alexametrics
23.7 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Pilih Coblosan Manual saat Pilkades Serentak di Kab Pasuruan 2021

BANGIL, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan memastikan tidak akan menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. Anggarannya dinilai terlalu besar. Risiko kerusakan peralatan juga dianggap rawan mengganggu proses pemilihan pada Juli mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda menjelaskan, penerapan e-voting dalam pilkades memang diberlakukan di beberapa daerah. Misalnya, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Namun, sistem tersebut belum akan dijalankan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sebab, lanjut Huda, biaya pengadaan peralatannya tidaklah murah. Butuh dana miliaran rupiah untuk menjangkau seluruh desa. ”Memang kelanjutannya akan lebih murah. Tapi, pengadaan awalnya itu berat,” bebernya.

Menurut Huda, pengadaan satu set peralatan e-voting bisa menghabiskan dana hingga Rp 40 juta, bahkan bisa lebih. Padahal, pilkades tahun ini digeber serentak di 55 desa. Artinya, biaya alat saja bisa lebih dari Rp 2 miliar. Saat ini, anggaran tersebut belum tersedia dalam APBD. ”Jadi, (e-voting) belum bisa diterapkan tahun ini,” tambahnya.

Huda juga menyinggung kemungkinan risiko penerapan e-voting. Sebab, peralatan e-voting memerlukan jaringan internet. Jika suatu saat alatnya error, bisa terjadi persoalan serius. ”Dampaknya tentu besar,” ungkapnya. Belum lagi teknis penyimpanan alat tersebut. Dinas PMD tidak memiliki ruang memadai untuk penyimpanan perangkat e-voting. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Pemkab Pasuruan memastikan tidak akan menerapkan sistem e-voting dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini. Anggarannya dinilai terlalu besar. Risiko kerusakan peralatan juga dianggap rawan mengganggu proses pemilihan pada Juli mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda menjelaskan, penerapan e-voting dalam pilkades memang diberlakukan di beberapa daerah. Misalnya, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Namun, sistem tersebut belum akan dijalankan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sebab, lanjut Huda, biaya pengadaan peralatannya tidaklah murah. Butuh dana miliaran rupiah untuk menjangkau seluruh desa. ”Memang kelanjutannya akan lebih murah. Tapi, pengadaan awalnya itu berat,” bebernya.

Menurut Huda, pengadaan satu set peralatan e-voting bisa menghabiskan dana hingga Rp 40 juta, bahkan bisa lebih. Padahal, pilkades tahun ini digeber serentak di 55 desa. Artinya, biaya alat saja bisa lebih dari Rp 2 miliar. Saat ini, anggaran tersebut belum tersedia dalam APBD. ”Jadi, (e-voting) belum bisa diterapkan tahun ini,” tambahnya.

Huda juga menyinggung kemungkinan risiko penerapan e-voting. Sebab, peralatan e-voting memerlukan jaringan internet. Jika suatu saat alatnya error, bisa terjadi persoalan serius. ”Dampaknya tentu besar,” ungkapnya. Belum lagi teknis penyimpanan alat tersebut. Dinas PMD tidak memiliki ruang memadai untuk penyimpanan perangkat e-voting. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/