alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Perda Desa Disahkan, Tak Ganggu Tahapan Pilkades

BANGIL, Radar Bromo – Sempat menjadi polemik, Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa akhirnya disahkan. Namun, Perda Perubahan tentang Desa tersebut dipastikan tak akan mengganggu jalannya pilkades serentak yang telah dijadwalkan.

Sebab, pengesahan perda itu tidak disertai dengan pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa. “Kami hanya menambah dan membenahi beberapa klausal. Tidak ada pencabutan perda yang sudah ada. Jadi, tahapan pilkades bisa dilanjutkan,” kata Kasiman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Raperda perubahan tentang pemerintah desa itu disahkan kemarin (5/7). Pengesahannya diikuti dengan pengesahan beberapa raperda lain. Seperti raperda inovasi daerah, raperda tentang desa wisata, raperda untuk disabilitas, hingga perancangan perubahan peraturan pembentukan daerah.

Kasiman mengungkapkan, perda perubahan itu hanya menambahi dan memperbaiki klausal sebelumnya. Ada beberapa poin penting salah satunya berkaitan dengan syarat pencalonan.

Desa yang hanya memiliki bakal calon kades 2 orang sampai 5 orang, tidak perlu menjalankan tes akademis. Selama persyaratan administrasi terpenuhi. Seperti tidak melanggar hukum, tidak sedang dicabut haknya, dan beberapa syarat lainnya. Meski begitu, bakal calon tersebut harus mengikuti tes baca tulis serta membaca kita suci.

“Jadi, tes akademis hanya diberlakukan untuk desa yang jumlah bakal calonnya enam ke atas. Sementara yang dua sampai lima orang tidak diperlukan. Tapi, mereka juga harus tes baca tulis serta tes membaca kitab suci,” bebernya.

Poin penting lainnya, lulusan ponpes yang setara SMP bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tanpa harus mendapatkan legalisasi dari Kemenag. Cukup mendapatkan legalisasi tersebut dari lembaga pendidikan yang ada.

“Kalau sebelumnya kan harus mendapatkan legalisasi Kemenag. Tapi dengan perda perubahan ini, cukup mendapatkan legalisasi dari lembaga sudah bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa,” urainya.

Ia meyakinkan, perda perubahan tersebut tidak menggugurkan perda yang sudah ada. Karena, perubahan yang dilakukan tidak sampai 50 persen. Sehingga, tidak disertai dengan pencabutan perda yang sudah ada.

“Kami harapkan perda perubahan ini bisa segera diterapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya mengungkapkan, perda perubahan tentang desa itu tidak bisa langsung diterapkan. Karena, masih membutuhkan permintaan registrasi dan penomoran dari provinsi. Apalagi, juga membutuhkan Perbup untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

“Pilkades kan sudah running. Sementara, perda ini kan dimintakan nomornya ke provinsi dulu. Dan juga, butuh Perbup untuk mengatur teknisnya. Jadi, belum bisa diterapkan. Tapi teknisnya bisa ke Pak Nurul selaku Kadis DPMD,” jelasnya.

Hanya saja, belum ada konfirmasi dari Nurul Huda, kepala DPMD Kabupaten Pasuruan. Saat dihubungi melalui WA dan sambungan selulernya, yang bersangkutan tak menjawab. (one/hn)

BANGIL, Radar Bromo – Sempat menjadi polemik, Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa akhirnya disahkan. Namun, Perda Perubahan tentang Desa tersebut dipastikan tak akan mengganggu jalannya pilkades serentak yang telah dijadwalkan.

Sebab, pengesahan perda itu tidak disertai dengan pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa. “Kami hanya menambah dan membenahi beberapa klausal. Tidak ada pencabutan perda yang sudah ada. Jadi, tahapan pilkades bisa dilanjutkan,” kata Kasiman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Raperda perubahan tentang pemerintah desa itu disahkan kemarin (5/7). Pengesahannya diikuti dengan pengesahan beberapa raperda lain. Seperti raperda inovasi daerah, raperda tentang desa wisata, raperda untuk disabilitas, hingga perancangan perubahan peraturan pembentukan daerah.

Kasiman mengungkapkan, perda perubahan itu hanya menambahi dan memperbaiki klausal sebelumnya. Ada beberapa poin penting salah satunya berkaitan dengan syarat pencalonan.

Desa yang hanya memiliki bakal calon kades 2 orang sampai 5 orang, tidak perlu menjalankan tes akademis. Selama persyaratan administrasi terpenuhi. Seperti tidak melanggar hukum, tidak sedang dicabut haknya, dan beberapa syarat lainnya. Meski begitu, bakal calon tersebut harus mengikuti tes baca tulis serta membaca kita suci.

“Jadi, tes akademis hanya diberlakukan untuk desa yang jumlah bakal calonnya enam ke atas. Sementara yang dua sampai lima orang tidak diperlukan. Tapi, mereka juga harus tes baca tulis serta tes membaca kitab suci,” bebernya.

Poin penting lainnya, lulusan ponpes yang setara SMP bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tanpa harus mendapatkan legalisasi dari Kemenag. Cukup mendapatkan legalisasi tersebut dari lembaga pendidikan yang ada.

“Kalau sebelumnya kan harus mendapatkan legalisasi Kemenag. Tapi dengan perda perubahan ini, cukup mendapatkan legalisasi dari lembaga sudah bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa,” urainya.

Ia meyakinkan, perda perubahan tersebut tidak menggugurkan perda yang sudah ada. Karena, perubahan yang dilakukan tidak sampai 50 persen. Sehingga, tidak disertai dengan pencabutan perda yang sudah ada.

“Kami harapkan perda perubahan ini bisa segera diterapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya mengungkapkan, perda perubahan tentang desa itu tidak bisa langsung diterapkan. Karena, masih membutuhkan permintaan registrasi dan penomoran dari provinsi. Apalagi, juga membutuhkan Perbup untuk mengatur teknis pelaksanaannya.

“Pilkades kan sudah running. Sementara, perda ini kan dimintakan nomornya ke provinsi dulu. Dan juga, butuh Perbup untuk mengatur teknisnya. Jadi, belum bisa diterapkan. Tapi teknisnya bisa ke Pak Nurul selaku Kadis DPMD,” jelasnya.

Hanya saja, belum ada konfirmasi dari Nurul Huda, kepala DPMD Kabupaten Pasuruan. Saat dihubungi melalui WA dan sambungan selulernya, yang bersangkutan tak menjawab. (one/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/