alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Warga Kedungringin Desak Dewan Buat Pansus Limbah Sungai Wrati

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo– Pencemaran limbah Sungai Wrati yang masih berlangsung, membuat warga Kedungringin, Kecamatan Beji dan warga DAS Wrati, menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka minta ketegasan legislatif dalam menyikapi persoalan limbah perusahaan tersebut.

Bahkan, bila diperlukan, dewan perlu membentuk pansus dalam menyikapi persoalan pencemaran sungai oleh limbah perusahaan tersebut. Aksi unjuk rasa itu berlangsung Rabu (7/4). Sejumlah warga Kedungringin, Kecamatan Beji dan warga DAS Wrati, berunjukrasa di depan kantor dewan, sembari membentangkan poster-poster kecaman.

Mereka kesal dengan keberadaan pipanisasi limbah perusahaan yang dialirkan ke Sungai Selorawan. Akhirnya, limbah cair tersebut, mengalir ke DAS Wrati yang memicu banyak persoalan lingkungan.

“Sumur kami tercemar. Kami harus beli air, untuk bisa minum,” kata Henry Sulfianto, koordinator aksi saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin.

Menurut Henry, pemasangan jaringan pipa untuk limbah lima perusahaan di wilayah Wonokoyo, Kecamatan Beji, benar-benar membuat warga Kedungringin dan sekitarnya, sengsara. Mereka harus mencium aroma busuk dari limbah cair yang dikeluarkan perusahaan.

“Kami menolak pipanisasi limbah ke Sungai Selorawan. Karena belum ada sosialisasi kepada warga. Rekomendasi teknis dari BBWS Brantas, juga belum ada,” imbuhnya.

Ia memandang, perusahaan harusnya memperhatikan IPAL. IPAL perusahaan di wilayah Wonokoyo itu, harus diperbaiki. Supaya, tidak lagi dibuang ke sungai dan memicu pencemaran.

“Kalaupun dibuat jaringan pipa, harus sampai ke persimpangan Sungai Wrati dengan Kedunglarangan. Supaya, pembuangannya bisa langsung ke laut,” desaknya.

Untuk itulah, pihaknya berharap agar dewan bersikap. Bahkan, bila diperlukan, harus ada pansus. Karena, selama ini, pembuangan limbah tersebut, terkesan ada pembiaran.

“Kami juga minta Pemkab dan kepolisian menutup sementara pipanisasi ke selorawan. Sampai pembangunan hingga ke persimpanan sungai kedunglarangan dilakukan,” tandasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Elyas memandang, jika memang ada pelanggaran lingkungan, seharusnya DLH Kabupaten Pasuruan berani bersikap. Penutupan limbah harus dilakukan. Bahkan bila diperlukan, penghentian operasional perusahaan bisa diterapkan.

Hal ini seperti yang dialaminya di luar pulau. Usahanya ditutup oleh pihak DLH lantaran persoalan limbah. “Saya punya usaha rumput laut di luar pulau. Karena ada pencemaran, DLH menutup usaha saya. Seharusnya, di sini juga berani melakukannya,” ujarnya.

Politisi dari F-Gerindra ini memandang, pansus memang perlu dibentuk. Bahkan, pihaknya pun siap, jika dilibatkan dalam pansus persoalan limbah itu. “Kami mendukung pembentukan pansus. Kalau perlu, saya masuk pansus,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Damanhuri menegaskan, hearing tersebut belum menghasilkan keputusan dan rekomendasi. Pihaknya masih akan menggelar rapat lanjutan. Rencananya, beberapa pihak terkait akan diundang.

“Kami akan undang pihak-pihak terkait. Termasuk perwakilan perusahaan, untuk menggelar hearing dalam waktu dekat ini,” sampainya.

Pihaknya pun sepakat, seandainya pansus dibuat. “Kami sepakat kalau pansus pencemaran lingkungan hidup dibuat. Tapi, kami masih menunggu pertemuan lanjutan. Kami juga meminta, agar persoalan ini, bisa diarahkan ke pidana. Biar ada efek jera terhadap perusahaan yang membandel,” paparnya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengungkapkan, pada intinya pembuangan limbah ke sungai, boleh dilakukan. Selama, limbah tersebut, sesuai dengan baku mutu yang ada. “Tapi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang dimaksud, kami akan cek lagi,” terangnya.

