alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Investor Bisa Makin Mudah, Perda Persetujuan Bangunan Gedung Sudah Disahkan

BANGIL, Radar Bromo – Lama dibahas, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), akhirnya disahkan menjadi Perda. Pengesahan PBG itupun dinilai menjadi angin segar bagi investor. Sebab investor bisa segera menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan.

Sebelum adanya peraturan ini, banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk membangun gedung. Menyusul belum adanya perda yang berkaitan dengan PBG tersebut. Dampaknya, banyak pengajuan Perda PBG yang macet. Lantaran belum bisa keluar izin pendirian gedungnya, lantaran masih menunggu perda.

“Perda ini kan pengganti dari IMB. Karena perubahan regulasi dari pusat, akhirnya banyak pelaku usaha yang tersendat untuk mendirikan bangunan,” ungkap Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Dengan keberadaan Perda tersebut, diharapkan bisa memberikan kemudahan. Sehingga, bisa menarik banyak investor berdatangan ke Kabupaten Pasuruan untuk menanamkan sahamnya.

“Sebenarnya, bukan hanya di Kabupaten Pasuruan. Banyak daerah lain yang bernasib serupa. Pengusaha yang ada, terganjal aturan untuk memiliki izin dalam pendirian bangunan,” bebernya.

Menurut Dion-sapaannya, Perda PBG disahkan Sabtu (5/4). Pengesahan itu dilakukan setelah awal Januari lalu mulai dibahas. Sebenarnya, bukan hanya PBG. Tapi ada dua perda lain yang ikut disahkan.

Ada Raperda lain yakni tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan, serta Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

BANGIL, Radar Bromo – Lama dibahas, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), akhirnya disahkan menjadi Perda. Pengesahan PBG itupun dinilai menjadi angin segar bagi investor. Sebab investor bisa segera menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan.

Sebelum adanya peraturan ini, banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk membangun gedung. Menyusul belum adanya perda yang berkaitan dengan PBG tersebut. Dampaknya, banyak pengajuan Perda PBG yang macet. Lantaran belum bisa keluar izin pendirian gedungnya, lantaran masih menunggu perda.

“Perda ini kan pengganti dari IMB. Karena perubahan regulasi dari pusat, akhirnya banyak pelaku usaha yang tersendat untuk mendirikan bangunan,” ungkap Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan.

Dengan keberadaan Perda tersebut, diharapkan bisa memberikan kemudahan. Sehingga, bisa menarik banyak investor berdatangan ke Kabupaten Pasuruan untuk menanamkan sahamnya.

“Sebenarnya, bukan hanya di Kabupaten Pasuruan. Banyak daerah lain yang bernasib serupa. Pengusaha yang ada, terganjal aturan untuk memiliki izin dalam pendirian bangunan,” bebernya.

Menurut Dion-sapaannya, Perda PBG disahkan Sabtu (5/4). Pengesahan itu dilakukan setelah awal Januari lalu mulai dibahas. Sebenarnya, bukan hanya PBG. Tapi ada dua perda lain yang ikut disahkan.

Ada Raperda lain yakni tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan, serta Raperda tentang Pengarusutamaan Gender.

MOST READ

BERITA TERBARU

/