alexametrics
27 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

Potensi Pengembangan Properti Kab Pasuruan Besar, RTRW Proses Revisi

BANGIL, Radar Bromo – Perkembangan bisnis properti membutuhkan penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Perubahan regulasi diperlukan untuk mendukung geliat kawasan perumahan. Perlu cepat.

Real Estate Indonesia (REI) menilai Kabupaten Pasuruan berpotensi luar biasa dalam pengembangan properti. Wakil Ketua DPP REI Danny Wahid menilai Pasuruan sangat dekat dengan Surabaya dan Malang.

Infrastruktur jalan tol semakin menopang potensi tersebut. Ada pintu tol Gempol, Sidowayah (Bangil), PIER (Rembang), Pandaan, Purwodadi, dan Grati. Belum lagi kawasan industri yang telah berkembang pesat. Banyak perusahaan yang berdiri dan berproduksi di sini.

”Potensi Kabupaten Pasuruan sangat besar, terutama sektor properti. Banyak faktor penunjang itu semua,” tandasnya.

Sebenarnya, lanjut Danny, banyak investor yang datang untuk berinvestasi. Mereka ingin menanamkan modalnya. Namun, banyak pula yang kecele. Mengapa? Sebab, lahan yang dianggap cocok untuk pengembangan usaha ternyata masih berstatus lahan hijau.

”Akhirnya mereka menunda investasi. Atau malah batal,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Danny, Pemkab Pasuruan bisa lebih sigap merespons perkembangan dan memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Misalnya, melakukan percepatan perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). RTRW perlu segera menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan dibangunnya titik-titik akses tol, kondisi wilayah tentu harus berbeda. Kawasan sekitar tentu bisa disesuaikan. ”Tapi, rata-rata masih hijau. Sehingga, sulit untuk dikembangkan menjadi sektor properti,” tuturnya.

Memang, tambah David, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah penyangga pangan di wilayah Jawa Timur. Karena itu, memang tidak semua lahan hijau harus diubah menjadi lahan untuk perumahan. Cukup penyesuaian-penyesuaian. Kalau ingin menarik investor, RTRW harus klir dulu. ”Supaya investor yakin investasi mereka aman,” tegas David.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan Ikhwan menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan memang tengah direvisi. Sekarang revisinya diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

”Kami memang sedang dalam proses merevisi Perda RTRW tersebut,” bebernya.

Menurut Ikhwan, memang tidak mudah mengubah RTRW. Harus sesuai dengan wilayah Jatim. Kemudian mendapat rekomendasi pemprov dan diteruskan ke pemerintah pusat. Di pusat akan dibahas lintas sektor kementerian. Setelah mendapat persetujuan, baru revisi diserahkan kembali ke Pemkab Pasuruan. Bupati lalu melakukan pemaparan.

Jadi, lanjut dia, proses revisi RTRW memang butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini. ”Kami sudah mengajukan perubahan sejak 2019 lalu. Sekarang masih proses,” tandas Ikhwan. (one/far)

BANGIL, Radar Bromo – Perkembangan bisnis properti membutuhkan penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Perubahan regulasi diperlukan untuk mendukung geliat kawasan perumahan. Perlu cepat.

Real Estate Indonesia (REI) menilai Kabupaten Pasuruan berpotensi luar biasa dalam pengembangan properti. Wakil Ketua DPP REI Danny Wahid menilai Pasuruan sangat dekat dengan Surabaya dan Malang.

Infrastruktur jalan tol semakin menopang potensi tersebut. Ada pintu tol Gempol, Sidowayah (Bangil), PIER (Rembang), Pandaan, Purwodadi, dan Grati. Belum lagi kawasan industri yang telah berkembang pesat. Banyak perusahaan yang berdiri dan berproduksi di sini.

”Potensi Kabupaten Pasuruan sangat besar, terutama sektor properti. Banyak faktor penunjang itu semua,” tandasnya.

Sebenarnya, lanjut Danny, banyak investor yang datang untuk berinvestasi. Mereka ingin menanamkan modalnya. Namun, banyak pula yang kecele. Mengapa? Sebab, lahan yang dianggap cocok untuk pengembangan usaha ternyata masih berstatus lahan hijau.

”Akhirnya mereka menunda investasi. Atau malah batal,” ungkapnya.

Seharusnya, lanjut Danny, Pemkab Pasuruan bisa lebih sigap merespons perkembangan dan memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Misalnya, melakukan percepatan perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). RTRW perlu segera menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dengan dibangunnya titik-titik akses tol, kondisi wilayah tentu harus berbeda. Kawasan sekitar tentu bisa disesuaikan. ”Tapi, rata-rata masih hijau. Sehingga, sulit untuk dikembangkan menjadi sektor properti,” tuturnya.

Memang, tambah David, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah penyangga pangan di wilayah Jawa Timur. Karena itu, memang tidak semua lahan hijau harus diubah menjadi lahan untuk perumahan. Cukup penyesuaian-penyesuaian. Kalau ingin menarik investor, RTRW harus klir dulu. ”Supaya investor yakin investasi mereka aman,” tegas David.

Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan Ikhwan menjelaskan, Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan memang tengah direvisi. Sekarang revisinya diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

”Kami memang sedang dalam proses merevisi Perda RTRW tersebut,” bebernya.

Menurut Ikhwan, memang tidak mudah mengubah RTRW. Harus sesuai dengan wilayah Jatim. Kemudian mendapat rekomendasi pemprov dan diteruskan ke pemerintah pusat. Di pusat akan dibahas lintas sektor kementerian. Setelah mendapat persetujuan, baru revisi diserahkan kembali ke Pemkab Pasuruan. Bupati lalu melakukan pemaparan.

Jadi, lanjut dia, proses revisi RTRW memang butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 ini. ”Kami sudah mengajukan perubahan sejak 2019 lalu. Sekarang masih proses,” tandas Ikhwan. (one/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/