Siapkan Anggaran Rp 568 M untuk Normalisasi Kalimati  

BANGIL, Radar Bromo–Rencana pemerintah pusat untuk normalisasi Bangiltak atau Kalimati rupanya cukup serius. Saat ini pengerukan Kalimati pun masuk dalam program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jatim.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengungkapkan, rencana pengerukan Kalimati masuk dalam PERPRES RI NOMOR 80 TAHUN 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jatim.

Dalam perpres itu, bukan hanya program pembangunan jalan wisata ke Gunung Bromo yang di-support pemerintah. Tetapi, juga penanggulangan banjir di wilayah Kedunglarangan-Pasuruan dan Sidoarjo. Bentuknya, dengan penanganan Bangiltak atau Kalimati. “Dalam perpres tersebut, penanganan Bangiltak akan direalisasikan mulai 2021 hingga 2023,” jelas Misbah.

Penanganan yang akan dilakukan dengan melakukan normalisasi Kalimati. Untuk merealisasikannya, dana jumbo disiapkan. Yakni, sebesar Rp 568 miliar atau setengah triliun lebih bakal digelontorkan.

Anggaran itu bakal dimanfaatkan untuk normalisasi sungai sepanjang sekitar 12 kilometer. Cakupannya, bukan hanya di Kedungringin dan Kedungboto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan saja. Tapi, juga sejumlah wilayah Sidoarjo.

Upaya untuk pengerukan Kalimati, diakui Misbah, memang tak mudah. Sebab, ada banyak bangunan liar yang berdiri di sepadan sungai. Mulai dari rumah penduduk hingga fasilitas umum seperti sarana ibadah hingga lembaga pendidikan.

Di wilayah Beji misalnya. Ada kurang lebih 464 KK yang menempati sepandan Kalimati. Belum lagi di wilayah Sidoarjo. “Mereka nantinya akan direlokasi. Sosialisasi terkait hal ini tentunya akan kami lakukan,” paparnya.

Rencana pengerukan Kalimati, rupanya memicu rasa waswas masyarakat. Sebab, mereka khawatir penggusuran akan dilakukan. “Kami sudah membangun rumah di sini. Dan habisnya sangat besar,” ungkap Henry, salah satu warga Kedungringin.

Ia berharap, ada kebijakan dari pemerintah. Supaya, tidak ada penggusuran. Sehingga, mereka bisa menempati rumah yang mereka bangun dengan dana yang tak murah.

“Kami berharap tidak sampai ada penggusuran. Karena bila terjadi, tentu akan banyak masyarakat di sini yang kehilangan tempat tinggalnya,” harap dia. (one/mie)