alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

LKS Dituding Jadi Ajang Bisnis, Ada yang Harganya Dinaikkan Lipat Dua

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Pengadaan lembar kerja siswa (LKS) di lingkungan pendidikan disoroti kalangan aktivis Kabupaten Pasuruan. Mereka menilai pengadaan LKS di sekolah dijadikan ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan.

Sejumlah aktivitas pun mendatangi Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan hal itu. Pada Komisi IV, mereka pun menyampaikan sejumlah fakta.

“Kami menemukan masih ada sekolah yang menjalankan praktik terlarang itu. Baik menjual LKS, seragam sekolah, ataupun pungutan lainnya,” kata Anjar Supriyanto, salah satu warga Watukosek, Kecamatan Gempol.

Menurutnya, praktik jual beli LKS itu marak dilakukan di sekolah-sekolah negeri. Baik tingkat SD, SMP, hingga SMA. Harga yang dijual ke wali murid pun jauh di atas harga pasaran.

Harga LKS yang hanya Rp 110 ribu untuk sembilan buah, dijual oleh lembaga pendidikan dengan hingga Rp 290 ribu. “Ada indikasi kuat sekolah menjadikan LKS sebagai ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan,” bebernya.

Praktik tersebut bukan hanya diberlakukan untuk LKS. Tetapi juga seragam sekolah. Sebab, tidak sedikit lembaga pendidikan yang mengharuskan siswanya membeli seragam di koperasi sekolah.

“Tentu, harganya jauh lebih tinggi dari harga pasar. Rata-rata lembaga menjual seragam sekolah antara Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu per potong. Padahal, harga di pasaran hanya Rp 90 ribu,” simpulnya.

Anjar pun mengingatkan, penjualan LKS atau seragam sekolah dilarang jika merujuk pada Perpu Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan. Juga dilarang Permendikbud Nomor 75/ 2016 tentang Komite Sekolah.

“Disebutkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan ataupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Ini jelas pelanggaran. Dan bila ada pungutan, ASN yang terlibat bisa ditindak pidana korupsi,” sambungnya.

Maulana, aktivis Kabupaten Pasuruan lainnya memandang, LKS memang dibutuhkan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Namun, tidak dibenarkan jika ada praktik bisnis di dalamnya.

Ia menilai, guru sebagai tenaga pendidik seharusnya lebih proaktif. Tidak malah mengandalkan LKS yang diproduksi dari luar Kabupaten Pasuruan.

“Belajarnya di sini, tapi LKS dibuat di Solo. Kami memahami LKS itu sangat dibutuhkan. Tapi, apa tidak bisa dibuat sendiri oleh guru atau lembaga dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada,” tandas dia.

Hearing yang digelar pukul 12.30 sampai 15.00 itu sendiri dilakukan di ruang rapat DPRD Kabupaten Pasuruan. Selain Komisi IV, juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan jajarannya, serta Kepala UPT Cabang Dinas Provinsi.

Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Pasuruan Indah Yudiani memaparkan, jual beli LKS oleh lembaga pendidikan memang tidak diperkenankan. Hanya saja, ia tidak memungkiri kalau hal itu bisa saja dilakukan.

Karena SDM di masing-masing tenaga pendidikan berbeda-beda. Artinya, LKS tersebut menjadi kebutuhan.

“Kami akan catat masukan tersebut dan akan menjadi evaluasi. Yang jelas, sekolah memang tidak diperkenankan untuk menjual LKS ataupun seragam. Kalau memang ada, kami ucapkan terima kasih laporannya dan akan kami tindak lanjuti untuk kemudian menjadi bahan evaluasi,” sambung dia.

Indah mengungkapkan, usulan pembuatan LKS oleh guru akan dipertimbangkan. Sementara, untuk seragam ia meyakinkan bahwa sekolah tidak pernah memaksakan.

“Kalau untuk seragam pihak sekolah tidak pernah memaksa. Tapi, hanya menyediakan dan itu di koperasi sekolah. Masing-masing sekolah kan memiliki seragam tersendiri. Kalau wali murid ingin membeli di tempat lain, tidak masalah,” ulasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani. Ninuk berjanji akan mendalami praktik jual beli LKS di sekolah. Pihaknya pun akan memformulasikan penyediaan LKS untuk siswa. Misalnya guru yang membuat LKS tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Ruslan menguraikan, praktik pengadaan LKS ataupun seragam menjadi hal yang rutin setiap tahun terjadi. Ia pun menekankan agar ada solusi terbaik yang bisa dilakukan.

“Praktik ini seolah rutin terjadi tiap tahun. Karena itu, harus ada solusinya. Sehingga, pendidikan di Kabupaten Pasuruan bisa berkembang,” tuturnya. (one/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Pengadaan lembar kerja siswa (LKS) di lingkungan pendidikan disoroti kalangan aktivis Kabupaten Pasuruan. Mereka menilai pengadaan LKS di sekolah dijadikan ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan.

