alexametrics
27.2 C
Probolinggo
Sunday, 29 May 2022

Uang Saku Kunker Dewan Merosot, Tertinggi hanya Rp 530 Ribu Per Hari

BANGIL, Radar Bromo Para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tahun ini harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Sebab, uang saku untuk kunjungan kerja (kunker) resmi merosot tajam.

Penurunan itu bukan semata-mata karena dampak Covid-19. Melainkan sudah diatur dalam Perpres Nomor 33/2020 yang disahkan pada Februari 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menurunkan uang saku bagi pejabat yang menggelar kunker.

Tak terkecuali, bagi anggota legislatif. Kebijakan itu pun membuat sejumlah anggota dewan merasa “lemas”. Sebab, uang saku kunker yang mereka dapatkan selama ini mencapai jutaan rupiah.

Dengan mengantongi uang jutaan rupiah, anggota dewan pun bisa pulang dengan lega selepas kunker. Mereka tak begitu khawatir ketika ada konstituen datang ke rumah. Karena dengan uang saku kunker itu pula mereka masih bisa “nyangoni” konstituennya.

“Lemas sudah. Penurunannya tajam soalnya,” ungkap salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang tidak mau namanya disebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, Perpres Nomor 33/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional itu diberlakukan mulai tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, anggota legislatif tak lagi mendapat uang saku yang tinggi untuk kunker. Sebab, uang saku kunker menurun drastis.

Ia menyampaikan, rata-rata uang saku yang bisa dikantongi anggota dewan pada 2020 antara Rp 525 ribu hingga Rp 2,25 juta per harinya. Nilai tersebut bergantung kegiatan yang dilakukan. Apakah di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan, dalam provinsi atau luar provinsi.

Untuk kunker di Kabupaten Pasuruan, tiap anggota dewan bisa mengantongi Rp 525 ribu per hari. Sementara di wilayah Provinsi Jatim, sekitar Rp 2,15 juta per harinya. Sedangkan di luar Provinsi Jatim, bisa mencapai Rp 2,25 juta per harinya.

Namun, hal itu akan berubah tahun ini. Mereka hanya akan mendapatkan uang saku rata-rata Rp 160 ribu hingga Rp 530 ribu per harinya. Untuk kunker di dalam Kabupaten Pasuruan, uang saku yang mereka terima sekitar Rp 160 ribu per hari. Sedangkan di dalam Provinsi Jatim, sekitar Rp 360 ribu per hari. Dan untuk luar Provinsi Jatim, sekitar Rp 370 ribu per hari.

“Khusus untuk Jakarta sekitar Rp 530 ribu per hari,” beber Dion -sapaan Sudiono Fauzan.

Nilai tersebut, merupakan perangkaan yang masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga, tinggal menunggu Perbup.

Pendapatan yang anjlok tersebut memang membuat sejumlah anggota dewan tak nyaman. Bahkan, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) sudah mengajukan keberatan dan memberikan saran kepada pemerintah pusat. Supaya ada standardisasi dan penyesuaian dalam kegiatan kunker. “Tapi, sejauh ini belum ada respons dari pemerintah pusat,” timpalnya.

Kendati begitu, Dion menegaskan, anggota legislatif akan tetap menjalankan tugas dengan baik. Meski kegiatan tersebut tidak lagi semenarik sebelumnya. “Tetap akan kami jalankan dengan ketentuan,” ulasnya. (one/hn/fun)

BANGIL, Radar Bromo Para anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tahun ini harus lebih mengencangkan ikat pinggang. Sebab, uang saku untuk kunjungan kerja (kunker) resmi merosot tajam.

Penurunan itu bukan semata-mata karena dampak Covid-19. Melainkan sudah diatur dalam Perpres Nomor 33/2020 yang disahkan pada Februari 2020. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menurunkan uang saku bagi pejabat yang menggelar kunker.

Tak terkecuali, bagi anggota legislatif. Kebijakan itu pun membuat sejumlah anggota dewan merasa “lemas”. Sebab, uang saku kunker yang mereka dapatkan selama ini mencapai jutaan rupiah.

Dengan mengantongi uang jutaan rupiah, anggota dewan pun bisa pulang dengan lega selepas kunker. Mereka tak begitu khawatir ketika ada konstituen datang ke rumah. Karena dengan uang saku kunker itu pula mereka masih bisa “nyangoni” konstituennya.

“Lemas sudah. Penurunannya tajam soalnya,” ungkap salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang tidak mau namanya disebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, Perpres Nomor 33/ 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional itu diberlakukan mulai tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, anggota legislatif tak lagi mendapat uang saku yang tinggi untuk kunker. Sebab, uang saku kunker menurun drastis.

Ia menyampaikan, rata-rata uang saku yang bisa dikantongi anggota dewan pada 2020 antara Rp 525 ribu hingga Rp 2,25 juta per harinya. Nilai tersebut bergantung kegiatan yang dilakukan. Apakah di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan, dalam provinsi atau luar provinsi.

Untuk kunker di Kabupaten Pasuruan, tiap anggota dewan bisa mengantongi Rp 525 ribu per hari. Sementara di wilayah Provinsi Jatim, sekitar Rp 2,15 juta per harinya. Sedangkan di luar Provinsi Jatim, bisa mencapai Rp 2,25 juta per harinya.

Namun, hal itu akan berubah tahun ini. Mereka hanya akan mendapatkan uang saku rata-rata Rp 160 ribu hingga Rp 530 ribu per harinya. Untuk kunker di dalam Kabupaten Pasuruan, uang saku yang mereka terima sekitar Rp 160 ribu per hari. Sedangkan di dalam Provinsi Jatim, sekitar Rp 360 ribu per hari. Dan untuk luar Provinsi Jatim, sekitar Rp 370 ribu per hari.

“Khusus untuk Jakarta sekitar Rp 530 ribu per hari,” beber Dion -sapaan Sudiono Fauzan.

Nilai tersebut, merupakan perangkaan yang masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga, tinggal menunggu Perbup.

Pendapatan yang anjlok tersebut memang membuat sejumlah anggota dewan tak nyaman. Bahkan, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) sudah mengajukan keberatan dan memberikan saran kepada pemerintah pusat. Supaya ada standardisasi dan penyesuaian dalam kegiatan kunker. “Tapi, sejauh ini belum ada respons dari pemerintah pusat,” timpalnya.

Kendati begitu, Dion menegaskan, anggota legislatif akan tetap menjalankan tugas dengan baik. Meski kegiatan tersebut tidak lagi semenarik sebelumnya. “Tetap akan kami jalankan dengan ketentuan,” ulasnya. (one/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/