Mutasi Pendamping Komisi III DPRD Kab Pasuruan Jadi Sorotan

BANGIL, Radar Bromo – Mutasi seorang pendamping Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, jadi sorotan sejumlah anggota dewan. Bahkan, legislatif memandang, Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan, arogan dan bekerja seenaknya.

Hal itu terlontar dalam hearing yang digelar oleh gabungan anggota dewan beserta Sekwan DPRD dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan, Senin (3/8). Dalam hearing itu, sejumlah anggota menyesalkan mutasi seorang pendamping Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Kharisma Wicaksi ke Kecamatan Sukorejo.

Pasalnya, kinerja Kharisma disebut masih dibutuhkan. Apalagi, selama ini, Kharisma dinilai baik dalam bertugas. “Saya merasa sangat lucu, kalau alasan mutasi itu karena dasar kinerja. Kenapa? Karena yang tahu kinerja pendamping, adalah kami yang ada di komisi III. Tapi, tanpa ada komunikasi dengan kami, malah pendamping kami dipindah,” ungkap Zaini, sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ia pun menganggap, Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan bekerja seenaknya sendiri. Seharusnya, Sekwan bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota komisi III.

Tidak ujuk-ujuk mengajukan mutasi pendamping. “Apalagi dia dimutasi dengan status non-job di kecamatan. Ini menyakitkan,” terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Damanhuri mewanti-wanti, agar Kharisma dikembalikan pada posisinya. Bila tidak, ia memandang Komisi III DPRD tidak perlu diberi pendamping. “Kalau kondisi ini berlanjut, kami tidak usah pendamping saja,” tandasnya.

Anggota komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Hermadi memahami jika sebuah mutasi itu ada aturannya. Namun, mutasi yang dilakukan saat ini, dinilainya tidak tepat waktunya.

Karena, mutasi tersebut dilakukan berdekatan dengan seabrek agenda dewan. Termasuk pembahasan KUA PPAS 2021 maupun KUPA PPAS 2020. Karenanya, ia meminta agar mutasi itu dianulir.

“Kok tiba-tiba hanya pendamping kami yang dimutasi. Apalagi menghadapi sebrek agenda dewan. Kami benar-benar tidak sepakat. Harus dianulir SK mutasinya. Karena, tenaga Kharisma, masih sangat kami butuhkan,” ulas dia.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono menilai, saat ini legislatif akan menghadapi pembahasan KUA PPAS 2021 dan P-APBD 2020. Butuh tenaga ekstra seorang pendamping yang piawai dalam menjalankan tugas di komisi. Terlebih di komisi III.

Tidak mudah menjadi pendamping yang berkaitan dengan banyaknya program pembangunan infrastruktur itu. “Ini bisa jadi ada sabotase terselubung. Kalaupun ada konflik personal, jangan mempengaruhi sistem,” sambung dia.

Sekwan DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Munif tak menjelaskan detail kebijakan atas mutasi tersebut. Ia hanya mengungkapkan, terkait mutasi yang dilakukan terhadap Kharisma, sebenarnya dilaksanakan sesuai normatif dan disetujui pimpinan dewan.

Alasannya, untuk penyegaran dan pemerataan. Karena sebagai ASN, ia harus siap ditempatkan di mana saja. “Kami mohon maaf bila selama ini kurang komunikasi. Tapi, kami berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya,” aku Abdul Munif.

Pernyataan Abdul Munif itu sempat disanggah Saifullah Damanhuri, ketua komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan. Pasalnya, ia sudah berkonfirmasi ke masing-masing pimpinan. Namun, tiga pimpinan tidak mengetahui hal itu.

“Tolong tarik ucapannya, ya Pak Munif. Pimpinan itu ada empat. Saya sudah tabayun, ke Mas Rusdi, Bu Rias dan Mas Andri. Tapi, mereka semua tidak mengetahui. Kalau yang dimaksud anda ketua dewan, ya bilang ketua saja. Jangan pimpinan,” bebernya.

Kepala Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Pasuruan, Joko Purnomo mengaku, mutasi yang dikeluarkannya, merupukan usulan dari sekretariat dewan. Karena ada usulan itu dan diketahui ketua dewan, dokumen yang diajukan pun, diprosesnya.

Ia menambahkan, Kharisma dipindah ke Kantor Kecamatan Sukorejo, bukannya tanpa job. Ia merupakan staf di sana. Nantinya, setelah betugas di kecamatan, akan muncul klas jabatan yang dikeluarkan pimpinan. “Kebetulan, rumahnya dekat dengan Lawang. Makanya, sesuai usulan dari sekwan, kami menempatkannya di Sukorejo,” akunya.

Joko menguraikan, ia hanyalah seorang bawahan. Apa yang dijalankannya, merupakan perintah pimpinan. Karena itu, berkaitan dengan penganuliran SK ataupun perubahan SK milik Kharisma, ia akan sampaikan ke pimpinan agar ditindaklanjuti. (one/mie)