alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

DAU Kab Pasuruan Dipotong, Refocusing Pertama Capai Rp 87 Miliar

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pembangunan dan program kegiatan yang disiapkan Pemkab Pasuruan tahun 2021, diproyeksikan tak akan bisa maksimal. Sebab, pemerintah pusat kembali mewajibkan refocusing anggaran bagi setiap daerah.

Refocusing itu diatur melalui Surat Edaran Kemenkeu Nomor 2/2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/2021 tentang Pengurangan DAU. Melalui dua kebijakan itu, besarnya refocusing mencapai 11 persen dari DAU.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, besarnya anggaran yang terimbas refocusing di Kabupaten Pasuruan tidaklah sedikit. Total mencapai kisaran Rp 87 miliar untuk refocusing tahap pertama.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya menguraikan, kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat itu tengah dalam pembahasan dengan legislatif. Dalam rapat yang dilakukan Kamis (4/3) petang, ditemukan besaran anggarannya mencapai kisaran Rp 87 miliar.

“Jumlah tersebut berdasarkan pengurangan dari DAU sebesar 11 persen. Di Kabupaten Pasuruan besarnya DAU mencapai Rp 1,113 triliun,” sampainya.

Kebijakan refocusing sendiri, menurut Anang, tak lain untuk penyediaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Pemerintah pusat menginstruksikan daerah untuk memberikan prioritas dalam penanganan Covid-19.

Seperti anggaran untuk mereka yang harus menjalani isolasi di rumah isolasi daerah. Termasuk honor nakes dan kegiatan atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19.

“Ada kebutuhan anggaran yang harus disiapkan untuk penanganan Covid-19,” urainya.

Sekda melanjutkan, kebijakan refocusing tersebut sudah harus dilaporkan ke pusat melalui provinsi sebelum 15 Maret 2021. Hal ini yang membuatnya harus bergerak cepat untuk bisa segera menyelesaikan laporan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menjelaskan, refocusing ini diatur dalam Surat Edaran Kemenkeu Nomor 2/2021 yang berkaitan dengan penanganan vaksinasi dan Covid-19. Pemerintah pusat menginstruksikan adanya pemotongan DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19.

Tak lama berselang, muncul kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/2021 tentang Pengurangan DAU. Isinya, pemerintah memangkas anggaran DAU untuk penanganan Covid-19 sebesar 3 persen.

“Dengan kebijakan tambahan inilah, total DAU yang harus di-refocusing menjadi 11 persen. Nah, setelah dihitung ketemulah angka Rp 87 miliar,” bebernya.

Kebijakan tersebut, tentunya berdampak terhadap rencana kegiatan dan pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerah. Karena anggaran yang semula disiapkan utuh harus dikurangi.

“Kami belum tahu seperti apa. Yang jelas nantinya masih akan dibahas di tingkat komisi dengan mitra,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi menambahkan, kebijakan tersebut diberlakukan seiring dengan kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 yang masih tinggi. Sementara, anggaran BTT tersedot untuk penanganan bencana alam.

“Penanganan Covid-19 membutuhkan anggaran. Baik untuk membiayai masyarakat yang harus menjalani isolasi di rumah isolasi daerah, membayar honor nakes, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan BTT daerah kan tersedot untuk penanganan bencana alam,” sambung dia. (one/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Rencana pembangunan dan program kegiatan yang disiapkan Pemkab Pasuruan tahun 2021, diproyeksikan tak akan bisa maksimal. Sebab, pemerintah pusat kembali mewajibkan refocusing anggaran bagi setiap daerah.

Refocusing itu diatur melalui Surat Edaran Kemenkeu Nomor 2/2021 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/2021 tentang Pengurangan DAU. Melalui dua kebijakan itu, besarnya refocusing mencapai 11 persen dari DAU.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, besarnya anggaran yang terimbas refocusing di Kabupaten Pasuruan tidaklah sedikit. Total mencapai kisaran Rp 87 miliar untuk refocusing tahap pertama.

Mobile_AP_Half Page

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya menguraikan, kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat itu tengah dalam pembahasan dengan legislatif. Dalam rapat yang dilakukan Kamis (4/3) petang, ditemukan besaran anggarannya mencapai kisaran Rp 87 miliar.

“Jumlah tersebut berdasarkan pengurangan dari DAU sebesar 11 persen. Di Kabupaten Pasuruan besarnya DAU mencapai Rp 1,113 triliun,” sampainya.

Kebijakan refocusing sendiri, menurut Anang, tak lain untuk penyediaan anggaran dalam penanganan Covid-19. Pemerintah pusat menginstruksikan daerah untuk memberikan prioritas dalam penanganan Covid-19.

Seperti anggaran untuk mereka yang harus menjalani isolasi di rumah isolasi daerah. Termasuk honor nakes dan kegiatan atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19.

“Ada kebutuhan anggaran yang harus disiapkan untuk penanganan Covid-19,” urainya.

Sekda melanjutkan, kebijakan refocusing tersebut sudah harus dilaporkan ke pusat melalui provinsi sebelum 15 Maret 2021. Hal ini yang membuatnya harus bergerak cepat untuk bisa segera menyelesaikan laporan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menjelaskan, refocusing ini diatur dalam Surat Edaran Kemenkeu Nomor 2/2021 yang berkaitan dengan penanganan vaksinasi dan Covid-19. Pemerintah pusat menginstruksikan adanya pemotongan DAU sebesar 8 persen untuk penanganan Covid-19.

Tak lama berselang, muncul kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/2021 tentang Pengurangan DAU. Isinya, pemerintah memangkas anggaran DAU untuk penanganan Covid-19 sebesar 3 persen.

“Dengan kebijakan tambahan inilah, total DAU yang harus di-refocusing menjadi 11 persen. Nah, setelah dihitung ketemulah angka Rp 87 miliar,” bebernya.

Kebijakan tersebut, tentunya berdampak terhadap rencana kegiatan dan pembangunan yang diprogramkan pemerintah daerah. Karena anggaran yang semula disiapkan utuh harus dikurangi.

“Kami belum tahu seperti apa. Yang jelas nantinya masih akan dibahas di tingkat komisi dengan mitra,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi menambahkan, kebijakan tersebut diberlakukan seiring dengan kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 yang masih tinggi. Sementara, anggaran BTT tersedot untuk penanganan bencana alam.

“Penanganan Covid-19 membutuhkan anggaran. Baik untuk membiayai masyarakat yang harus menjalani isolasi di rumah isolasi daerah, membayar honor nakes, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan BTT daerah kan tersedot untuk penanganan bencana alam,” sambung dia. (one/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2