alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Wow, Dana Kunker Dewan di Kab Pasuruan Rp 15 Miliar

BANGIL, Radar Bromo – Kegiatan kunjungan kerja (kunker) tidak lagi menjadi penyumbang penghasilan primadona bagi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Uang sakunya mengecil.

Kepada Jawa Pos Radar Bromo, salah seorang anggota dewan mengatakan, minat legislator untuk melakukan kunker keluar daerah memang turun. Kondisi itu tak lepas dari aturan Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Munculnya perpres tersebut mengakibatkan uang saku yang diterima anggota legislatif saat kegiatan kunker anjlok.

Aturan tersebut berlaku sejak 2021. Sebelum itu, seorang anggota dewan bisa mengantongi Rp 525 ribu hingga Rp 2,25 juta per hari. Bergantung daerah yang akan dikunjungi. Misalnya, untuk kunker di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri, uang saku mencapai Rp 525 ribu per hari.

Adapun saat kunker di wilayah Provinsi Jatim, nilai uang saku sekitar Rp 2,15 juta per hari. Baru ketika kunker ke luar Provinsi Jatim, uang saku bisa mencapai Rp 2,25 juta per hari. Setiap anggota dewan bisa melakukan kunker tidak hanya sehari. Satu kali kesempatan kunker bisa sampai tiga hari.

Namun, sekarang berubah. Uang saku yang diterima rata-rata Rp 160 ribu hingga Rp 530 ribu per hari. Untuk kunker di dalam Kabupaten Pasuruan, uang saku yang mereka terima sekitar Rp 160 ribu. Di dalam Provinsi Jatim sekitar Rp 360 ribu. Dan, untuk luar Provinsi Jatim, sekitar Rp 370 ribu. Khusus untuk Jakarta bisa mencapai kisaran Rp 530 ribu.

”Sekarang uang sakunya minim, apalagi masih pandemi,” jelasnya.

Nilai uang saku yang mengecil itu, menurunkan minat kunker. Dulu, kunker ke Jakarta misalnya, menjadi agenda favorit. Hampir setiap ada kesempatan kunker, Jakarta, Bandung, atau daerah-daerah di Jawa Barat menjadi jujukan. Sekarang, anggota dewan enggan jauh-jauh. Bahkan, kunker ke Jakarta hampir tidak dilakukan.

BANGIL, Radar Bromo – Kegiatan kunjungan kerja (kunker) tidak lagi menjadi penyumbang penghasilan primadona bagi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Uang sakunya mengecil.

Kepada Jawa Pos Radar Bromo, salah seorang anggota dewan mengatakan, minat legislator untuk melakukan kunker keluar daerah memang turun. Kondisi itu tak lepas dari aturan Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Munculnya perpres tersebut mengakibatkan uang saku yang diterima anggota legislatif saat kegiatan kunker anjlok.

Aturan tersebut berlaku sejak 2021. Sebelum itu, seorang anggota dewan bisa mengantongi Rp 525 ribu hingga Rp 2,25 juta per hari. Bergantung daerah yang akan dikunjungi. Misalnya, untuk kunker di dalam wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri, uang saku mencapai Rp 525 ribu per hari.

Adapun saat kunker di wilayah Provinsi Jatim, nilai uang saku sekitar Rp 2,15 juta per hari. Baru ketika kunker ke luar Provinsi Jatim, uang saku bisa mencapai Rp 2,25 juta per hari. Setiap anggota dewan bisa melakukan kunker tidak hanya sehari. Satu kali kesempatan kunker bisa sampai tiga hari.

Namun, sekarang berubah. Uang saku yang diterima rata-rata Rp 160 ribu hingga Rp 530 ribu per hari. Untuk kunker di dalam Kabupaten Pasuruan, uang saku yang mereka terima sekitar Rp 160 ribu. Di dalam Provinsi Jatim sekitar Rp 360 ribu. Dan, untuk luar Provinsi Jatim, sekitar Rp 370 ribu. Khusus untuk Jakarta bisa mencapai kisaran Rp 530 ribu.

”Sekarang uang sakunya minim, apalagi masih pandemi,” jelasnya.

Nilai uang saku yang mengecil itu, menurunkan minat kunker. Dulu, kunker ke Jakarta misalnya, menjadi agenda favorit. Hampir setiap ada kesempatan kunker, Jakarta, Bandung, atau daerah-daerah di Jawa Barat menjadi jujukan. Sekarang, anggota dewan enggan jauh-jauh. Bahkan, kunker ke Jakarta hampir tidak dilakukan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/