Polemik KKS BPNT Dipegang Kasun, TKSK Sebut Hanya Dititipkan

BEJI, Radar Bromo – Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Beji akhirnya angkat bicara terkait kisruh pengumpulan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pihak TKSK Beji menegaskan, pengepulan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan.

Hal itu diungkapkan TKSK Beji, Anindra Budana Budi Selasa (7/7). Ia menyampaikan, bukan pengepulan yang dilakukan pihak aparatur desa ataupun kepala dusun terhadap KKS milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Tapi, lebih tepatnya, penitipan kepada pihak kasun,” katanya.

Penitipan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Langkah tersebut ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena ketersediaan e-warung terbatas.

Di Beji, hanya ada lima e-warung. Padahal, ada 12 desa dan 2 kelurahan di kawasan setempat. “Sebenarnya, masyarakat penerima dibebaskan. Tidak ada intimidasi. Mereka yang tidak berkenan untuk dititipkan ke kepala wilayah atau kepala dusun, tidak masalah. Karena sifatnya adalah mempermudah,” bebernya.

Menurut Indra –sapaan akrabnya-, peran TKSK maupun kepala dusun untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan tersebut. Bahkan, jika pun bisa, bantuan material atau sembako diantarkan hingga ke depan pintu rumah penerima.

“Ini malah kami yang dituduh tidak-tidak. Kami benar-benar kecewa. Padahal, niat kami ingin membantu masyarakat untuk memudahkan mereka menerima bantuan itu. Prinsipnya kalau bisa, masyarakat bisa menerima bantuan itu di depan rumahnya dan tidak perlu kemana-mana,” ungkap dia.

Langkah penitipan kartu ke kasun itu, dimaksudkan dalam mencegah pungli ataupun salah sasaran penerima. Karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk menuju e-warung.

Sehingga, mereka tidak lagi harus mengeluarkan ongkos, ibaratnya untuk uang transport ataupun jasa ojek yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

“Dengan peran kasun, paling tidak bisa menjaga kualitas material barang atau sembako. Barang yang jelek, tentunya bisa ditolak tegas oleh kasun. Kami juga menghindari adanya pungutan-pungutan, seperti bahasanya untuk ojek,” sambung dia.

Ia juga menegaskan, peran agen yang berkeliling itu, juga besar. Karena bisa jemput bola ke masyarakat. “Mereka itu resmi. Dan sebenarnya, sesuai permintaan dari pihak KPM,” bebernya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kabar tak sedap muncul dari penyaluran program BPNT di wilayah Kecamatan Beji. Pasalnya, KKS yang seharusnya dipegang oleh masing-masing KPM, ternyata “dikepul” oleh pihak aparatur masing-masing desa.

Dampaknya, KPM yang memperoleh kartu berupa ATM berisi Rp 200 ribu per bulan itu, tak bisa leluasa untuk menggunakannya. Mereka harus mengambilnya terlebih dahulu kepada aparatur desa ataupun kasun masing-masing desa.

Hal ini sempat menjadi pergunjingan. Karena ditengarai ada upaya memainkan harga. Meski akhirnya, hal itu ditepis karena diklaim, sebenarnya untuk memudahkan masyarakat. (one/mie)