alexametrics
30 C
Probolinggo
Tuesday, 1 December 2020

80 Persen Dana Kelurahan di Kab Pasuruan Tak Terpakai

BANGIL, Radar Bromo – Anggaran jumbo dana kelurahan (dakel) di Kabupaten Pasuruan tak bisa terserap optimal tahun ini. Sampai saat ini, hanya 10 persen – 20 persen dana yang terserap. Sementara 80 persen sisanya mengendap dan tak terpakai.

Kondisi ini pun menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Sekretaris Komisi I DPRD Eko Suryono mengatakan, setiap kelurahan di kabupaten mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Suntikan dana itu berdasarkan Permendagri Nomor 130/2018 tentang Dana Kelurahan. Setiap kelurahan mendapatkan dana hingga Rp 1 miliar per tahunnya. Dan di kabupaten, ada setidaknya 24 kelurahan. Dengan demikian, total sekitar Rp 24 Miliar dana kelurahan digelontorkan untuk 24 kelurahan yang ada. “Dana itu bersumber dari APBD serta APBN,” jelas Eko.

Dana itu mulai digulirkan tahun 2019. Penggunaannya tidak hanya untuk operasional kantor kelurahan, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan setempat.

Kenyataannya, sejak tahun 2019 dana kelurahan tidak bisa diserap. Bahkan, hingga saat ini. “Hanya 10 persen sampai 20 persen yang bisa diserap. Penyerapannya untuk operasional semata. Sementara untuk pemberdayaan hingga pembangunan infrastruktur, tidak bisa direalisasikan sejak 2019 hingga 2020 ini. Seperti di Kecamatan Bangil. Dari sebelas kelurahan yang ada, tersisa Rp 10 miliar dana yang belum bisa diserap,” beber dia.

Padahal, dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mendorong perekonomian masyarakat di kelurahan tersebut. Di samping juga, untuk meningkatkan sarana yang ada di setiap kelurahan.

Menurut Eko, leletnya penyerapan ini dipengaruhi regulasi. Perbup yang mengatur penggunaannya terbilang lambat keluar. Sebab, baru keluar pada November 2019. Sementara daerah lain sudah lama keluar.

“Begitu Permendagri keluar, daerah lain langsung membuat perbup. Sehingga, dana kelurahan bisa terserap,” sambung dia.

Regulasi lainnya berkaitan dengan SK Pokmas. Eko menguraikan, dalam pemberdayaan masyarakat ada keterlibatan pokmas. Sayangnya, banyak kelurahan belum bisa menggulirkan dana untuk pemberdayaan itu. Ada kekhawatiran karena pokmas yang ada belum memiliki SK Kemenkum HAM.

“Padahal kan seharusnya, cukup dengan SK yang dikeluarkan lurah. Tidak perlu Kemenkum HAM. Ini yang membuat penyerapan dana kelurahan itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Ini benar-benar disayangkan,” tegas politisi asal Kecamatan Lekok ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi mendorong agar penyerapan dana kelurahan bisa dimaksimalkan. Sebab, tak terserapnya dana kelurahan secara maksimal, bisa membuat Silpa daerah menjadi besar.

“Bayangkan, di Kabupaten Pasuruan ada 24 kelurahan. Kalau penyerapannya rendah, sangat berpengaruh pada Silpa daerah,” ujar dia.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar ada kejelasan regulasi. Sehingga, lurah-lurah di Kabupaten Pasuruan bisa mempercepat penyerapan dana tersebut. Terutama untuk menjalankan program-program yang direncanakan sebelumnya.

“Termasuk program pemberdayaan masyarakat. Bila tidak bisa digulirkan, kan kasihan masyarakat, tidak tersentuh dengan program yang ada,” timpal dia.

Belum ada konfirmasi dari Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Pasuruan Ridho Nugroho terkait hal ini. Namun, Plt Camat Bangil Tectona Jati mengatakan, sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan regulasi. Tak terserapnya dana kelurahan, lebih dikarenakan adanya kesalahan menempatkan kode rekening. Akibatnya, dana kelurahan itu tidak bisa digunakan.

“Tapi, sudah diperbaiki di P-APBD 2020. Jadi, untuk regulasi sebenarnya tidak menjadi masalah. Hanya ada kesalahan dalam rekening yang akhirnya membuat dana itu tidak bisa digunakan,” jelasnya. (one/hn/fun)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Dari 5 Pendonor, Hanya Dapat 3 Plasma Konvalesen

Dari 20 calon donor plasma konvalesen di Kabupaten Probolinggo, hanya 5 calon donor yang lolos screening. Namun, dari 5 calon donor itu hanya 3 orang yang diambil plasma konvalesennya.

Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka untuk Sekolah Zona Hijau-Kuning

Pemkab Probolinggo memastikan mengikuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk memulai pembelajaran tatap muka pada 2021.

Rusak, Rehab Jalan Gununggangsir-Karangrejo Diusulkan Tahun Depan

Kondisi ruas jalan di Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji tersebut alami kerusakan.

Tahap Awal Penjurian Kampung Hebat Sudah Ketat

Selanjutnya akan dipilih nominator terbaik untuk melakukan presentasi dan kunjungan lapangan.

Bunda PAUD Hadiri Pelantikan Pengurus Himpaudi Kab Pasuruan

Sebanyak 14 Anggota pengurus daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Pasuruan masa bhakti 2019 – 2023, resmi dilantik.