alexametrics
27.9 C
Probolinggo
Wednesday, 16 June 2021
Desktop_AP_Top Banner

PAW Kades Sekarputih Diprotes, Tuding Ada Pelanggaran

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu (PAW) Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, menuai protes. Ada yang menuding terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilihan. Benarkah ada money politics dan keberpihakan panitia?

LSM Gerakan Anti Korupsi (Graji) melalui kuasa hukumnya, Umar Wirohadi, menilai ada pelanggaran dalam penyelenggaraan PAW Kades Sekarputih. Dia minta pemilihan diulang. ”Kami sudah lapor ke Dinas PMD Kabupaten Pasuruan. Kami juga akan melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya dan lapor ke kepolisian,” tandasnya.

Umar menyebutkan, ada beberapa temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PAW Desa Sekarputih. Salah satunya, indikasi money politics. Setiap pemilih diduga diberi uang Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu oleh calon.

Pemilihnya pun dinilai tidak sesuai ketentuan. Seharusnya, satu KK hanya memiliki satu suara. Tapi, kenyataannya, dalam satu KK ada yang membawa beberapa anggota keluarga. Mereka ikut memilih. Bahkan, ada anak-anak di bawah umur yang ikut memberikan suara. ”Dan hal itu dibiarkan oleh panitia,” tuding Umar.

Persoalan lain terlihat saat panitia disumpah untuk tidak berpihak pada calon. Dalam sumpah itu, mereka ternyata tidak bersumpah dengan kitab suci Alquran, tetapi menggunakan kitab Maulid Al Barzanji. ”Ini apa-apaan. Seharusnya, mereka serius,” imbuhnya.

Umar menambahkan, dalam pemilihan dengan dua calon kades itu, pemungutan suara seharusnya bersifat rahasia. Agar pemilih merasa aman untuk menentukan pilihan. Tapi, kenyataannya tidak. Malah, dilakukan cara votting.

”Kalau votting kan banyak yang tahu berpihak ke siapa. Tentu ada kekhawatiran dan ketakutan bagi pemilih. Ini yang juga kami sesalkan,” tandasnya. Votting itu dilakukan pada 27 Mei 2021. Berdasar klaim temuan tersebut, lanjut Umar, kliennya bakal mengajukan gugatan. Tujuannya, pemilihan bisa diulang agar demokrasi yang baik benar-benar terwujud.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda menyatakan sudah menerima surat keberatan atas permasalahan PAW di Desa Sekarputih. Sekarang surat itu masih dipelajarinya dan akan dibalas melalui surat pula.

”Kami akan pelajari dulu persoalannya seperti apa. Juga akan kami fasilitasi untuk mediasi,” ujarnya singkat.

Hingga kemarin (8/6), Ketua Panitia PAW Sekarputih Nur Huda belum memberikan konfirmasinya atas tudingan LSM Graji ini. Beberapa kali dikontak Jawa Pos Radar Bromo untuk konfirmasi lewat ponsel sejak Senin (7/6), tidak ada respons. Saat coba dihubungi lagi kemarin (8/6), handphone-nya tak lagi aktif.

 

Ketua BPD: Pemilihan Sudah Sesuai Ketentuan

Di sisi lain, Ketua BPD Sekarputih Arif mengungkapkan, pelaksanaan pilkades PAW di Sekarputih sudah sesuai mekanisme. Berkaitan dengan sumpah janji panitia misalnya. Memang menggunakan kitab Maulid Al Barzanji karena saat itu tidak ditemukan Alquran.

”Waktu itu memang tidak ada Alquran. Jadi menggunakan kitab Al Barzanji. Tapi, namanya sumpah kan tetap, apalagi melafalkan nama Allah,” ungkapnya, sambil menjelaskan bahwa BPD merupakan pihak penyelenggara pilkades PAW.

Arif menambahkan, PAW kepala desa, menurut ketentuannya, memang bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Pelaksanaannya bisa terbuka atau tertutup. Dalam penyelenggaraan di Desa Sekarputih, pemilihan dilakukan terbuka dengan tunjuk tangan. ”Dan, hal itu disahkan. Tidak masalah,” sambungnya.

Dia menegaskan, tidak main-main dalam penyelenggaran PAW di desa setempat. Sebab, ada pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Dinas PMD, kepolisian, serta pihak-pihak lain. ”Semua hadir dan menyaksikan. Jadi, kami rasa sudah sesuai ketentuan. Jadi, lebih jelasnya, baik terkait money politiscs ataupun hal lain, bisa ke pihak panitia,” ulasnya. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu (PAW) Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, menuai protes. Ada yang menuding terjadi pelanggaran dalam tahapan pemilihan. Benarkah ada money politics dan keberpihakan panitia?

