alexametrics
25C
Probolinggo
Tuesday, 20 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Kekurangan Biaya Asuransi Kesehatan Warga Miskin Kab Pasuruan Rp 7 M

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo–Kenaikan iuran BPJS membuat tanggungan biaya untuk cover warga miskin di Kabupaten Pasuruan naik. Dalam setahun, beban biaya yang harus dikeluarkan, bisa mencapai Rp 33,8 Miliar. Jumlah itu jauh lebih besar dari kekuatan yang dianggarkan sebesar Rp 26 Miliar.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar asuransi kesehatan, melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal itu terungkap dalam hearing berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin (4/3). Dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, bersama Dinkes, Dinsos serta aktivis GMBI Pasuruan Raya itu, terungkap besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pemkab untuk membiayai kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Bahkan, besarnya anggaran yang disiapkan pun, sampai-sampai mengalami kekurangan.

Hingga akhirnya, kekurangan itu, menunggu penambahannya di APBD Perubahan 2021. Menurut Kepala Dinkes setempat Ani Latifa, beban biaya yang harus dikeluarkan Pemkab untuk PBID JKN-KIS mencapai Rp 33,8 Miliar.

Hal itu untuk membayar iuran kesehatan bagi kurang lebih 80.500 warga miskin yang di Kabupaten Pasuruan yang berhak menerima.

Kenyataannya, Pemkab hanya mampu mengalokasikan Rp 26 Miliar. Sumber dananya, berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dengan jumlah tersebut, artinya, ada kekurangan hingga Rp 6 Miliar. “Kekurangan inilah, yang masih menunggu penganggarannya di P-APBD 2021” ujar Ani.

Ia menjelaskan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan tersebut, bukan hanya karena banyaknya warga miskin yang harus dibiayai. Kenaikan iuran yang harus ditanggung, juga menjadi alasan.

Sebelumnya, iuran yang dikenakan hanya Rp 22.500 per orang. Namun, seiring kebijakan yang diberlakukan BPJS, iuran tersebut naik menjadi Rp 35 ribu per orangnya.

“Adanya kenaikan ini, juga mempengaruhi besaran biaya yang harus kami tanggung. Makanya, kami minta dukungan legislatif, agar di P-APBD bisa dinaikkan,” sampainya.

Hearing yang berlangsung mulai pukul 10.00 itu, mengagendakan pembahasan keluhan para aktivis GMBI Pasuruan Raya berkaitan dengan lambatnya penerbitan KIS. Padahal, kartu KIS tersebut sangat dibutuhkan masyarakat miskin, untuk biaya perawatan saat berada di rumah sakit.

Menurut Asyari, ketua GMBI Distrik Pasuruan Raya, banyak memperoleh aduan dari masyarakat, akan leletnya KIS mereka dapatkan. Warga miskin yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh jaminan kesehatan, harus menunggu berbulan-bulan.

“Padahal kan kesehatan masyarakat itu tidak bisa ditunda-tunda. Tapi kenyataannya, untuk memperoleh jaminan kesehatan, susahnya minta ampun,” ungkap dia.

Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menguraikan, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin memang terbagi tiga. Selain PBI JKN yang didanai pusat, ada PBID Provinsi dan PBID Kabupaten Pasuruan.

Untuk PBI JKN yang didanai pusat, masih dalam pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan baru April baru dibuka. Hal ini yang menjadi persoalan.

Sementara, untuk PBID Provinsi, terkendala kuota. Karena, kuota yang disediakan, hanya 22 ribu orang. Sementara, pihaknya sudah mengajukan 27 ribu orang. “Sehingga, sebagian belum ada yang dikeluarkan,” tandasnya.

Begitupula dengan PBID Kabupaten Pasuruan. Ia menyampaikan, kalau kuotanya sudah penuh. Sehingga menjadi kendala untuk memasukkan warga miskin yang baru. “Kalau di Kota Pasuruan, mungkin PBID-nya masih belum full. Sehingga, bisa mendapatkan jaminan tersebut,” sambung dia.

 

Bakal Lebih Selektif Lagi

KEPALA Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ugik Setyo Darmoko menguraikan, kebutuhan anggaran untuk membiayai masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan, bahkan bisa lebih dari Rp 30 Miliar setahunnya.

Hal ini seiring dengan banyaknya masyarakat miskin yang harus dibiayai kesehatannya. “Kalau dikalkulasikan, kebutuhan sebenarnya, bisa sampai Rp 200 Miliar. Karena, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan, lebih dari 100 ribu orang,” ulasnya.

Karena itulah, pihak Pemkab benar-benar selektif. Karena, jangan sampai, salah sasaran. Sehingga, yang berhak, malah tidak mendapatkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan menyampaikan, kalau hearing tersebut, mencari solusi dalam upaya pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam hearing itu pula, disebutkan kalau sebenarnya Pemkab masih memiliki kuota. Namun, jumlahnya sedikit dan harus benar-benar selektif.

Ia pun memiliki pengalaman dengan persoalan tersebut. Ketika ada pihak keluarga pasien sakit, mendatanginya. Mereka minta bantuannya, untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah.

