Buruh Wadul Dewan Kab Pasuruan Keluhkan Kesulitan Pencairan JHT

BANGIL, Radar Bromo – Kinerja BPJS Ketenagakerjaan disorot sejumlah buruh yang tergabung dalam FSPMI Kabupaten Pasuruan. Bukan hanya sulitnya mengurus Jaminan Hari Tua (JHT), tetapi juga rendahnya kepesertaan hingga masalah bantuan subsidi upah (BSU) yang dinilai tak tepat sasaran.

Ketua FSPMI Kabupaten Pasuruan Djazuli memandang, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak pekerja dan perusahaan. Hal ini seiring dengan sulitnya pekerja untuk mendapatkan haknya, berupa JHT.

Kondisi tersebut, banyak dirasakan buruh yang diberhentikan oleh perusahaan. Untuk mengajukan klaim JHT tersebut, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk surat keterangan dari perusahaan.

“Banyak teman-teman saya yang tidak bisa mengklaim JHT-nya. Hal ini membuat kami merasa tidak mendapatkan keadilan. Karena ketika perusahaan ingin menonaktifkan kepesertaan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan misalnya, dengan mudah bisa dilakukan. Tinggal klik. Tapi, kalau kami pekerja, mau ngambil JHT, susahnya setengah mati,” sampainya.

Bukan hanya persoalan JHT, ia juga menyoroti rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Djazuli, hanya sekitar 10 persen pekerja yang menjadi peserta BPJS. Bukan hanya ketenagakerjaan, tetapi juga BPJS Kesehatan.

“Harusnya, BPJS lebih aktif untuk mencari peserta. Supaya semakin banyak peserta, akan menjadi ringan premi yang dibayar,” jelas dia.

“Makanya, kami juga mendorong agar legislatif merekomendasikan pemkab untuk menekankan perusahaan. Supaya mengikutsertakan semua karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Serta mendorong semua perusahaan membayarkan BSU kepada karyawan yang tak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” desaknya.

Bukan hanya menyoroti BPJS Ketenagakerjaan. Perwakilan buruh juga menyoal kinerja Disnaker Kabupaten Pasuruan. Supaya, lebih intensif dalam penanganan kasus perburuhan.

“Setelah diambil alih provinsi pengawasannya, mana kinerja Disnaker? Kami rasa kinerja mereka tidak maksimal dalam penanganan perburuhan,” ulasnya.

 

Jawaban BPJS

Kepala Cabang BPJS Pasuruan Arif Fianto Syofian mengungkapkan, penahanan klaim JHT itu bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena perusahaan masih memiliki tunggakan dalam pembayaran iuran.

“Mungkin, gaji karyawan sudah dipotong, tapi oleh perusahaan tidak dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang membuat kami tidak bisa mencairkan, sampai pelunasan dilakukan,” tuturnya.

Ia menambahkan, kepesertaan baru sebenarnya bermunculan. Namun, munculnya penambahan itu, diimbangi dengan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti karena kehilangan pekerjaan. Ini, yang akhirnya membuat jumlah persentase kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan relatif tetap.

Sementara, untuk persoalan BSU, hal itu semua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan pusat dalam pencairannya. Pihaknya di daerah, hanya bertugas untuk menyampaikan data.

Sejauh ini, sudah ada 105 ribu pekerja yang terdata di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan. Dari jumlah itu, baru 101 ribu lebih yang terverifikasi. Karena sisanya, belum bisa terkonfirmasi. “Ada yang ganti handphone. Ada pula persoalan lainnya. Sehingga, baru 101 ribu lebih yang terverifikasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Staf Disnaker Kabupaten Pasuruan Akhmad Imam Ghozali mengatakan, tugas pengawasan masalah ketenagakerjaan memang telah diambil provinsi. “Tapi, kami terus intens untuk berkomunikasi. Termasuk dalam upaya penanganan masalah ketenagakerjaan,” bebernya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Ruslan memandang, bakal melakukan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak terkait. Termasuk serikat yang lain, untuk berdiskusi terkait hal ketenagakerjaan.

“Kami ingin undang serikat yang lain untuk bisa berkomunikasi dan menyerap keluhan persoalan perburuhan,” jelasnya. (one/mie)