Telat Ditemui, LSM Ini Sweeping Kantor DPRD Kab Pasuruan    

SWEEPING: Anggota LSM GMBI Pasuruan Raya saat mendatangi kantor dewan kemarin. Mereka sempat melakukan aksi sweeping lantaran tidak ada anggota yang menemui. (Iwan Andrik/ Radar Bromo)

Related Post

BANGIL, Radar Bromo–Agenda hearing yang digelar LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Pasuruan Raya, berujung aksi sweeping, Kamis (2/7). Mereka menyisir satu per satu ruangan komisi yang ada di kantor dewan.

Aksi itu bukan tanpa alasan. Mereka kesal lantaran tak ada satu pun anggota dewan yang menemui untuk beraudiensi saat mereka datang. “Kami datang baik-baik ke sini. Tapi, sampai di sini tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui,” ungkap Asyari, ketua LSM GMBI Distrik Pasuruan Raya di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

Padahal, kedatangan mereka tidak serta merta. Mereka sudah melayangkan surat pemberitahuan untuk kegiatan audiensi tersebut. Nyatanya, saat tiba di lokasi, tak ada satu pun dari anggota dewan yang menemui.

Hal inilah yang memicu emosi anggota LSM setempat. Ujungnya, mereka menyisiri satu persatu ruangan komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun, tak ada satu pun anggota dewan yang mereka temukan.

Hingga beberapa jam menunggu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan akhirnya menemui mereka. Kepada Dion -sapaan Sudiono Fauzan-, Asyari menyampaikan sejumlah pernyataan sikap GMBI atas pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI. Ia menegaskan, menolak keras atas RUU HIP tersebut.

Karena tidak sesuai dengan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1978. Di mana, Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum. “Kami menyatakan sikap, menolak keras pembahasan RUU di DPR RI,” tambahnya.

Ia memandang, RUU HIP sangat mencederai dan mendegradasi Pancasila. Karena ada upaya untuk mengaburkan dan melemahkan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Ada upaya untuk memeras Pancasila menjadi ekasila ataupun trisila, yakni gotong royong. Hal ini adalah upaya untuk mengaburkan dan melemahkan sila pertama,” bebernya.

Karena itulah, pihaknya menekankan agar DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. Supaya, pembahasan RUU HIP dicabut dan dihentikan proses legislasinya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menegaskan, akan meneruskan aspirasi tersebut. Tidak hanya ke DPR RI, tetapi juga melalui fraksi-fraksi. “Kami akan segera sampaikan aspirasi tersebut,” ulas dia.

Terkait kekosongan kantor DPRD Kabupaten Pasuruan kemarin, ia mengakui kalau teman-teman dewan sedang ada kegiatan. Termasuk dirinya, yang masih ada kegiatan di luar kantor dewan, sehingga telat datang ke kantor dewan.

“Masing-masing anggota ada kegiatan di luar. Makanya, terlambat untuk menyambut teman-teman dari GMBI,” bebernya. (one/mie)