“Ternyata saat kami cek, yang bersangkutan punya rumah bagus dan mobil juga. Ini kan disayangkan, kalau sampai akhirnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah,” timpalnya. (one/mie)

 

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo–Kenaikan iuran BPJS membuat tanggungan biaya untuk cover warga miskin di Kabupaten Pasuruan naik. Dalam setahun, beban biaya yang harus dikeluarkan, bisa mencapai Rp 33,8 Miliar. Jumlah itu jauh lebih besar dari kekuatan yang dianggarkan sebesar Rp 26 Miliar.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar asuransi kesehatan, melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Hal itu terungkap dalam hearing berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin (4/3). Dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, bersama Dinkes, Dinsos serta aktivis GMBI Pasuruan Raya itu, terungkap besarnya biaya yang harus dikeluarkan Pemkab untuk membiayai kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan. Bahkan, besarnya anggaran yang disiapkan pun, sampai-sampai mengalami kekurangan.

Mobile_AP_Half Page

Hingga akhirnya, kekurangan itu, menunggu penambahannya di APBD Perubahan 2021. Menurut Kepala Dinkes setempat Ani Latifa, beban biaya yang harus dikeluarkan Pemkab untuk PBID JKN-KIS mencapai Rp 33,8 Miliar.

Hal itu untuk membayar iuran kesehatan bagi kurang lebih 80.500 warga miskin yang di Kabupaten Pasuruan yang berhak menerima.

Kenyataannya, Pemkab hanya mampu mengalokasikan Rp 26 Miliar. Sumber dananya, berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dengan jumlah tersebut, artinya, ada kekurangan hingga Rp 6 Miliar. “Kekurangan inilah, yang masih menunggu penganggarannya di P-APBD 2021” ujar Ani.

Ia menjelaskan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan tersebut, bukan hanya karena banyaknya warga miskin yang harus dibiayai. Kenaikan iuran yang harus ditanggung, juga menjadi alasan.

Sebelumnya, iuran yang dikenakan hanya Rp 22.500 per orang. Namun, seiring kebijakan yang diberlakukan BPJS, iuran tersebut naik menjadi Rp 35 ribu per orangnya.

“Adanya kenaikan ini, juga mempengaruhi besaran biaya yang harus kami tanggung. Makanya, kami minta dukungan legislatif, agar di P-APBD bisa dinaikkan,” sampainya.

Hearing yang berlangsung mulai pukul 10.00 itu, mengagendakan pembahasan keluhan para aktivis GMBI Pasuruan Raya berkaitan dengan lambatnya penerbitan KIS. Padahal, kartu KIS tersebut sangat dibutuhkan masyarakat miskin, untuk biaya perawatan saat berada di rumah sakit.

Menurut Asyari, ketua GMBI Distrik Pasuruan Raya, banyak memperoleh aduan dari masyarakat, akan leletnya KIS mereka dapatkan. Warga miskin yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh jaminan kesehatan, harus menunggu berbulan-bulan.

“Padahal kan kesehatan masyarakat itu tidak bisa ditunda-tunda. Tapi kenyataannya, untuk memperoleh jaminan kesehatan, susahnya minta ampun,” ungkap dia.

Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menguraikan, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin memang terbagi tiga. Selain PBI JKN yang didanai pusat, ada PBID Provinsi dan PBID Kabupaten Pasuruan.

Untuk PBI JKN yang didanai pusat, masih dalam pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan baru April baru dibuka. Hal ini yang menjadi persoalan.

Sementara, untuk PBID Provinsi, terkendala kuota. Karena, kuota yang disediakan, hanya 22 ribu orang. Sementara, pihaknya sudah mengajukan 27 ribu orang. “Sehingga, sebagian belum ada yang dikeluarkan,” tandasnya.

Begitupula dengan PBID Kabupaten Pasuruan. Ia menyampaikan, kalau kuotanya sudah penuh. Sehingga menjadi kendala untuk memasukkan warga miskin yang baru. “Kalau di Kota Pasuruan, mungkin PBID-nya masih belum full. Sehingga, bisa mendapatkan jaminan tersebut,” sambung dia.

 

Bakal Lebih Selektif Lagi

KEPALA Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Ugik Setyo Darmoko menguraikan, kebutuhan anggaran untuk membiayai masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan, bahkan bisa lebih dari Rp 30 Miliar setahunnya.

Hal ini seiring dengan banyaknya masyarakat miskin yang harus dibiayai kesehatannya. “Kalau dikalkulasikan, kebutuhan sebenarnya, bisa sampai Rp 200 Miliar. Karena, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan, lebih dari 100 ribu orang,” ulasnya.

Karena itulah, pihak Pemkab benar-benar selektif. Karena, jangan sampai, salah sasaran. Sehingga, yang berhak, malah tidak mendapatkan.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan menyampaikan, kalau hearing tersebut, mencari solusi dalam upaya pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam hearing itu pula, disebutkan kalau sebenarnya Pemkab masih memiliki kuota. Namun, jumlahnya sedikit dan harus benar-benar selektif.

Ia pun memiliki pengalaman dengan persoalan tersebut. Ketika ada pihak keluarga pasien sakit, mendatanginya. Mereka minta bantuannya, untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah.

“Ternyata saat kami cek, yang bersangkutan punya rumah bagus dan mobil juga. Ini kan disayangkan, kalau sampai akhirnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah,” timpalnya. (one/mie)

 

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2