alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Delapan Persen Dana Desa Tahun Ini untuk Covid

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

BANGIL, Radar Bromo – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ternyata berdampak terhadap keuangan pemerintah desa. Pasalnya, masing-masing pemerintah desa harus mengalokasikan dana untuk mendukung PPKM Mikro dalam upaya penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Penganggaran tersebut, dialokasikan dari Dana Desa. Besarnya, minimal 8 persen dari pagu yang diperoleh setiap desa, setiap tahunnya.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Isminasih menyampaikan, kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa.

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan, pemerintah desa diharuskan mengalokasikan sebagian DD untuk menunjang PPKM Mikro di tingkat desa. Minimal, besaran yang harus dialokasikan, 8 persen dari pagu DD yang didapatkan oleh masing-masing desa.

“Kebijakan ini direalisasikan untuk memaksimalkan penanganan Covid-19. Sebelumnya, masing-masing desa sudah menganggarkan. Tapi belum ada penekanan sebesar 8 persen,” jelas Isminasih.

Dana tersebut, untuk berbagai kegiatan dalam penanganan Covid-19. Tak hanya pembentukan posko Covid-19, tetapi juga untuk kegiatan lain. Termasuk pembiayaan logistik bagi yang harus menjalani isolasi mandiri di setiap desa.

Kebijakan inilah yang akhirnya membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian pada APBDesnya. Karena tidak semua desa sudah menjalankan kebijakan tersebut.

Bahkan, termasuk yang mengajukan dan sudah mendapatkan pencairan. “Penyesuaian dilakukan dalam forum rapat di tingkat desa. Kami tetap menerima pengajuan pencairan tersebut. Tapi tetap harus ada penyesuaian. Dan penyesuaian itu nantinya, akan dimonitoring oleh pihak kecamatan,” bebernya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar 60 desa yang mengajukan pencairan DD karena APBDesnya rampung. Dari jumlah itu, 41 desa di antaranya bahkan sudah mencairkan. Sementara yang lain, masih proses penyelesaian APBDes.

“Kabar baiknya, pemerintah pusat memberi kebijakan untuk mempercepat pencairan 8 persen DD, bagi 300 desa yang belum cair itu. Kemungkinan besok (hari ini, Red) pencairan oleh KPPN Malang sebesar 8 persen dari DD yang digunakan dalam penanganan Covid-19 itu bisa cair,” ulasnya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 1

BANGIL, Radar Bromo – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ternyata berdampak terhadap keuangan pemerintah desa. Pasalnya, masing-masing pemerintah desa harus mengalokasikan dana untuk mendukung PPKM Mikro dalam upaya penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Penganggaran tersebut, dialokasikan dari Dana Desa. Besarnya, minimal 8 persen dari pagu yang diperoleh setiap desa, setiap tahunnya.

Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Isminasih menyampaikan, kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa.

Mobile_AP_Half Page

Dalam kebijakan tersebut dijelaskan, pemerintah desa diharuskan mengalokasikan sebagian DD untuk menunjang PPKM Mikro di tingkat desa. Minimal, besaran yang harus dialokasikan, 8 persen dari pagu DD yang didapatkan oleh masing-masing desa.

“Kebijakan ini direalisasikan untuk memaksimalkan penanganan Covid-19. Sebelumnya, masing-masing desa sudah menganggarkan. Tapi belum ada penekanan sebesar 8 persen,” jelas Isminasih.

Dana tersebut, untuk berbagai kegiatan dalam penanganan Covid-19. Tak hanya pembentukan posko Covid-19, tetapi juga untuk kegiatan lain. Termasuk pembiayaan logistik bagi yang harus menjalani isolasi mandiri di setiap desa.

Kebijakan inilah yang akhirnya membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian pada APBDesnya. Karena tidak semua desa sudah menjalankan kebijakan tersebut.

Bahkan, termasuk yang mengajukan dan sudah mendapatkan pencairan. “Penyesuaian dilakukan dalam forum rapat di tingkat desa. Kami tetap menerima pengajuan pencairan tersebut. Tapi tetap harus ada penyesuaian. Dan penyesuaian itu nantinya, akan dimonitoring oleh pihak kecamatan,” bebernya.

Hingga saat ini sudah ada sekitar 60 desa yang mengajukan pencairan DD karena APBDesnya rampung. Dari jumlah itu, 41 desa di antaranya bahkan sudah mencairkan. Sementara yang lain, masih proses penyelesaian APBDes.

“Kabar baiknya, pemerintah pusat memberi kebijakan untuk mempercepat pencairan 8 persen DD, bagi 300 desa yang belum cair itu. Kemungkinan besok (hari ini, Red) pencairan oleh KPPN Malang sebesar 8 persen dari DD yang digunakan dalam penanganan Covid-19 itu bisa cair,” ulasnya. (one/mie)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2