alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Desak Perubahan Tata Ruang di Tanah Konflik Nguling-Lekok

BANGIL, Radar Bromo – Adanya pembahasan mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian tersendiri bagi warga yang hidup di tanah konflik. Sejumlah warga mengajukan perubahan tata ruang untuk wilayah setempat, agar tidak lagi menjadi tempat latihan perang.

Pengajuan itu mereka layangkan dalam hearing yang digelar oleh anggota gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan. Perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) itu memandang, perubahan tata ruang untuk tanah konflik itu, diharapkan bisa membuat warga hidup tenang.

Ketua Fakta, Lasminto menguraikan, ada sebelas desa di dua kecamatan yang hidup di tanah konflik. Selain Kecamatan Lekok, sebagian berada di wilayah Nguling.

Sebelas desa yang dimaksudnya, yakni Sumberanyar, Sumberagung, Semedusari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, Tampung serta Alastlogo.

Menurut Lasminto, selama ini mereka hidup seolah di tengah teror. “Karena beberapa kali, warga di wilayah setempat, menjadi sasaran peluru nyasar,” ungkap Lasminto.

Untuk itu, ia dan warga lainnya, berharap agar ada perubahan tata ruang untuk wilayah setempat. Selama ini, kawasan lahan seluas 3,5 ribu hektare tersebut menjadi kawasan pertahanan. Latihan tembak tak jarang dilakukan para anggota TNI AL di wilayah setempat.

Hal ini yang membuat warga waswas. “Makanya, kami ingin agar tata ruang di wilayah setempat diubah. Bukan lagi tempat pertahanan dengan kegiatan latihan perang. Tetapi, mungkin tempat untuk alutsista atau latihan baris-berbaris bagi para tentara,” harap dia.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiarti menguraikan, rapat yang digelar dengan Fakta, lebih ditujukan untuk penataan kawasan setempat. Sehingga, risiko peluru nyasar yang pernah terjadi, tidak sampai kembali terulang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Abu Bakar memandang, warga yang berada di kawasan konflik, seharusnya lebih aktif. Hal ini bertujuan, agar ada perhatian lebih dari pemerintah pusat, seandainya kasus peluru nyasar misalnya terulang.

“Jangan lembek. Seharusnya, ada tindakan. Sehingga, konflik yang terjadi, bisa membuat pemerintah pusat memberikan perhatian,” ulasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri mengungkapkan, ada target yang ingin dicapai dengan pembahasan RTRW tersebut.

Seandainya bisa, kawasan yang diklaim milik TNI AL itu, tidak lagi menjadi latihan perang. Jika pun tidak, diharapkan ada pembatasan atau dengan isolir kawasan untuk latihan.

Sehingga, jauh dari kawasan permukiman. “Mungkin nantinya, bisa jadi tempat berkebun atau apalah. Yang jelas, bukan latihan perang, yang bisa berisiko kepada warga. Kalau pun tidak bisa, setidaknya bisa diisolir tempat latihan tembak tersebut, supaya jauh dari permukiman,” urainya.

Ia berencana untuk memanggil pihak Kolatmar Grati untuk hearing berkaitan dengan persoalan tersebut. “Kami juga ingin mendengar dari pihak TNI AL. Akan kami agendakan untuk hearing dengan pihak TNI AL,” tuturnya.

Belum ada konfirmasi dari pihak Kolatmar Grati berkaitan dengan hal itu. Pasi Intel Kolatmar TNI AL Letkol Marinir Suprihatin belum menjawab sambungan seluler Jawa Pos Radar Bromo untuk konfirmasi. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Adanya pembahasan mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian tersendiri bagi warga yang hidup di tanah konflik. Sejumlah warga mengajukan perubahan tata ruang untuk wilayah setempat, agar tidak lagi menjadi tempat latihan perang.

Pengajuan itu mereka layangkan dalam hearing yang digelar oleh anggota gabungan DPRD Kabupaten Pasuruan. Perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) itu memandang, perubahan tata ruang untuk tanah konflik itu, diharapkan bisa membuat warga hidup tenang.

Ketua Fakta, Lasminto menguraikan, ada sebelas desa di dua kecamatan yang hidup di tanah konflik. Selain Kecamatan Lekok, sebagian berada di wilayah Nguling.

Sebelas desa yang dimaksudnya, yakni Sumberanyar, Sumberagung, Semedusari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Branang, Gejugjati, Tampung serta Alastlogo.

Menurut Lasminto, selama ini mereka hidup seolah di tengah teror. “Karena beberapa kali, warga di wilayah setempat, menjadi sasaran peluru nyasar,” ungkap Lasminto.

Untuk itu, ia dan warga lainnya, berharap agar ada perubahan tata ruang untuk wilayah setempat. Selama ini, kawasan lahan seluas 3,5 ribu hektare tersebut menjadi kawasan pertahanan. Latihan tembak tak jarang dilakukan para anggota TNI AL di wilayah setempat.

Hal ini yang membuat warga waswas. “Makanya, kami ingin agar tata ruang di wilayah setempat diubah. Bukan lagi tempat pertahanan dengan kegiatan latihan perang. Tetapi, mungkin tempat untuk alutsista atau latihan baris-berbaris bagi para tentara,” harap dia.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Nik Sugiarti menguraikan, rapat yang digelar dengan Fakta, lebih ditujukan untuk penataan kawasan setempat. Sehingga, risiko peluru nyasar yang pernah terjadi, tidak sampai kembali terulang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Abu Bakar memandang, warga yang berada di kawasan konflik, seharusnya lebih aktif. Hal ini bertujuan, agar ada perhatian lebih dari pemerintah pusat, seandainya kasus peluru nyasar misalnya terulang.

“Jangan lembek. Seharusnya, ada tindakan. Sehingga, konflik yang terjadi, bisa membuat pemerintah pusat memberikan perhatian,” ulasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri mengungkapkan, ada target yang ingin dicapai dengan pembahasan RTRW tersebut.

Seandainya bisa, kawasan yang diklaim milik TNI AL itu, tidak lagi menjadi latihan perang. Jika pun tidak, diharapkan ada pembatasan atau dengan isolir kawasan untuk latihan.

Sehingga, jauh dari kawasan permukiman. “Mungkin nantinya, bisa jadi tempat berkebun atau apalah. Yang jelas, bukan latihan perang, yang bisa berisiko kepada warga. Kalau pun tidak bisa, setidaknya bisa diisolir tempat latihan tembak tersebut, supaya jauh dari permukiman,” urainya.

Ia berencana untuk memanggil pihak Kolatmar Grati untuk hearing berkaitan dengan persoalan tersebut. “Kami juga ingin mendengar dari pihak TNI AL. Akan kami agendakan untuk hearing dengan pihak TNI AL,” tuturnya.

Belum ada konfirmasi dari pihak Kolatmar Grati berkaitan dengan hal itu. Pasi Intel Kolatmar TNI AL Letkol Marinir Suprihatin belum menjawab sambungan seluler Jawa Pos Radar Bromo untuk konfirmasi. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/