Sejumlah aktivitas pun mendatangi Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan hal itu. Pada Komisi IV, mereka pun menyampaikan sejumlah fakta.

“Kami menemukan masih ada sekolah yang menjalankan praktik terlarang itu. Baik menjual LKS, seragam sekolah, ataupun pungutan lainnya,” kata Anjar Supriyanto, salah satu warga Watukosek, Kecamatan Gempol.

Mobile_AP_Half Page

Menurutnya, praktik jual beli LKS itu marak dilakukan di sekolah-sekolah negeri. Baik tingkat SD, SMP, hingga SMA. Harga yang dijual ke wali murid pun jauh di atas harga pasaran.

Harga LKS yang hanya Rp 110 ribu untuk sembilan buah, dijual oleh lembaga pendidikan dengan hingga Rp 290 ribu. “Ada indikasi kuat sekolah menjadikan LKS sebagai ajang bisnis untuk mengeruk keuntungan,” bebernya.

Praktik tersebut bukan hanya diberlakukan untuk LKS. Tetapi juga seragam sekolah. Sebab, tidak sedikit lembaga pendidikan yang mengharuskan siswanya membeli seragam di koperasi sekolah.

“Tentu, harganya jauh lebih tinggi dari harga pasar. Rata-rata lembaga menjual seragam sekolah antara Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu per potong. Padahal, harga di pasaran hanya Rp 90 ribu,” simpulnya.

Anjar pun mengingatkan, penjualan LKS atau seragam sekolah dilarang jika merujuk pada Perpu Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan. Juga dilarang Permendikbud Nomor 75/ 2016 tentang Komite Sekolah.

“Disebutkan bahwa penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan ataupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. Ini jelas pelanggaran. Dan bila ada pungutan, ASN yang terlibat bisa ditindak pidana korupsi,” sambungnya.

Maulana, aktivis Kabupaten Pasuruan lainnya memandang, LKS memang dibutuhkan untuk mempermudah proses belajar mengajar. Namun, tidak dibenarkan jika ada praktik bisnis di dalamnya.

Ia menilai, guru sebagai tenaga pendidik seharusnya lebih proaktif. Tidak malah mengandalkan LKS yang diproduksi dari luar Kabupaten Pasuruan.

“Belajarnya di sini, tapi LKS dibuat di Solo. Kami memahami LKS itu sangat dibutuhkan. Tapi, apa tidak bisa dibuat sendiri oleh guru atau lembaga dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada,” tandas dia.

Hearing yang digelar pukul 12.30 sampai 15.00 itu sendiri dilakukan di ruang rapat DPRD Kabupaten Pasuruan. Selain Komisi IV, juga hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan jajarannya, serta Kepala UPT Cabang Dinas Provinsi.

Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Jatim wilayah Pasuruan Indah Yudiani memaparkan, jual beli LKS oleh lembaga pendidikan memang tidak diperkenankan. Hanya saja, ia tidak memungkiri kalau hal itu bisa saja dilakukan.

Karena SDM di masing-masing tenaga pendidikan berbeda-beda. Artinya, LKS tersebut menjadi kebutuhan.

“Kami akan catat masukan tersebut dan akan menjadi evaluasi. Yang jelas, sekolah memang tidak diperkenankan untuk menjual LKS ataupun seragam. Kalau memang ada, kami ucapkan terima kasih laporannya dan akan kami tindak lanjuti untuk kemudian menjadi bahan evaluasi,” sambung dia.

Indah mengungkapkan, usulan pembuatan LKS oleh guru akan dipertimbangkan. Sementara, untuk seragam ia meyakinkan bahwa sekolah tidak pernah memaksakan.

“Kalau untuk seragam pihak sekolah tidak pernah memaksa. Tapi, hanya menyediakan dan itu di koperasi sekolah. Masing-masing sekolah kan memiliki seragam tersendiri. Kalau wali murid ingin membeli di tempat lain, tidak masalah,” ulasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Ninuk Ida Suryani. Ninuk berjanji akan mendalami praktik jual beli LKS di sekolah. Pihaknya pun akan memformulasikan penyediaan LKS untuk siswa. Misalnya guru yang membuat LKS tersebut.

Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Ruslan menguraikan, praktik pengadaan LKS ataupun seragam menjadi hal yang rutin setiap tahun terjadi. Ia pun menekankan agar ada solusi terbaik yang bisa dilakukan.

“Praktik ini seolah rutin terjadi tiap tahun. Karena itu, harus ada solusinya. Sehingga, pendidikan di Kabupaten Pasuruan bisa berkembang,” tuturnya. (one/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2