alexametrics
24 C
Probolinggo
Monday, 8 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Hearing, Dewan Kembali Soroti Layanan Perizinan Pemkab Pasuruan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan kembali dapat sorotan. Pemkab Pasuruan disemprot legislatif dalam hearing masalah investasi yang digelar di kantor dewan, Senin (3/2).

Dewan meminta agar pelaku usaha bisa dipermudah dalam pengurusan perizinan. Desakan itu dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto. Ia meminta legislatif agar mempermudah perizinan bagi pelaku usaha. Jangan sampai mereka yang membawa “uang” untuk ditanamkan di Kabupaten Pasuruan, mengalami kesulitan dalam berusaha.

Hal ini seperti yang terjadi ketika izin gangguan (HO) masih harus diberlakukan. Ketika itu, pelaku usaha mengalami kesulitan karena harus mendapatkan tanda tangan warga sekitar untuk memperoleh izin usaha.

Dampaknya, kondisi tersebut rentan terjadinya kongkalikong yang berakibat mangkraknya sebuah usaha lantaran tak kunjung terselesaikannya perizinan usaha. “Kalau memang tata ruangnya sudah memenuhi, pemkab harus mempermudah investor. Jangan mempersulit perizinannya,” terang Agus.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono mengungkapkan, hearing tersebut merupakan kelanjutan dari hearing sebelumnya. “Kami ingin mengetahui progres sejauh mana, hasil dari hearing yang digelar sebelumnya. Apa yang sudah dan apa yang belum dijalankan,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan Eddy Suprianto menyampaikan, pihaknya akan memberikan support untuk pelaku usaha dalam hal perizinan.

Menurutnya, memang ada yang prosesnya cepat. Namun, ada pula yang lambat. Semua itu bergantung pula dengan konsultan. “Seperti Andalalin (analisis dampak lalu lintas). Bisa keluar dengan catatan, konsultan yang dilibatkan bisa dengan cepat membuatnya. Begitupun dengan UKL ataupun UPL di DLH. Juga bergantung dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, pascahearing awal dengan komisi II, pihaknya sudah mengundang beberapa pihak terkait. Termasuk BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Memang untuk BPN tidak ada masalah. Karena untuk ketiga wahana wisata itu (Pintu Langit, Saygon Waterpark, dan Cimory) sudah sesuai untuk kawasan wisata,” ulasnya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Pelayanan perizinan di Kabupaten Pasuruan kembali dapat sorotan. Pemkab Pasuruan disemprot legislatif dalam hearing masalah investasi yang digelar di kantor dewan, Senin (3/2).

Dewan meminta agar pelaku usaha bisa dipermudah dalam pengurusan perizinan. Desakan itu dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto. Ia meminta legislatif agar mempermudah perizinan bagi pelaku usaha. Jangan sampai mereka yang membawa “uang” untuk ditanamkan di Kabupaten Pasuruan, mengalami kesulitan dalam berusaha.

Hal ini seperti yang terjadi ketika izin gangguan (HO) masih harus diberlakukan. Ketika itu, pelaku usaha mengalami kesulitan karena harus mendapatkan tanda tangan warga sekitar untuk memperoleh izin usaha.

Mobile_AP_Half Page

Dampaknya, kondisi tersebut rentan terjadinya kongkalikong yang berakibat mangkraknya sebuah usaha lantaran tak kunjung terselesaikannya perizinan usaha. “Kalau memang tata ruangnya sudah memenuhi, pemkab harus mempermudah investor. Jangan mempersulit perizinannya,” terang Agus.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono mengungkapkan, hearing tersebut merupakan kelanjutan dari hearing sebelumnya. “Kami ingin mengetahui progres sejauh mana, hasil dari hearing yang digelar sebelumnya. Apa yang sudah dan apa yang belum dijalankan,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Pasuruan Eddy Suprianto menyampaikan, pihaknya akan memberikan support untuk pelaku usaha dalam hal perizinan.

Menurutnya, memang ada yang prosesnya cepat. Namun, ada pula yang lambat. Semua itu bergantung pula dengan konsultan. “Seperti Andalalin (analisis dampak lalu lintas). Bisa keluar dengan catatan, konsultan yang dilibatkan bisa dengan cepat membuatnya. Begitupun dengan UKL ataupun UPL di DLH. Juga bergantung dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, pascahearing awal dengan komisi II, pihaknya sudah mengundang beberapa pihak terkait. Termasuk BPN (Badan Pertanahan Nasional). “Memang untuk BPN tidak ada masalah. Karena untuk ketiga wahana wisata itu (Pintu Langit, Saygon Waterpark, dan Cimory) sudah sesuai untuk kawasan wisata,” ulasnya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2