alexametrics
25C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

Lagi, Aparatur Desa-BPD Kab Pasuruan Tagih Janji Kenaikan Tunjangan

BANGIL, Radar Bromo – Aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pasuruan terus memperjuangkan kenaikan tunjangannya. Senin (30/11), puluhan aparatur desa-BPD kembali melurug kantor DPRD setempat.

Kedatangan mereka untuk menagih janji, atas usulan kenaikan tunjangan yang sebelumnya mereka ajukan. Mereka memandang, tunjangan itu penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Sebab, jika dibandingkan dengan gaji buruh, nilainya sangat njomplang. “Kami mohon untuk kenaikan tunjangan kami. Kami ingin hidup normal dengan pendapatan yang memadai. Apa kami harus turun jalan? Agar tuntutan kami bisa disetujui,” ungkap Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan Sonhaji dalam hearing di gedung dewan kemarin.

Sonhaji mengungkapkan, kenaikan tunjangan tersebut bisa memotivasi kinerja para aparatur desa. Ada 3.662 aparatur desa yang sedang menunggu kabar baik tersebut.

“Biar kami bisa bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan masyarakat di desa. Untuk itu, kenaikan tunjangan tersebut, kami harapkan bisa terealisasi,” ungkapnya.

Selama ini, pendapatan yang diperoleh aparatur desa, tak sampai Rp 2,7 juta. Jumlah tersebut, diperoleh dari penghasilan tetap, yang nilainya Rp 2,02 juta perbulan. Sementara, untuk tunjangan yang diterima, sebesar Rp 650 ribu per bulannya.

Nilai tunjangan itu, belum termasuk pemotongan untuk BPJS Kesehatan yang harus dibayar secara mandiri oleh aparatur desa. Hal ini jelas memberatkan aparatur desa.

Untuk itu, ia berharap adanya kenaikan. Setidaknya Rp 850 ribu per bulan. Sehingga, tunjangan yang bisa didapatkan, mencapai Rp 1,5 juta per bulannya.

Tidak hanya perangkat desa yang mengajukan kenaikan tunjangan. Para BPD di Kabupaten Pasuruan, juga meminta hal yang sama. Karena selama ini, insentif yang mereka dapatkan dinilai jauh dari kelayakan.

Anggota Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pasuruan Hamid mengutarakan, pendapatan yang diperoleh BPD benar-benar memprihatinkan. Mereka hanya bisa mendapatkan tunjangan kedudukan, sebesar Rp 250 per bulan. Jumlah itu, ditambah tunjangan kesejahteraan, sebesar Rp 250 ribu per bulan.

Hanya saja, tunjangan kesejahteraan ini, diprioritaskan untuk kesehatan. Yakni iuran BPJS Kesehatan. Imbasnya, tidak semua anggota BPD mendapatkan. Karena, pihak pemerintah desa yang memiliki kekhawatiran untuk mencairkan, memilih tidak menggulirkannya. “Termasuk saya. Tidak mendapatkan tunjangan kesejahteraan tersebut,” ungkap Ketua Abpednas Kecamatan Beji ini.

Hal yang sama disampaikan Yasib, Ketua Abpednas Kecamatan Rembang. Selama ini, pendapatan yang didapatkan anggota BPD sungguh jauh dari kata layak. Padahal, tanggung jawab yang diemban, terbilang besar.

Karena itu, pihaknya berharap, ada kenaikan tunjangan kesejahteraan bagi anggota BPD yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan. Setidaknya, kenaikannya menjadi Rp 1 juta. Sehingga, meningkatkan kelayakan hidup bagi anggota BPD.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman menegaskan, jika komisi I selalu memikirkan desa-desa. Bentuknya, dengan mengusulkan adanya kenaikan kesejahteraan. Tidak hanya BPD ataupun PPDI. Tetapi juga untuk para kepala desa hingga pendamping desa. “Tapi, yang harus dipahami, kalau anggaran daerah terbatas. Dan itu, harus dibagi untuk semua program,” urainya.

Untuk itu, pihaknya berharap adanya doa dari kalangan BPD ataupun PPDI. Harapannya, perjuangan komisi untuk menaikkan tunjangan tersebut, bisa direalisasi. “Kalau tidak bisa semuanya sekaligus, paling tidak, salah satu bisa nyantol. Sedikit-sedikit, diharapkan bisa naik. Dan yang belum bisa naik, kami harap bisa bersabar, karena masih ada P-APBD,” tuturnya. (one/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU