alexametrics
25C
Probolinggo
Tuesday, 20 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Usul Tambah Peserta PBID di Kab Pasuruan lewat P-APBD

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Banyaknya warga Kabupaten Pasuruan yang terimbas ekonomi efek dari Pandemi Covid-19 terus jadi perhatian. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat berencana mengajukan tambahan kepesertaan dari iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Ani Latifah mengatakan, awal tahun 2020 ini sejatinya sudah ada penambahan sedikit peserta yang dibiayai Kabupaten Pasuruan. Namun, usai pandemi Covid-19, penambahan peserta PBID itu dinilai kembali dibutuhkan.

“Setelah ada wabah Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak ekonomi termasuk yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga, pengajuan permintaan BPJS Kesehatan BPID ini meningkat. Karena itu, kami mencoba usulkan ada tambahan kepesertaan di Perubahan APBD (P-APBD) mendatang,” terang Ani.

Dari data yang dimiliki Dinkes, akhir tahun lalu kepesertaan BPID Kabupaten Pasuruan masih sejumlah 51.513 peserta. Nah, di tahun 2020, jumlah peserta sedikit mengalami kenaikan menjadi 52.462 peserta.

Dijelaskan dr Ani, untuk iuran BPJS Kesehatan program BPID masuk kelas 3. Pada Januari sampai Juni lalu, iuran per bulan masih Rp 42 ribu per peserta. Sedangkan bulan Juli ini baru turun menjadi Rp 25.500.

Anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu lewat BPID Kabupaten Pasuruan sendiri mencapai Rp 26 miliar tahun ini. “Karena ada penurunan tarif iuran ini, sehingga bisa ada tambahan kepesertaan baru lagi. Dan kami tetap upayakan di P-APBD mendatang,” ujarnya.

Namun, penambahan kepesertaan ini juga harus melihat evaluasi tarif iuran tahun 2021 mendatang. Karena informasinya, tahun depan tarif iuran kelas 3 naik menjadi Rp 35 ribu. “Naiknya kepesertaan juga membertimbangkan kemampuan anggaran tahun depan. Karena tidak mungkin yang sudah menjadi peserta BPJS dari PBID, tapi tahun depan tidak diteruskan,” terangnya.

Mahmuda Nur, kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan membenarkan bahwa cukup banyak masyarakat yang ke Dinsos untuk mengajukan BPJS Kesehatan kepada warga tidak mampu.

“Karena banyak masyarakat yang dirumahkan atau di-PHK. Sehingga, meminta untuk iuran bisa masuk PBID. Saat ini masih terus kami lakukan verifikasi. Sehingga, jika ada tambahan bisa diajukan baik ke PBID Kabupaten Pasuruan, provinsi, bahkan ke Pusat,” ujarnya. (eka/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Banyaknya warga Kabupaten Pasuruan yang terimbas ekonomi efek dari Pandemi Covid-19 terus jadi perhatian. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat berencana mengajukan tambahan kepesertaan dari iuran Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Ani Latifah mengatakan, awal tahun 2020 ini sejatinya sudah ada penambahan sedikit peserta yang dibiayai Kabupaten Pasuruan. Namun, usai pandemi Covid-19, penambahan peserta PBID itu dinilai kembali dibutuhkan.

“Setelah ada wabah Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak ekonomi termasuk yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga, pengajuan permintaan BPJS Kesehatan BPID ini meningkat. Karena itu, kami mencoba usulkan ada tambahan kepesertaan di Perubahan APBD (P-APBD) mendatang,” terang Ani.

Mobile_AP_Half Page

Dari data yang dimiliki Dinkes, akhir tahun lalu kepesertaan BPID Kabupaten Pasuruan masih sejumlah 51.513 peserta. Nah, di tahun 2020, jumlah peserta sedikit mengalami kenaikan menjadi 52.462 peserta.

Dijelaskan dr Ani, untuk iuran BPJS Kesehatan program BPID masuk kelas 3. Pada Januari sampai Juni lalu, iuran per bulan masih Rp 42 ribu per peserta. Sedangkan bulan Juli ini baru turun menjadi Rp 25.500.

Anggaran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk warga kurang mampu lewat BPID Kabupaten Pasuruan sendiri mencapai Rp 26 miliar tahun ini. “Karena ada penurunan tarif iuran ini, sehingga bisa ada tambahan kepesertaan baru lagi. Dan kami tetap upayakan di P-APBD mendatang,” ujarnya.

Namun, penambahan kepesertaan ini juga harus melihat evaluasi tarif iuran tahun 2021 mendatang. Karena informasinya, tahun depan tarif iuran kelas 3 naik menjadi Rp 35 ribu. “Naiknya kepesertaan juga membertimbangkan kemampuan anggaran tahun depan. Karena tidak mungkin yang sudah menjadi peserta BPJS dari PBID, tapi tahun depan tidak diteruskan,” terangnya.

Mahmuda Nur, kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan membenarkan bahwa cukup banyak masyarakat yang ke Dinsos untuk mengajukan BPJS Kesehatan kepada warga tidak mampu.

“Karena banyak masyarakat yang dirumahkan atau di-PHK. Sehingga, meminta untuk iuran bisa masuk PBID. Saat ini masih terus kami lakukan verifikasi. Sehingga, jika ada tambahan bisa diajukan baik ke PBID Kabupaten Pasuruan, provinsi, bahkan ke Pusat,” ujarnya. (eka/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2