alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Akhiri Kegaduhan Pembahasan Perda di Eksekutif-Legislatif

BANGIL, Radar Bromo – Kegaduhan soal raperda tentang pemerintahan desa di Kabupaten Pasuruan membuat sejumlah kalangan bersuara. Kegaduhan tersebut dinilai rentan membuat pelaksanaan pilkades serentak tahun ini terkendala.

Sejumlah aktivis berharap persoalan tersebut segera disudahi. Jangan sampai dipolitisasi. Supaya tidak membuat masyarakat bingung.

Ketua LSM Jaringan Infomasi Masyarakat (Jimat) Mukhlis mengaku prihatin dengan polemik yang muncul dalam pembahasan raperda perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Munculnya polemik antara komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dengan eksekutif itu memicu persoalan di kalangan masyarakat.

Karena, tidak sedikit masyarakat yang kebingungan dalam pelaksanaan pilkades itu. “Terutama di desa-desa yang hendak menyelenggarakan pilkades tahun ini,” kata Mukhlis.

Ia menambahkan, tahapan pilkades yang dimulai dengan pencanangan pada 10 Juni, tentu melalui perencanaan yang rumit. Terutama dalam hal penganggaran. Karenanya, jangan sampai hal itu terhambat.

“Apalagi terhambatnya agenda besar itu dipengaruhi oleh kepentingan kelompok ataupun golongan. Ujung-ujungnya, masyarakat yang menjadi korban. Lantaran pelayanan desa terhambat,” tandasnya.

Karena itulah, polemik soal penggunaan perda lama ataupun baru dalam pelaksanaan pilkades harus disudahi. Ia berharap, pilkades serentak bisa dijalankan sesuai perencanaan awal.

“Jangan lagi ada pertentangan antara perda lama atau baru. Apalagi sampai ada wacana pencabutan perda lama. Karena yang harus dipikirkan adalah kepentingan masyarakat luas. Jangan ada politisasi dalam persoalan pilkades ini,” desaknya.

Hal senada diungkapkan Ketua Gerakan Muda FKPPI Pasuruan Ayik Suhaya. Ia menilai, kegaduhan soal penggunaan perda lama dan perda baru kental akan politisasi. Karena itu, ia berharap persoalan ini disudahi saja.

“Kasihan masyarakat kalau diombang-ambingkan dengan persoalan ini. Janganlah ada politisasi berkaitan dengan pilkades ini,” pintanya.

Politisasi dalam pilkades, menurutnya, bukan tidak mungkin. Sebab, setiap politikus memiliki “jago-jago” yang disiapkan sampai tingkat bawah. Termasuk di tingkat kepala desa.

“Jago-jago inilah yang dipersiapkan untuk memuluskan target dalam pileg ataupun pilkada,” katanya. (one/hn)

BANGIL, Radar Bromo – Kegaduhan soal raperda tentang pemerintahan desa di Kabupaten Pasuruan membuat sejumlah kalangan bersuara. Kegaduhan tersebut dinilai rentan membuat pelaksanaan pilkades serentak tahun ini terkendala.

Sejumlah aktivis berharap persoalan tersebut segera disudahi. Jangan sampai dipolitisasi. Supaya tidak membuat masyarakat bingung.

Ketua LSM Jaringan Infomasi Masyarakat (Jimat) Mukhlis mengaku prihatin dengan polemik yang muncul dalam pembahasan raperda perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa. Munculnya polemik antara komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dengan eksekutif itu memicu persoalan di kalangan masyarakat.

Karena, tidak sedikit masyarakat yang kebingungan dalam pelaksanaan pilkades itu. “Terutama di desa-desa yang hendak menyelenggarakan pilkades tahun ini,” kata Mukhlis.

Ia menambahkan, tahapan pilkades yang dimulai dengan pencanangan pada 10 Juni, tentu melalui perencanaan yang rumit. Terutama dalam hal penganggaran. Karenanya, jangan sampai hal itu terhambat.

“Apalagi terhambatnya agenda besar itu dipengaruhi oleh kepentingan kelompok ataupun golongan. Ujung-ujungnya, masyarakat yang menjadi korban. Lantaran pelayanan desa terhambat,” tandasnya.

Karena itulah, polemik soal penggunaan perda lama ataupun baru dalam pelaksanaan pilkades harus disudahi. Ia berharap, pilkades serentak bisa dijalankan sesuai perencanaan awal.

“Jangan lagi ada pertentangan antara perda lama atau baru. Apalagi sampai ada wacana pencabutan perda lama. Karena yang harus dipikirkan adalah kepentingan masyarakat luas. Jangan ada politisasi dalam persoalan pilkades ini,” desaknya.

Hal senada diungkapkan Ketua Gerakan Muda FKPPI Pasuruan Ayik Suhaya. Ia menilai, kegaduhan soal penggunaan perda lama dan perda baru kental akan politisasi. Karena itu, ia berharap persoalan ini disudahi saja.

“Kasihan masyarakat kalau diombang-ambingkan dengan persoalan ini. Janganlah ada politisasi berkaitan dengan pilkades ini,” pintanya.

Politisasi dalam pilkades, menurutnya, bukan tidak mungkin. Sebab, setiap politikus memiliki “jago-jago” yang disiapkan sampai tingkat bawah. Termasuk di tingkat kepala desa.

“Jago-jago inilah yang dipersiapkan untuk memuluskan target dalam pileg ataupun pilkada,” katanya. (one/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/