Kursi Kadispendik-Kadisparbud Kab Pasuruan Sementara Diisi Plt

BANGIL, Radar Bromo – Per April ini, jumlah kekurangan pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bertambah. Ini, setelah ada 2 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) purnatugas per 1 April kemarin.

“Ada 2 yang purnatugas (per April). Yaitu, Iswahyudi, kepala Dinas Pendidikan dan Agung Maryono, kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,” terang Agus Sutiadji, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Pasuruan.

Dikatakan per 1 April kemarin juga sudah ditetapkan Plt untuk mengisi kekosongan di 2 kursi yang ditinggalkan itu. Untuk sementara ini, plt kepala Dispendik diisi Akhmad Khasani yang juga kepala Dinas Koperasi dan UKM.

Sementara Plt kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), sementara ini diisi oleh HM Soeharto yang juga Asisten II.

Dengan tambahan 2 pejabat yang purnatugas ini, total saat ini ada 7 kursi eselon dua yang masih belum dijabat definitif. Meski begitu, Sekda belum bisa memastikan kapan ada lelang jabatan. Namun, diperkirakan akan dilakukan bersamaan dengan lelang jabatan untuk sekda yang juga masa purnatugas bulan depan.

“Perkiraan mungkin bersamaan nanti dengan jabatan sekda. Mengingat 1 Mei mendatang, saya juga sudah purnatugas,” ujarnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memastikan, pihaknya akan melakukan lelang jabatan. Namun, Pemkab Pasuruan tetap akan mengikuti aturan yang berlaku. “Tetap akan segera dilakukan lelang jabatan, dan pasti dilakukan namun tetap harus mengikuti aturan,” terangnya.

Kendati tidak bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. Bupati mengatakan yang terpenting jabatan yang kosong segera dijabat oleh Plt sehingga tidak sampai vakum. “Tahapan mengalir saja, yang terpenting jabatan yang kosong segera diisi Plt sehingga tidak sampai ada kekosongan,” ujarnya.

Selain kursi kepala Dispendik dan kepala Disparbud, tercatat ada 2 kursi pejabat eselon 2 yang diisi plt. Yakni, Inspektorat dan Direktur RSUD Bangil.

Selain itu, ada 3 kursi eselon 2 yang lowong. Yakni, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan; Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Staf Ahli SDM dan Pemasyarakatan. (eka/mie)