Ribuan Bidan Terancam Tak Bisa Praktik Mandiri, Ini Penyebabnya

BAHAS REGULASI BARU: Hearing antara DPRD, IBI dan Dinkes Kabupaten Pasuruan soal studi pendidikan profesi bidan yang jadi syarat kantongi izin praktik bidan, kemarin. (Iwan Andrik/Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo – Ribuan bidan di Kabupaten Pasuruan terancam tak bisa buka praktik mandiri. Pasalnya, mereka belum menyelesaikan studi pendidikan profesi bidan yang menjadi syarat untuk mengantongi izin praktik bidan.

Hal itu terungkap dalam kegiatan hearing yang digelar oleh gabungan Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Dinkes, BKPPD, Bagian Hukum, Inspektorat serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pasuruan.

Dalam hearing tersebut diungkap, kalau seluruh bidan di Kabupaten Pasuruan, belum memiliki sertifikasi pendidikan profesi bidan. Padahal, sertifikasi profesi bidan itu menjadi syarat untuk bisa berpraktik. Hal ini tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2019 tentang profesi bidan.

Ketua IBI Kabupaten Pasuruan, Sri Sudarti menguraikan, situasi saat ini, terbilang urgent. Pasalnya, kebijakan tersebut sudah diberlakukan pada 2025.

Sementara, untuk menempuh profesi bidan, dibutuhkan waktu yang tak sebentar. Bisa memakan waktu hingga empat tahun. “Ini merupakan hal yang urgent. Karena waktu untuk mengejarnya sangat mepet,” sambung dia.

Di Kabupaten Pasuruan ada lebih dari seribu orang yang berprofesi sebagai bidan. Mereka, rata-rata membuka praktik mandiri. Dari jumlah itu, sebanyak 700 orang di antaranya merupakan pegawai tidak tetap (PTT) ataupun aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau melihat jumlah bidan yang banyak, akan kesulitan bila tidak segera mengejar pendidikan profesi tersebut,” sambung dia.

Persoalannya, kata Sri Sudarti, para bidan tersebut dihadapkan pada aturan yang memberatkan. Terutama dalam perbup nomor 39 tahun 2015 yang merupakan turunan dari Surat Edaran Menpan tahun 2013. Karena, para bidan yang ingin melanjutkan studi profesi bidan, harus menempuhnya di lembaga yang terakreditasi B.

Sementara, di Kabupaten Pasuruan, tidak ada satupun yang terakreditasi B. Bahkan untuk wilayah Jatim, hanya terdapat dua lembaga. Yakni di Unair (Surabaya) dan juga Unibraw (Malang) yang keduanya merupakan terakreditasi A.

Hal inilah yang bisa menjadi ganjalan. Karenanya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman memandang, perlunya Perbup tersebut untuk dicabut.

Ia beralasan, Perbup yang ada tersebut, sudah kedaluwarsa. Harus ada penyesuaian dengan UU terbaru. Yakni nomor 4 tahun 2019 tentang profesi bidan.

“Perbupnya kan dikeluarkan tahun 2015. Sementara, UU-nya baru keluar 2019. Jadi, seharusnya perbup tersebut menyesuaikan dengan UU terbaru. Kami merekomendasikan, agar perbup tersebut dicabut dan direvisi sesuai dengan aturan terbaru,” desaknya.

Alasan pencabutan Perbup itu, bukan tanpa alasan. Karena, dalam UU nomor 4 tahun 2019, ada kelonggaran. Tidak harus menempuh pendidikan di lembaga yang berakreditasi B. Karena, ketika tidak ada lembaga yang berakreditasi B, diperkenankan untuk menempuh di akreditasi C.

Kabid SDM Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan, Enida mengungkapkan, bidan harus menempuh pendidikan profesi pada lembaga pendidikan yang terakreditasi B untuk bisa membuka praktik. Terkecuali, bila di daerah tersebut tidak ada yang terakreditasi B, maka bisa menempuh pendidikan di akreditasi C.

“Kami sudah melakukan penelusuran, mana saja prodi kebidanan yang terakreditasi B. Dari catatan kami, ada Unair Surabaya yang terakreditasi A dan Unibraw yang juga terakreditasi A. Selain itu, ada Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr Soepraoen Malang yang terakreditasi B. Lainnya, ada yang assesment kecukupan,” bebernya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono memandang, Perbup yang ada sudah usang. Karenanya perlu ada revisi, supaya tidak menghambat tenaga bidan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

“Kami mendukung agar ada perubahan perbup, supaya tidak membatasi bidan dalam mengejar pendidikannya,” desaknya.

Hal senada diungkapkan Saad Muafi, anggota komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia mendorong agar perbup tersebut direvisi. Supaya ada kelonggaran bagi tenaga bidan dalam menempuh pendidikan profesi bidan.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Pasuruan, Ani Latifa menguraikan, kebijakan tersebut diberlakukan pada 2025. Karenanya, ia mendorong tenaga bidan agar menempuh pendidikan profesi.

“Saya lebih mendukung agar para bidan menempuh pendidikan profesi. Kalau untuk persoalan Perbup, kami komunikasikan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain,” tuturnya. (one/mie)