Serapan Anggaran Penanganan Korona di Kab Pasuruan Lambat

BANGIL, Radar Bromo – Anggaran jumbo disiapkan untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan. Total anggarannya mencapai sekitar Rp 77 miliar. Namun, sejauh ini penyerapan anggarannya belum maksimal.

Hingga kemarin, anggaran jumbo itu belum banyak dimanfaatkan. Bahkan, untuk pengadaan sembako bagi masyarakat miskin, hingga kemarin masih sebatas ancang-ancang. Kondisi itulah yang jadi sorotan DPRD setempat.

“Saya ingin tahu, sejauh mana dana yang dibelanjakan? Karena banyak kebutuhan yang harusnya bisa direalisasikan. Termasuk untuk pengadaan sembako bagi masyarakat miskin dan terdampak,” ujar Wakil Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri.

Ia menambahkan, jika Pemkab benar-benar serius untuk menangani korona, bisa berkaca dari Jember. Di wilayah setempat, anggaran besar hingga Rp 400 miliar dialokasikan khusus untuk Covid-19.

Dana itu untuk berbagai kegiatan. Termasuk dana jaring pengaman sosial yang dialokasikan hingga puluhan miliar. “Di Jember sampai Rp 400 miliar alokasi yang dianggarkan khusus untuk Covid-19. Apakah di Kabupaten Pasuruan tidak bisa melakukan hal serupa?” tanyanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi meminta tak hanya optimalisasi tracking pasien positif korona saja yang dilakukan dengan baik. Pihaknya juga meminta agar bansos untuk 20 ribu orang yang terdampak Covid-19 bisa digulirkan segera. “Banyak masyarakat yang membutuhkan. Kami minta agar dana tersebut bisa segera digulirkan,” sambung dia.

Sekda Kabupaten Pasuruan Agus Setiadji mengungkapkan, pemerintah memang menyiapkan bantuan sembako untuk warga yang terdampak Covid-19. Sebanyak 20 ribu orang dengan jatah pemberian sembako untuk dua bulan. Sejauh ini rencana itu masih pendataan yang berhak menerima.

Menurut Agus –sapaannya-, belanja dana Covid memang tidak bisa dilakukan serta merta. Pihak PPTK maupun PPKom, dibayang-bayangi keragu-raguan akan kesalahan.

“Karena kesalahan yang dibuat, akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Ini yang membuat teman-teman PPTK ataupun PPTKom bersikap hati-hati. Karena khawatir akan menjadi masalah di kemudian hari, bila ada kesalahan,” urainya.

Hal ini pula yang membuat dana Rp 77 miliar, belum banyak dibelanjakan. Sejauh ini, hanya sekitar Rp 1,5 miliar untuk pengadaan APD yang dibelanjakan. “Rencana anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah disusun. Tapi, belum bisa semuanya direaliasikan karena tidak bisa serta merta,” sambung dia.

Terkait besaran anggaran Rp 77 miliar yang dialokasikan, ia mengakui bersikap realistis. Ia tak mau muluk-muluk dengan anggaran hingga Rp 400 miliar seperti di Jember.

“Kami realistis saja, dengan ketersediaan anggaran. Refocusing ini pun bukan hanya sekali. Kalau bencana nonalam ini masih berlanjut, tentu akan ada refocusing lanjutan,” jelasnya. (one/mie)