Warga Lurug Balai Desa Beji, Tagih Kompensasi Pengembang Perumahan

BEJI, Radar Bromo – Sejumlah warga Dusun Pilangsari, Desa/ Kecamatan Beji, Rabu (8/1) melurug kantor desa setempat. Mereka mempertanyakan kompensasi atas pemanfaatan jalan dusun oleh pengembang sebuah perumahan.

Pasalnya, sejak proses pembangunan berjalan hingga saat ini janji untuk memberikan kompensasi atas pemanfaatan jalan desa oleh pengembang tak juga dilakukan.

Menurut Singgih, aset dusun berupa jalan di Dusun Pilangsari merupakan jalan utama yang dipakai oleh pihak pengembang. Banyak warga dan anak sekolah yang memanfaatkan jalan setempat. Ia berharap pihak pengembang yakni PT Dewe Residence mencari jalan lain. Mengingat, truk material yang melintas bisa membahayakan anak-anak sekolah. “Banyak truk-truk pengembang yang lewat situ. Kasian anak sekolah. Apa tidak bisa cari jalan lain?” tukasnya.

Sementara itu, Suharto, salah satu warga lain mengungkapkan, seharusnya ada kompensasi yang jelas dari pihak pengembang atas pemanfaatan jalan setempat. Sehingga, keberadaan investor bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya, warga Pilangsari, Desa/Kecamatan Beji.

Ia berharap pemberian kompensasi bisa diberikan pihak pengembang. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan sebelumnya. “Apakah uang Rp 800 juta ataukah lapangan futsal serta tanah kavling untuk madrasah,” sambungnya.

Mediasi yang berlangsung di kantor Desa Beji itu cukup alot. Bahkan, di antara warga ada yang selisih pendapat. Sebagian ada yang berharap adanya kompensasi berupa lapangan futsal. Sebagian lainnya, berupa uang untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam membangun lingkungan Pilangsari.

Selain mempertanyakan kompensasi, dalam pertemuan tersebut, pihak warga juga mempertanyakan legalitas perusahaan. Hal ini seperti yang dipertanyakan Sugianto, karang taruna Desa Beji. Ia menilai, kalau pengembang belum mengantongi izin seperti amdal lalin. “Harusnya izin-izinnya dulu dilengkapi. Baru setelah itu, proses pembangunan berjalan,” tandasnya.

Direktur Utama PT Dewe Residence mengungkapkan, pemberian kompensasi baginya menjadi hal yang tak masalah. Terlebih jika hal itu menjadi kemaslahatan bersama. Seperti misalnya pengadaan ambulans untuk desa.

Hanya saja, tidak bisa hanya sekadar lisan. Harus ada kesepakatan tertulis. “Mengenai lapangan futsal, kami siap. Tapi, menunggu setelah perumahan tersebut ditempati sebanyak 50 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau izin-izin untuk pengembangan perumahan di wilayah setempat sudah dikantongi. Memang ada yang belum, termasuk IMB. Namun, ia menegaskan, kalau sebenarnya kawasan setempat dibelinya dari pengembang sebelumnya.

Pihaknya hanya meneruskan pengembang yang lama. “Ini kan rumah subsidi. Dan sudah ada HGB-nya. Jadi, izin-izin yang diperlukan seperti izin lokasi sudah kami kantongi. Begitupun dengan IMB. Sebenarnya, yang lama sudah ada. Dan karena kami pegang, maka kami perbarui,” terangnya.

Rapat tersebut akhirnya mencapai kesepakatan tertulis, selang lima jam pertemuan digelar. Dalam kesempatan itu, pihak pengembang menyepakati adanya kompensasi. Salah satunya, pembangunan lapangan futsal, setelah 50 persen perumahan kawasan setempat terisi atau sekitar 600 unit. (one/mie)