LSM Gerakan Anti Korupsi (Graji) melalui kuasa hukumnya, Umar Wirohadi, menilai ada pelanggaran dalam penyelenggaraan PAW Kades Sekarputih. Dia minta pemilihan diulang. ”Kami sudah lapor ke Dinas PMD Kabupaten Pasuruan. Kami juga akan melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya dan lapor ke kepolisian,” tandasnya.

Umar menyebutkan, ada beberapa temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PAW Desa Sekarputih. Salah satunya, indikasi money politics. Setiap pemilih diduga diberi uang Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu oleh calon.

Mobile_AP_Half Page

Pemilihnya pun dinilai tidak sesuai ketentuan. Seharusnya, satu KK hanya memiliki satu suara. Tapi, kenyataannya, dalam satu KK ada yang membawa beberapa anggota keluarga. Mereka ikut memilih. Bahkan, ada anak-anak di bawah umur yang ikut memberikan suara. ”Dan hal itu dibiarkan oleh panitia,” tuding Umar.

Persoalan lain terlihat saat panitia disumpah untuk tidak berpihak pada calon. Dalam sumpah itu, mereka ternyata tidak bersumpah dengan kitab suci Alquran, tetapi menggunakan kitab Maulid Al Barzanji. ”Ini apa-apaan. Seharusnya, mereka serius,” imbuhnya.

Umar menambahkan, dalam pemilihan dengan dua calon kades itu, pemungutan suara seharusnya bersifat rahasia. Agar pemilih merasa aman untuk menentukan pilihan. Tapi, kenyataannya tidak. Malah, dilakukan cara votting.

”Kalau votting kan banyak yang tahu berpihak ke siapa. Tentu ada kekhawatiran dan ketakutan bagi pemilih. Ini yang juga kami sesalkan,” tandasnya. Votting itu dilakukan pada 27 Mei 2021. Berdasar klaim temuan tersebut, lanjut Umar, kliennya bakal mengajukan gugatan. Tujuannya, pemilihan bisa diulang agar demokrasi yang baik benar-benar terwujud.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pasuruan Nurul Huda menyatakan sudah menerima surat keberatan atas permasalahan PAW di Desa Sekarputih. Sekarang surat itu masih dipelajarinya dan akan dibalas melalui surat pula.

”Kami akan pelajari dulu persoalannya seperti apa. Juga akan kami fasilitasi untuk mediasi,” ujarnya singkat.

Hingga kemarin (8/6), Ketua Panitia PAW Sekarputih Nur Huda belum memberikan konfirmasinya atas tudingan LSM Graji ini. Beberapa kali dikontak Jawa Pos Radar Bromo untuk konfirmasi lewat ponsel sejak Senin (7/6), tidak ada respons. Saat coba dihubungi lagi kemarin (8/6), handphone-nya tak lagi aktif.

 

Ketua BPD: Pemilihan Sudah Sesuai Ketentuan

Di sisi lain, Ketua BPD Sekarputih Arif mengungkapkan, pelaksanaan pilkades PAW di Sekarputih sudah sesuai mekanisme. Berkaitan dengan sumpah janji panitia misalnya. Memang menggunakan kitab Maulid Al Barzanji karena saat itu tidak ditemukan Alquran.

”Waktu itu memang tidak ada Alquran. Jadi menggunakan kitab Al Barzanji. Tapi, namanya sumpah kan tetap, apalagi melafalkan nama Allah,” ungkapnya, sambil menjelaskan bahwa BPD merupakan pihak penyelenggara pilkades PAW.

Arif menambahkan, PAW kepala desa, menurut ketentuannya, memang bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Pelaksanaannya bisa terbuka atau tertutup. Dalam penyelenggaraan di Desa Sekarputih, pemilihan dilakukan terbuka dengan tunjuk tangan. ”Dan, hal itu disahkan. Tidak masalah,” sambungnya.

Dia menegaskan, tidak main-main dalam penyelenggaran PAW di desa setempat. Sebab, ada pihak-pihak terkait yang dilibatkan. Dinas PMD, kepolisian, serta pihak-pihak lain. ”Semua hadir dan menyaksikan. Jadi, kami rasa sudah sesuai ketentuan. Jadi, lebih jelasnya, baik terkait money politiscs ataupun hal lain, bisa ke pihak panitia,” ulasnya. (one/far)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2