alexametrics
25C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

Tunjangan Perangkat Desa di Kab Pasuruan Tak Naik

BANGIL, Radar Bromo – Para perangkat desa di Kabupaten Pasuruan, harus gigit jari. Pasalnya, perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan tambahan tunjangan pada 2021 mendatang, gagal terealisasi.

Kemampuan anggaran yang terbatas, menjadi faktornya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman menyampaikan, perjuangan untuk menaikkan tunjangan perangkat desa, belum bisa diwujudkan tahun 2021. Sebab, anggaran untuk kenaikan tersebut, belum tersedia.

“Kami berharap, para aparatur desa bisa bersabar. Untuk APBD 2021, memang belum bisa naik. Tapi, kami akan perjuangkan kembali di P-APBD (Perubahan APBD) 2021,” jelas Kasiman.

Ia menambahkan, tunjangan bagi aparatur desa, tetap sama. Mereka, bisa mendapatkan penghasilan tetap (siltap) sebesar Rp 2,02 juta per bulan. Sementara, untuk tunjangan, besarannya tak berubah, Rp 650 ribu perbulannya. “Kami sudah berusaha untuk memperjuangkan. Tapi, hingga didok, tidak ada ketersediaan anggaran untuk menaikkan,” bebernya.

Hal berbeda dirasakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD di Kabupaten Pasuruan. Sebab, anggota BPD di Kabupaten Pasuruan, bisa mendapatkan kenaikan tunjangan kesejahteraan.

Jumlahnya, menurut Kasiman, memang tidak besar. Hanya Rp 100 ribu per orang. Selama ini, besaran tunjangan kesejahteraan yang didapatkan, sebesar Rp 250 ribu per orang. Dengan tambahan itu, mereka bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan, hingga Rp 350 ribu per bulan.

Nilai itu, belum termasuk tunjangan kedudukan. Nilai tunjangan kedudukan itu, sama dengan sebelumnya, sebesar Rp 250 ribu. “Nilai tambahannya, memang tidak besar. Tapi, anggaran yang disiapkan, tidaklah sedikit. Mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Karena asumsinya, ada 2.457 anggota BPD di Kabupaten Pasuruan,” timpal dia.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono mengungkapkan, gagal naiknya tunjangan aparatur desa, diharapkan bisa membuat para perangkat legawa. Jika pun mereka melakukan respons ketidakpuasan, hal itu menjadi hak mereka.

“Kami tidak melarang, kami juga tidak mengintruksikan para perangkat untuk berdemo. Karena, hal itu hak mereka. Yang jelas, kami berharap, perangkat desa bisa bersikap legawa. Mengingat, di APBD 2021 memang belum tersedia anggaran,” ulasnya.

Sementara adanya proyeksi kenaikan tunjangan untuk BPD, karena tunjangan mereka memang terlalu rendah. Apalagi, sebelumnya tunjangan mereka sudah dipotong hingga Rp 250 ribu seiring dengan munculnya kebijakan dari pemerintah daerah.

“Mereka sebelumnya kan mendapatkan tunjangan kedudukan hingga Rp 500 ribu. Tapi, ada kebijakan baru, yang hanya membuat mereka mendapatkan tunjangan tersebut, sebesar Rp 250 ribu di awal tahun 2020,” bebernya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU