menunda sidang setelah menerima saran dan masukan anggota yang hadir.

”Kita tunda dulu persetujuan raperda pemrakarsa DPRD. Kita minta dijadwalkan lagi di banmus,” ujarnya sembari menutup jalannya paripurna. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Langkah Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan terganjal. Usul perubahan perda tentang pemerintahan desa berbuntut interupsi dalam sidang paripurna DPRD, Senin (19/4). Sidang paripurna ditunda.

Usul komisi I itu menyangkut perubahan ketiga Raperda No. 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Isinya, antara lain berkaitan dengan pencalonan kepala desa yang berjumlah 2 sampai 5 orang. Legislatif memandang mereka bisa diloloskan saja selama syarat administrasi lengkap dan bisa membaca dan menulis.

Tidak perlu ada uji akademis. Tujuannya, menghindari gagal lolosnya semua calon. Sebab, kalau semua calon gagal lolos, ujung-ujungnya jabatan kepala desa diisi pejabat sementara. Itu terjadi pada pilkades serentak sebelumnya. Beberapa calon tidak lolos. Akibatnya, kursi kades kosong dan hanya diisi Pj.

Mobile_AP_Half Page

Usul perubahan itu disampaikan oleh komisi I dalam sidang paripurna dengan agenda persetujuan raperda prakarsa DPRD tahun 2021 dan penetapan pansus raperda prakarsa DPRD tahun 2021. Sidang berlangsung mulai sekitar pukul 12.30. Namun, baru mulai, sidang sudah diinterupsi.

Interupsi itu muncul dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono. Politikus yang juga sekretaris FPKB itu menilai ada kejanggalan dalam pengusulan raperda oleh komisi I. Rudi menyatakan usul itu tidak sesuai dengan tata tertib DPRD.

”Pihak pengusul seharusnya melibatkan bapemperda. Mengingat, bapemperda mempunyai tugas menyusun rancangan program pembentukan perda. Tapi, hal itu tidak dilakukan,” papar Rudi.

Selain itu, kajian akademiknya patut dipertanyakan. Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin mengungkap, naskah akademik baru diterima dari pengusul satu jam sebelum sidang. Karena itu, bapemperda belum bisa mempelajari naskah akademik tersebut. ”Kami minta sebaikanya ditunda,” timpalnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo meminta pengusul berkoordinasi dulu dengan bapemperda. Usul penundaan sidang itu pun akhirnya disetujui Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Dion –sapaannya— memutuskan menunda sidang setelah menerima saran dan masukan anggota yang hadir.

”Kita tunda dulu persetujuan raperda pemrakarsa DPRD. Kita minta dijadwalkan lagi di banmus,” ujarnya sembari menutup jalannya paripurna. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2