Radar Bromo

Terdampak Pandemi, Pendapatan-Belanja di Kab Pasuruan Anjlok

BANGIL, Radar Bromo–Pandemi Covid-19 juga berdampak besar terhadap kekuatan anggaran daerah. Betapa tidak, imbas pandemi korona, APBD Perubahan 2020 terancam mengalami penyusutan.

Sebelumnya, anggaran belanja daerah 2020 mencapai Rp 3,8 triliun. Sementara untuk anggaran pendapatan, diproyeksikan bisa menembus hingga Rp 3,6 triliun. Kenyataannya, perkiraan pendapatan daerah pada P-APBD 2020 hanya Rp 3,1 triliun. Sedangkan untuk belanja, hanya Rp 3,4 triliun.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Ia menguraikan, kekuatan anggaran daerah berdasarkan draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2020 terancam menyusut. Penyusutan itu tak lepas dari menurunnya pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber.

Bukan hanya dari PAD, tetapi juga dari pendapatan lainnya. Seperti pemotongan bagi hasil dari provinsi yang juga mengalami penyusutan. “Banyak pendapatan daerah yang menurun. Salah satunya, bagi hasil dari provinsi yang dipotong, lebih dari Rp 100 miliar,” ungkap Dion –sapaannya-.

Penurunan pendapatan ini pun berdampak terhadap belanja daerah. Karena pendapatan menyusut, pemkab setempat akhirnya melakukan pengurangan terhadap belanja-belanja daerah. Beberapa pengadaan barang ataupun jasa pun batal dijalankan.

Menurut Dion, bukan hanya APBD Perubahan yang mengalami penurunan. Bahkan, pada APBD 2021 pun diproyeksikan juga mengalami penyusutan.

Berdasarkan draf KUA PPAS 2021, pendapatan daerah pada 2021 hanya berada di kisaran Rp 3,08 triliun. Sementara untuk belanja daerah, hanya Rp 3,1 triliun.

Penurunan ini, kata Dion, tak lepas dari dampak Covid-19. Kondisi ekonomi secara nasional melemah. Akhirnya, juga berdampak terhadap daerah. Anjloknya pendapatan daerah, secara otomatis mempengaruhi kekuatan belanja.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo memandang, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasuruan. Anjloknya anggaran pendapatan maupun belanja daerah, juga dirasakan oleh daerah-daerah lain.

“Bisa dikatakan, semua daerah merasakan nasib yang sama. Karena banyak anggaran yang berasal dari penerimaan dana transfer, baik dari pusat ataupun provinsi menyusut,” bebernya.

Ia pun berharap penurunan pendapatan dan belanja tersebut, tak turut menyurutkan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Seperti program padat karya ataupun program lainnya. Sementara, program-program yang dianggap menyerap anggaran besar dan belum menyentuh banyak masyarakat, sebaiknya di-pending. (one/mie)