Desak Pengurangan Rehab Madrasah di Kab Pasuruan Disosialisasikan

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pengeprasan anggaran rehab lembaga madrasah di Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian DPRD setempat. Sebab, pengeprasan itu berisiko memicu gejolak di masyarakat.

Karena itulah, dewan meminta agar sosialisasi dilakukan. Supaya, tidak memicu kecurigaan dimasyarakat.

Hal itu seperti yang diungkapkan Fauzi, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menilai, pemotongan dana rehab madrasah, tentunya akan membuat lembaga penerima kesulitan untuk menjalankan program. Karena anggaran yang semula akan didapatkan lebih besar, malah berkurang.

“Sehingga, mereka juga harus menyesuaikan anggaran yang ada. Misalnya, semula ingin mengecat keseluruhan gedung, kini hanya sebagian,” tambahnya.

Pengurangan inipun bisa memicu anggapan miring. Bukan tidak mungkin, anggapan pemotongan itu dilakukan oknum, muncul. Sehingga, bisa membuat gejolak di masyarakat.

Hal itu, perlu dihindari. Karenanya, sosialisasi perlu dilakukan. Sehingga, semuanya bisa di-klirkan. “Kami minta dinas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon penerima,” ulasnya.

Seperti yang diketahui, dampak refocusing anggaran, alokasi dana untuk rehab madrasah dipangkas. Semula, dialokasikan Rp 21 miliar untuk sekitar 600 lembaga, baik Madin, TPQ, RA, MI hingga MTs. Dengan dana itu, satu lembaga bisa mendapatkan dana antara Rp 40 juta hingga Rp 100 juta.

Namun, hal itu berubah karena refocusing. Mengingat dana keseluruhan dipangkas hingga Rp 10,5 miliar. Sehingga, setiap lembaga hanya bisa mendapatkan dana Rp 20 juta hingga dibawah Rp 100 juta. Hal inilah yang dianggap dewan perlu disosialisasikan.

Kepala Bidang Pergurag Dispendik Kabupaten Pasuruan, M. Yusuf mengungkapkan, sosialisasi memang akan dilakukan. Namun, tidak dalam waktu dekat. Karena sekarang masih masa pandemi. “Kami akan sosialisasikan, mungkin saat pencairan dilangsungkan,” jelasnya. (one/mie)