alexametrics
29.8 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Ini Kata Bupati Pasuruan soal Nasib Warga yang Terancam Penggusuran

BANGIL, Radar Bromo – Normalisasi Bangiltak dianggap pemerintah menjadi solusi yang sesuai untuk mengatasi banjir. Hanya saja, normalisasi Bangiltak atau Kalimati tersebut, bukannya tanpa konsekuensi.

Penggusuran lebih dari seribu rumah warga menjadi hal yang tak bisa dihindari. Pemkab sendiri belum memastikan nasib warga yang terdampak.

“Apakah relokasi atau dengan pembangunan rusunawa, kami masih menunggu pemerintah pusat,” jelas Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Irsyad menyampaikan, kebijakan untuk mengembalikan fungsi Kalimati memang bukan tanpa konsekuensi. Karena, hal yang bakal terjadi, adalah dengan relokasi warga ke tempat lain.

Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti, relokasi yang akan dilakukan dengan penyediaan rusunawa atau tempat tinggal lain atau kebijakan lain. Sebab, kebijakan tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sementara daerah, hanya bisa melaksanakan.

“Kami masih menunggu kebijakan pusat. Apa memang perlu membangun rusunawa atau kebijakan lainnya. Kami di daerah hanya bisa menjalankan,” imbuhnya.

Menurut Bupati, normalisasi Bangiltak menjadi pilihan dari penanganan banjir oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, ia mengusulkan untuk membangun kolam retensi. Namun, yang disetujui, adalah pengerukan Bangiltak.

“Penanganan Bangiltak, merupakan kewenangan pemerintah pusat,” sampainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui BBWS Brantas berencana memfungsikan lagi Kalimati di Bangil, Kabupaten Pasuruan, demi mengatasi banjir tahunan di sejumlah kecamatan. Namun, 1.208 bidang di tujuh desa/kelurahan yang ada di tiga kecamatan, bakal tergusur. Penolakan pun mulai muncul dari warga terdampak. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Normalisasi Bangiltak dianggap pemerintah menjadi solusi yang sesuai untuk mengatasi banjir. Hanya saja, normalisasi Bangiltak atau Kalimati tersebut, bukannya tanpa konsekuensi.

Penggusuran lebih dari seribu rumah warga menjadi hal yang tak bisa dihindari. Pemkab sendiri belum memastikan nasib warga yang terdampak.

“Apakah relokasi atau dengan pembangunan rusunawa, kami masih menunggu pemerintah pusat,” jelas Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf.

Irsyad menyampaikan, kebijakan untuk mengembalikan fungsi Kalimati memang bukan tanpa konsekuensi. Karena, hal yang bakal terjadi, adalah dengan relokasi warga ke tempat lain.

Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti, relokasi yang akan dilakukan dengan penyediaan rusunawa atau tempat tinggal lain atau kebijakan lain. Sebab, kebijakan tersebut, merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sementara daerah, hanya bisa melaksanakan.

“Kami masih menunggu kebijakan pusat. Apa memang perlu membangun rusunawa atau kebijakan lainnya. Kami di daerah hanya bisa menjalankan,” imbuhnya.

Menurut Bupati, normalisasi Bangiltak menjadi pilihan dari penanganan banjir oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, ia mengusulkan untuk membangun kolam retensi. Namun, yang disetujui, adalah pengerukan Bangiltak.

“Penanganan Bangiltak, merupakan kewenangan pemerintah pusat,” sampainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui BBWS Brantas berencana memfungsikan lagi Kalimati di Bangil, Kabupaten Pasuruan, demi mengatasi banjir tahunan di sejumlah kecamatan. Namun, 1.208 bidang di tujuh desa/kelurahan yang ada di tiga kecamatan, bakal tergusur. Penolakan pun mulai muncul dari warga terdampak. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/