Ia menegaskan, akan mengintruksikan dinas terkait, untuk melakukan langkah-langkah. Hal ini ditujukan, untuk menyikapi keluhan masyarakat. (one/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo– Pencemaran limbah Sungai Wrati yang masih berlangsung, membuat warga Kedungringin, Kecamatan Beji dan warga DAS Wrati, menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka minta ketegasan legislatif dalam menyikapi persoalan limbah perusahaan tersebut.

Bahkan, bila diperlukan, dewan perlu membentuk pansus dalam menyikapi persoalan pencemaran sungai oleh limbah perusahaan tersebut. Aksi unjuk rasa itu berlangsung Rabu (7/4). Sejumlah warga Kedungringin, Kecamatan Beji dan warga DAS Wrati, berunjukrasa di depan kantor dewan, sembari membentangkan poster-poster kecaman.

Mereka kesal dengan keberadaan pipanisasi limbah perusahaan yang dialirkan ke Sungai Selorawan. Akhirnya, limbah cair tersebut, mengalir ke DAS Wrati yang memicu banyak persoalan lingkungan.

Mobile_AP_Half Page

“Sumur kami tercemar. Kami harus beli air, untuk bisa minum,” kata Henry Sulfianto, koordinator aksi saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin.

Menurut Henry, pemasangan jaringan pipa untuk limbah lima perusahaan di wilayah Wonokoyo, Kecamatan Beji, benar-benar membuat warga Kedungringin dan sekitarnya, sengsara. Mereka harus mencium aroma busuk dari limbah cair yang dikeluarkan perusahaan.

“Kami menolak pipanisasi limbah ke Sungai Selorawan. Karena belum ada sosialisasi kepada warga. Rekomendasi teknis dari BBWS Brantas, juga belum ada,” imbuhnya.

Ia memandang, perusahaan harusnya memperhatikan IPAL. IPAL perusahaan di wilayah Wonokoyo itu, harus diperbaiki. Supaya, tidak lagi dibuang ke sungai dan memicu pencemaran.

“Kalaupun dibuat jaringan pipa, harus sampai ke persimpangan Sungai Wrati dengan Kedunglarangan. Supaya, pembuangannya bisa langsung ke laut,” desaknya.

Untuk itulah, pihaknya berharap agar dewan bersikap. Bahkan, bila diperlukan, harus ada pansus. Karena, selama ini, pembuangan limbah tersebut, terkesan ada pembiaran.

“Kami juga minta Pemkab dan kepolisian menutup sementara pipanisasi ke selorawan. Sampai pembangunan hingga ke persimpanan sungai kedunglarangan dilakukan,” tandasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Elyas memandang, jika memang ada pelanggaran lingkungan, seharusnya DLH Kabupaten Pasuruan berani bersikap. Penutupan limbah harus dilakukan. Bahkan bila diperlukan, penghentian operasional perusahaan bisa diterapkan.

Hal ini seperti yang dialaminya di luar pulau. Usahanya ditutup oleh pihak DLH lantaran persoalan limbah. “Saya punya usaha rumput laut di luar pulau. Karena ada pencemaran, DLH menutup usaha saya. Seharusnya, di sini juga berani melakukannya,” ujarnya.

Politisi dari F-Gerindra ini memandang, pansus memang perlu dibentuk. Bahkan, pihaknya pun siap, jika dilibatkan dalam pansus persoalan limbah itu. “Kami mendukung pembentukan pansus. Kalau perlu, saya masuk pansus,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Damanhuri menegaskan, hearing tersebut belum menghasilkan keputusan dan rekomendasi. Pihaknya masih akan menggelar rapat lanjutan. Rencananya, beberapa pihak terkait akan diundang.

“Kami akan undang pihak-pihak terkait. Termasuk perwakilan perusahaan, untuk menggelar hearing dalam waktu dekat ini,” sampainya.

Pihaknya pun sepakat, seandainya pansus dibuat. “Kami sepakat kalau pansus pencemaran lingkungan hidup dibuat. Tapi, kami masih menunggu pertemuan lanjutan. Kami juga meminta, agar persoalan ini, bisa diarahkan ke pidana. Biar ada efek jera terhadap perusahaan yang membandel,” paparnya.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengungkapkan, pada intinya pembuangan limbah ke sungai, boleh dilakukan. Selama, limbah tersebut, sesuai dengan baku mutu yang ada. “Tapi, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang dimaksud, kami akan cek lagi,” terangnya.

Ia menegaskan, akan mengintruksikan dinas terkait, untuk melakukan langkah-langkah. Hal ini ditujukan, untuk menyikapi keluhan masyarakat. (one/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2