alexametrics
25.3 C
Probolinggo
Sunday, 14 August 2022

PAD Parkir di Kab Pasuruan Rawan Bocor, Dewan Dorong E-Parkir

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong agar pemkab menerapkan pakir elektronik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Desakan itu seperti yang diungkapkan Muhammad Zaini, sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menguraikan, pemungutan parkir yang diberlakukan saat ini tidak menguntungkan masyarakat.

Bahkan, kerap terjadi dobel pungutan. Sebab, meski sudah harus membayar parkir berlangganan saat memperpanjang pajak kendaraan, kenyataannya di lapangan, pengendara masih ditarik parkir di tepi-tepi jalan.

Kondisi ini pula yang membuatnya memandang penerapan parkir saat ini rentan terjadinya kebocoran. Dana penarikan parkir di lapangan yang seharusnya masuk PAD, justru berisiko besar mengalir ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab.

“Kenyataan di lapangan, masih banyak dobel pungutan parkir di tepi jalan. Meski sudah membayar parkir berlangganan sebesar Rp 20 ribu setiap tahunnya. Kami juga memandang, penerapan pemungutan parkir konvensional, rentan terjadinya kebocoran,” beber politisi dari F-PDI Perjuangan tersebut.

Karena itulah, ia memandang kalau Dishub Kabupaten Pasuruan bisa meminimalisasinya. Langkahnya, bisa dengan penerapan e-parkir. Parkir elektronik ini diharapkannya bisa mencegah adanya kebocoran retribusi parkir.

“Kami minta penerapan e-parkir bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena, e-parkir ini sudah banyak diterapkan di daerah-daerah lain,” ulasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri menganggap, pemkab menargetkan PAD dari sektor parkir senilai Rp 9,1 miliar. Hal itu, dinilainya bukanlah sebuah prestasi.

Sebab, perolehan tersebut bisa didapatkan dengan mudah, setelah masyarakat membayar pajak kendaraannya. “Kalau perolehannya dari parkir konvensional itulah yang baru prestasi. Karena Dishub benar-benar bekerja,” bebernya.

Kenyataannya, selama ini pengendara kerap menjadi “korban”. Sebab, selain sudah membayar parkir berlangganan, mereka juga ditarik parkir saat memarkir kendaraannya. “Kami memandang Dishub perlu melakukan kerja sama untuk menerapkan e-parkir,” timpalnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal meminta Dishub untuk mengevaluasi pemungutan parkir. Supaya, tidak ada dobel pemungutan parkir di tepi jalan.

“Bagaimana kalau parkir berlangganan yang dihapus dan hanya menerapkan konvensional? Atau sebaliknya, hasilnya seperti apa? Intinya, jangan sampai ada dobel pemungutan parkir,” urainya.

Kabid Dalops Dishub Kabupaten Pasuruan Khoiron menguraikan, penerapan e-parkir masih perlu untuk diuji coba. Karenanya, penerapan e-parkir tersebut belum bisa dijalankan begitu saja. Butuh kajian pula dalam penerapannya.

Khoiron menambahkan, untuk mencegah ulah oknum, pihak Dishub memang berencana untuk meniadakan parkir konvensional di tepi jalan. Artinya, Pemkab tidak lagi mengejar PAD dari parkir tepi jalan.

“Selama ini kan kami mengejar target dari parkir konvensional senilai Rp 200 juta per tahunnya. Sasarannya, pengendara yang nomor kendaraannya luar daerah. Tapi rencananya parkir konvensional itu akan kami hapus. Karena untuk menghindari adanya oknum yang mengatasnamakan Dishub dalam pemungutan parkir konvensional itu,” ulasnya. (one/mie)

BANGIL, Radar Bromo – DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong agar pemkab menerapkan pakir elektronik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Desakan itu seperti yang diungkapkan Muhammad Zaini, sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menguraikan, pemungutan parkir yang diberlakukan saat ini tidak menguntungkan masyarakat.

Bahkan, kerap terjadi dobel pungutan. Sebab, meski sudah harus membayar parkir berlangganan saat memperpanjang pajak kendaraan, kenyataannya di lapangan, pengendara masih ditarik parkir di tepi-tepi jalan.

Kondisi ini pula yang membuatnya memandang penerapan parkir saat ini rentan terjadinya kebocoran. Dana penarikan parkir di lapangan yang seharusnya masuk PAD, justru berisiko besar mengalir ke kantong-kantong oknum tak bertanggung jawab.

“Kenyataan di lapangan, masih banyak dobel pungutan parkir di tepi jalan. Meski sudah membayar parkir berlangganan sebesar Rp 20 ribu setiap tahunnya. Kami juga memandang, penerapan pemungutan parkir konvensional, rentan terjadinya kebocoran,” beber politisi dari F-PDI Perjuangan tersebut.

Karena itulah, ia memandang kalau Dishub Kabupaten Pasuruan bisa meminimalisasinya. Langkahnya, bisa dengan penerapan e-parkir. Parkir elektronik ini diharapkannya bisa mencegah adanya kebocoran retribusi parkir.

“Kami minta penerapan e-parkir bisa dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Karena, e-parkir ini sudah banyak diterapkan di daerah-daerah lain,” ulasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Saifullah Damanhuri menganggap, pemkab menargetkan PAD dari sektor parkir senilai Rp 9,1 miliar. Hal itu, dinilainya bukanlah sebuah prestasi.

Sebab, perolehan tersebut bisa didapatkan dengan mudah, setelah masyarakat membayar pajak kendaraannya. “Kalau perolehannya dari parkir konvensional itulah yang baru prestasi. Karena Dishub benar-benar bekerja,” bebernya.

Kenyataannya, selama ini pengendara kerap menjadi “korban”. Sebab, selain sudah membayar parkir berlangganan, mereka juga ditarik parkir saat memarkir kendaraannya. “Kami memandang Dishub perlu melakukan kerja sama untuk menerapkan e-parkir,” timpalnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Yusuf Daniyal meminta Dishub untuk mengevaluasi pemungutan parkir. Supaya, tidak ada dobel pemungutan parkir di tepi jalan.

“Bagaimana kalau parkir berlangganan yang dihapus dan hanya menerapkan konvensional? Atau sebaliknya, hasilnya seperti apa? Intinya, jangan sampai ada dobel pemungutan parkir,” urainya.

Kabid Dalops Dishub Kabupaten Pasuruan Khoiron menguraikan, penerapan e-parkir masih perlu untuk diuji coba. Karenanya, penerapan e-parkir tersebut belum bisa dijalankan begitu saja. Butuh kajian pula dalam penerapannya.

Khoiron menambahkan, untuk mencegah ulah oknum, pihak Dishub memang berencana untuk meniadakan parkir konvensional di tepi jalan. Artinya, Pemkab tidak lagi mengejar PAD dari parkir tepi jalan.

“Selama ini kan kami mengejar target dari parkir konvensional senilai Rp 200 juta per tahunnya. Sasarannya, pengendara yang nomor kendaraannya luar daerah. Tapi rencananya parkir konvensional itu akan kami hapus. Karena untuk menghindari adanya oknum yang mengatasnamakan Dishub dalam pemungutan parkir konvensional itu,” ulasnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/