Belum Rampung, 14 Raperda di Kab Pasuruan Batal Disahkan

BANGIL, Radar Bromo – Rencana DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menggelar paripurna persetujuan 14 raperda Senin (16/3), batal dilaksanakan. Bukan karena merebaknya virus korona, melainkan karena pembahasan belasan raperda itu belum disempurnakan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan, paripurna keempat terkait persetujuan eksekutif dan legislatif terkait usulan raperda menjadi perda, harusnya digelar kemarin (16/3). Namun, rencana itu dibatalkan lantaran pembahasannya yang belum final.

“Hampir semuanya belum rampung dalam pembahasan. Sehingga, butuh waktu lanjutan untuk menyelesaikannya,” kata Rusdi.

Hal inilah yang akhirnya membuat paripurna persetujuan itu batal digelar. Sehingga, pelaksanaan paripurna itu pun harus ditunda. “Pelaksanaan paripurna, ditunda. Kapannya, menunggu banmus rapat internal,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengungkapkan, penundaan paripurna tersebut juga dilakukan karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kakanwil Kemenkum HAM Jatim. Hal itu sesuai dengan pasal 98 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Setiap tahapan pembentukan perundang-undangan, mengikutsertakan perancang perundang-undangan. “Semua raperda inisiatif dari legislatif belum dikonsultasikan. Ada sebanyak sembilan raperda dan harus dikonsultasikan ke kanwil Kemenkum HAM Jatim. Pekan ini akan kami konsultasikan, untuk kemudian bisa diparipurnakan,” jelasnya. (one/mie)