alexametrics
28.9 C
Probolinggo
Wednesday, 16 June 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kantor Dewan Digeruduk, Minta Jangan Ganggu Tahapan Pilkades

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Kerja keras Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan memperoleh tentangan. Rencana menerapkan Perubahan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Desa dalam pilkades serentak 2021, diprotes aktivis LSM.

Rabu (9/6), para aktivis melurug kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mempertanyakan kejelasan perubahan perda tersebut. Mereka menekankan, perubahan perda tentang desa itu jangan sampai merusak agenda pilkades. Sebab, dampaknya akan menimpa masyarakat.

”Masyarakat yang akan dirugikan jika memaksakan penggunaan perda yang sedang dibahas itu,” kata Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jatim Ayik Suhaya.

Rakyat akan bingung. Sebab, tahapan pilkades serentak dimulai 10 Juni ini. Pemilihan kepada desa itu diminta jangan dijadikan ajang mencari dukungan untuk Pileg ataupun Pilkada 2024. Dia pun berharap DPRD legawa untuk mengikuti proses tahapan pilkades.

SERIUS: Suasana saat pertemuan membahas perda desa. (Foto: Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Untuk itulah, Ayik minta tahapan pilkades tetap jalan. Tanpa harus menunggu raperda yang tengah dalam pembahasan. Supaya, tidak ada yang dirugikan. Terutama, pelayanan kepada masyarakat, jika sampai pilkades tertunda.

Hal senada diungkapkan Maulana, ketua LSM Kipas. Dia memandang penghapusan tes akademis akan menjadi sebuah kemunduran. Cita-cita untuk mencetak pemimpin yang intelek akan sulit terjadi. ”Tidak seharusnya, legislatif melahirkan kebijakan yang bersifat kemunduran,” ujarnya.

Sayang, dalam audiensi tersebut, mereka tidak bisa bertemu langsung Pansus I DPRD Kabupaten Pasuruan yang sedang ada kegiatan lain. Para aktivis tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Mereka ditemui pimpinan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menjelaskan, soal Perda Perubahan tentang Pemerintah Desa, dirinya memang sepakat tidak memaksa bisa digunakan tahun ini. Sebab, itu bisa memengaruhi tahapan.

”Namun, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan perda perubahan tersebut, bisa kami fasilitasi untuk pertemuan selanjutnya dengan komisi I. Karena, terus terang, kami tidak ada yang ikut dalam pembahasan,” jelasnya. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Kerja keras Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan memperoleh tentangan. Rencana menerapkan Perubahan Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Desa dalam pilkades serentak 2021, diprotes aktivis LSM.

Rabu (9/6), para aktivis melurug kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mempertanyakan kejelasan perubahan perda tersebut. Mereka menekankan, perubahan perda tentang desa itu jangan sampai merusak agenda pilkades. Sebab, dampaknya akan menimpa masyarakat.

”Masyarakat yang akan dirugikan jika memaksakan penggunaan perda yang sedang dibahas itu,” kata Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jatim Ayik Suhaya.

Mobile_AP_Half Page

Rakyat akan bingung. Sebab, tahapan pilkades serentak dimulai 10 Juni ini. Pemilihan kepada desa itu diminta jangan dijadikan ajang mencari dukungan untuk Pileg ataupun Pilkada 2024. Dia pun berharap DPRD legawa untuk mengikuti proses tahapan pilkades.

SERIUS: Suasana saat pertemuan membahas perda desa. (Foto: Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Untuk itulah, Ayik minta tahapan pilkades tetap jalan. Tanpa harus menunggu raperda yang tengah dalam pembahasan. Supaya, tidak ada yang dirugikan. Terutama, pelayanan kepada masyarakat, jika sampai pilkades tertunda.

Hal senada diungkapkan Maulana, ketua LSM Kipas. Dia memandang penghapusan tes akademis akan menjadi sebuah kemunduran. Cita-cita untuk mencetak pemimpin yang intelek akan sulit terjadi. ”Tidak seharusnya, legislatif melahirkan kebijakan yang bersifat kemunduran,” ujarnya.

Sayang, dalam audiensi tersebut, mereka tidak bisa bertemu langsung Pansus I DPRD Kabupaten Pasuruan yang sedang ada kegiatan lain. Para aktivis tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Mereka ditemui pimpinan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menjelaskan, soal Perda Perubahan tentang Pemerintah Desa, dirinya memang sepakat tidak memaksa bisa digunakan tahun ini. Sebab, itu bisa memengaruhi tahapan.

”Namun, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan perda perubahan tersebut, bisa kami fasilitasi untuk pertemuan selanjutnya dengan komisi I. Karena, terus terang, kami tidak ada yang ikut dalam pembahasan,” jelasnya. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2