alexametrics
24.1 C
Probolinggo
Tuesday, 28 June 2022

Pengerukan Kali Mati Belum Dimulai, Penyebabnya Ini

BANGIL, Radar BromoPengerukan Kali Mati atau Bangil Tax belum berjalan. Seharusnya, proyek penanganan banjir di wilayah Kecamatan Beji dan Bangil, itu dimulai tahun ini. Namun, sebagian warga masih menolaknya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib menjelaskan, normalisasi Kali Mati itu sejatinya bisa dimulai pada 2021 ini. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi sungai tersebut sebagai saluran pembuang. Tapi, upaya tersebut belum bisa dijalankan. Masih ada sebagian warga yang tidak sepakat.

”Upaya sosialisasi masih dilakukan agar ada titik temu tentang rencana tersebut,” bebernya.

Menurut rencana, normalisasi Kali Mati diproyeksikan berlangsung hingga 2023. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk mengeruk sungai sepanjang 12 kilometer.

Jalur sungai melewati tujuh desa di wilayah Kecamatan Gempol, Beji, dan Bangil. Di wilayah Bangil, ada Kelurahan Kalianyar dan Desa Tambakan. Di Gempol, ada Desa Gempol dan Desa Legok. Sedangkan di Kecamatan Beji, ada Desa Cangkringmalang, Desa Kedungboto, serta Desa Kedungringin. Semuanya dilalui Kali Mati.

Anggaran pengerukan Kali Mati itu bersumber dari APBN. Pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Alokasi tersebut belum meliputi kebutuhan untuk merelokasi warga. Sebab, ada lebih dari 1.200 KK yang terdampak. Selain itu, ada fasilitas publik, seperti sekolah.

Untuk biaya relokasi saja, lanjut Misbah, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 250 miliar. Dana tersebut belum disediakan oleh pemerintah pusat. Kondisi itu yang menjadi kendala. Pengerukan Kali Mati belum bisa berjalan.

”Seharusnya memang tahun ini dimulai. Tapi, belum bisa dilakukan karena masih ada masalah sosial di lapangan,” ujarnya. (one/far)

BANGIL, Radar BromoPengerukan Kali Mati atau Bangil Tax belum berjalan. Seharusnya, proyek penanganan banjir di wilayah Kecamatan Beji dan Bangil, itu dimulai tahun ini. Namun, sebagian warga masih menolaknya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib menjelaskan, normalisasi Kali Mati itu sejatinya bisa dimulai pada 2021 ini. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi sungai tersebut sebagai saluran pembuang. Tapi, upaya tersebut belum bisa dijalankan. Masih ada sebagian warga yang tidak sepakat.

”Upaya sosialisasi masih dilakukan agar ada titik temu tentang rencana tersebut,” bebernya.

Menurut rencana, normalisasi Kali Mati diproyeksikan berlangsung hingga 2023. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar. Anggaran tersebut disiapkan untuk mengeruk sungai sepanjang 12 kilometer.

Jalur sungai melewati tujuh desa di wilayah Kecamatan Gempol, Beji, dan Bangil. Di wilayah Bangil, ada Kelurahan Kalianyar dan Desa Tambakan. Di Gempol, ada Desa Gempol dan Desa Legok. Sedangkan di Kecamatan Beji, ada Desa Cangkringmalang, Desa Kedungboto, serta Desa Kedungringin. Semuanya dilalui Kali Mati.

Anggaran pengerukan Kali Mati itu bersumber dari APBN. Pelaksanaannya dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Alokasi tersebut belum meliputi kebutuhan untuk merelokasi warga. Sebab, ada lebih dari 1.200 KK yang terdampak. Selain itu, ada fasilitas publik, seperti sekolah.

Untuk biaya relokasi saja, lanjut Misbah, setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 250 miliar. Dana tersebut belum disediakan oleh pemerintah pusat. Kondisi itu yang menjadi kendala. Pengerukan Kali Mati belum bisa berjalan.

”Seharusnya memang tahun ini dimulai. Tapi, belum bisa dilakukan karena masih ada masalah sosial di lapangan,” ujarnya. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/